Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Wapres Sebut Masih Ada Pihak yang Ingin Mengganti Pancasila

Kompas.com - 10/09/2020, 11:38 WIB
Deti Mega Purnamasari,
Fabian Januarius Kuwado

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden Ma'ruf Amin menegaskan, ideologi Pancasila merupakan kesepakatan final pendiri bangsa sehingga tidak dapat diganti dengan ideologi lain.

Hal tersebut disampaikan Wapres Ma'ruf Amin saat membuka simposium nasional studi dan relasi lintas agama berparadigma Pancasila yang diselenggarakan oleh Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) secara daring, Kamis (10/9/2020).

"Pancasila itu sudah menjadi kesepakatan. Maka tak boleh diganti dengan ideologi lain," ujar Wapres Ma'ruf Amin.

"Begitu juga dengan NKRI, tak boleh diganti dengan sistem yang lain," lanjut dia.

Baca juga: Wapres Sebut Studi dan Relasi Lintas Agama dengan Paradigma Pancasila Penting Dilakukan

Ia mengingatkan, sebagai ideologi negara, Pancasila merupakan pemersatu bangsa Indonesia yang majemuk.

Pancasila telah menjadi konsensus nasional atau al mitsaq al watani dari seluruh golongan masyarakat Indonesia.

Bagi umat Islam, kata dia, al mitsaq al watani mempunyai landasan keagamaan yang kuat pada sejarah terjadinya kesepakatan nabi dengan kelompok-kelompok non-muslim di Madinah.

Apabila upaya penggantian ideologi tersebut muncul, maka artinya telah menyalahi kesepakatan nasional atau dalam bahasa Arab disebut mukhalafatul mitsaq.

"Dalam perjalanan bangsa Indonesia sejak Proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945, kita mencatat banyak pihak yang berupaya mempertentangkan antara Pancasila dengan ajaran agama," kata dia.

Baca juga: Cita-Cita dan Tujuan Nasional Berdasarkan Pancasila

Bahkan percobaan mempertentangkan itu juga masih terjadi hingga saat ini.

Mereka yang mempertentangkan Pancasila dengan agama, menurut Wapres Ma'ruf Amin adalah karena kesalahpahaman.

"Karena Pancasila tidak bertentangan dengan agama dan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya merupakan turunan dari ajaran agama dan Pancasila sudah menjadi kesepakatan nasional," ucap Wapres Ma'ruf Amin.

Oleh sebab itu, Wapres Ma'ruf Amin meyakini bahwa upaya-upaya itu tak akan pernah berhasil.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

[POPULER NASIONAL] Anggaran Kementan untuk Bayar Dokter Kecantikan Anak SYL | 'Amicus Curiae' Pendukung Prabowo

[POPULER NASIONAL] Anggaran Kementan untuk Bayar Dokter Kecantikan Anak SYL | "Amicus Curiae" Pendukung Prabowo

Nasional
Tanggal 21 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 21 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Prabowo Minta Pendukung Batalkan Aksi di MK

Prabowo Minta Pendukung Batalkan Aksi di MK

Nasional
Gagal ke DPR, PPP Curigai Sirekap KPU yang Tiba-tiba Mati Saat Suara Capai 4 Persen

Gagal ke DPR, PPP Curigai Sirekap KPU yang Tiba-tiba Mati Saat Suara Capai 4 Persen

Nasional
Respons PDI-P soal Gibran Berharap Jokowi dan Megawati Bisa Bertemu

Respons PDI-P soal Gibran Berharap Jokowi dan Megawati Bisa Bertemu

Nasional
GASPOL! Hari Ini: Keyakinan Yusril, Tinta Merah Megawati Tak Pengaruhi MK

GASPOL! Hari Ini: Keyakinan Yusril, Tinta Merah Megawati Tak Pengaruhi MK

Nasional
Tak Banyak Terima Permintaan Wawancara Khusus, AHY: 100 Hari Pertama Fokus Kerja

Tak Banyak Terima Permintaan Wawancara Khusus, AHY: 100 Hari Pertama Fokus Kerja

Nasional
Jadi Saksi Kasus Gereja Kingmi Mile 32, Prngusaha Sirajudin Machmud Dicecar soal Transfer Uang

Jadi Saksi Kasus Gereja Kingmi Mile 32, Prngusaha Sirajudin Machmud Dicecar soal Transfer Uang

Nasional
Bareskrim Polri Ungkap Peran 5 Pelaku Penyelundupan Narkoba Jaringan Malaysia-Aceh

Bareskrim Polri Ungkap Peran 5 Pelaku Penyelundupan Narkoba Jaringan Malaysia-Aceh

Nasional
Usulan 18.017 Formasi ASN Kemenhub 2024 Disetujui, Menpan-RB: Perkuat Aksesibilitas Layanan Transportasi Nasional

Usulan 18.017 Formasi ASN Kemenhub 2024 Disetujui, Menpan-RB: Perkuat Aksesibilitas Layanan Transportasi Nasional

Nasional
Ketua KPU Dilaporkan ke DKPP, TPN Ganjar-Mahfud: Harus Ditangani Serius

Ketua KPU Dilaporkan ke DKPP, TPN Ganjar-Mahfud: Harus Ditangani Serius

Nasional
Jokowi Ingatkan Pentingnya RUU Perampasan Aset, Hasto Singgung Demokrasi dan Konstitusi Dirampas

Jokowi Ingatkan Pentingnya RUU Perampasan Aset, Hasto Singgung Demokrasi dan Konstitusi Dirampas

Nasional
Menko di Kabinet Prabowo Akan Diisi Orang Partai atau Profesional? Ini Kata Gerindra

Menko di Kabinet Prabowo Akan Diisi Orang Partai atau Profesional? Ini Kata Gerindra

Nasional
Selain 2 Oknum Lion Air,  Eks Pegawai Avsec Kualanamu Terlibat Penyelundupan Narkoba Medan-Jakarta

Selain 2 Oknum Lion Air, Eks Pegawai Avsec Kualanamu Terlibat Penyelundupan Narkoba Medan-Jakarta

Nasional
Dirut Jasa Raharja: Efektivitas Keselamatan dan Penanganan Kecelakaan Mudik 2024 Meningkat, Jumlah Santunan Laka Lantas Menurun

Dirut Jasa Raharja: Efektivitas Keselamatan dan Penanganan Kecelakaan Mudik 2024 Meningkat, Jumlah Santunan Laka Lantas Menurun

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com