Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pandemi Covid-19 Dinilai Jadi Kesempatan Baik Desain Ulang Ibu Kota Baru

Kompas.com - 09/09/2020, 16:04 WIB
Deti Mega Purnamasari,
Bayu Galih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Pandemi Covid-19 dinilai menjadi kesempatan baik untuk melakukan redesain atau merancang ulang ibu kota baru yang rencananya akan dipindah ke Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur.

Hal tersebut disampaikan Pakar Perancangan Kota Departemen Arsitektur Fakultas Teknik Universitas Indonesia (FTUI) Antony Sihombing dalam seminar online bertajuk "Smart City dan Covid-19: Relevansinya dengan Ibu Kota Negara Pasca-Pandemi" belum lama ini.

"Pandemi ini menjadi kesempatan untuk kembali mendefinisikan rancangan sebuah kota (redesain) yang baik, agar sesuai dan siap dengan fenomena pandemi, khususnya pada ibu kota negara," ujar Antony dikutip dari siaran pers UI, Rabu (9/9/2020).

Baca juga: Wabah Covid-19, Pembebasan Lahan untuk Bendungan di Ibu Kota Baru Ditunda

Ia mengatakan, para ahli dan perancang kota mempunyai visi bagaimana proses penyesuaian desain tersebut akan tetap menjaga bahkan meningkatkan kualitas ibu kota baru nantinya.

Dengan smart city, kata dia, maka konsep tersebut pun memiliki peranan penting dalam kehidupan di era adaptasi kebiasaan baru yang saat ini tengah digaungkan.

Termasuk dalam penggunaan teknologi informasi dan artificial intelligence yang akan menentukan kota-kota di masa depan, termasuk ibu kota negara baru.

Tak hanya dari konsep, kata dia, para arsitek dan perencana kota juga memikirkan perencanaan kota dari bidang kesehatan.

"Kebijakan physical distancing juga mengubah standar ruang kerja dan dalam konteks yang lebih luas, mengubah nilai ekonomi suatu bangunan," kata dia.

Baca juga: Luhut Sebut Investasi UEA untuk Ibu Kota Baru Tetap Berjalan, tetapi...

Selain itu, faktor risiko penyebaran penyakit juga menjadi penting dalam menentukan arah bisnis perkantoran dan retail secara signifikan di ibu kota baru.

Ia mengatakan, bangunan-bangunan yang ada di kota perlu diadaptasi kembali penggunaannya (adaptive reuse).

Menurut dia, akibat pandemi Covid-19 tingkat hunian perkantoran, pertokoan atau mal di perkotaan menurun drastis.

Baca juga: Pemerintah Didesak Realokasi Anggaran Ibu Kota Baru dan Infrastruktur untuk Penanganan Covid-19

Dengan demikian, fungsi ruang kantor, ruang aula, auditorium, hingga bioskop dalam sebuah bangunan harus dipertimbangkan kembali.

"Misalnya, dengan berkurangnya penggunaan lapangan parkir mobil akibat pembatasan protokol kesehatan, perlu dipikirkan adaptive reuse untuk fungsi lain, seperti drive-in bioksop atau drive through sunday market untuk waktu-waktu tertentu," kata dia.

Selain itu, memperbanyak taman-taman kota, ruang bermain ramah anak, serta mengarahkan pembangunan berorientasi lingkungan hijau dan biru juga harus dilakukan.

Sebelumnya, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Suharso Monoarfa mengatakan, eksekusi pemindahan ibu kota ke Kalimantan Timur sementara masih ditunda.

Kendati demikian, tim komunikasi dan koordinasi strategis pemindahan ibu kota tetap mendapatkan alokasi anggaran pada tahun 2021.

"Mengenai ibu kota negara, terutama untuk komunikasi rumusan pada tim koordinasi persiapan rencana pemindahan ibu kota negara, meskipun sampai hari ini ibu kota negara itu programnya masih di-hold," kata Suharso dalam rapat kerja bersama Komisi XI DPR, Selasa (8/9/2020).

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 31 Maret Memperingati Hari Apa?

Tanggal 31 Maret Memperingati Hari Apa?

Nasional
Bawaslu Akui Tak Proses Laporan Pelanggaran Jokowi Bagikan Bansos dan Umpatan Prabowo

Bawaslu Akui Tak Proses Laporan Pelanggaran Jokowi Bagikan Bansos dan Umpatan Prabowo

Nasional
Soal Usulan 4 Menteri Dihadirkan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Kami 'Fine-fine' saja, tapi...

Soal Usulan 4 Menteri Dihadirkan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Kami "Fine-fine" saja, tapi...

Nasional
e-Katalog Disempurnakan LKPP, Menpan-RB Sebut Belanja Produk Dalam Negeri Jadi Indikator RB

e-Katalog Disempurnakan LKPP, Menpan-RB Sebut Belanja Produk Dalam Negeri Jadi Indikator RB

Nasional
Menteri PDI-P dan Nasdem Tak Hadiri Buka Puasa Bersama Jokowi, Menkominfo: Lagi Ada Tugas di Daerah

Menteri PDI-P dan Nasdem Tak Hadiri Buka Puasa Bersama Jokowi, Menkominfo: Lagi Ada Tugas di Daerah

Nasional
MK Buka Kans 4 Menteri Jokowi Dihadirkan dalam Sidang Sengketa Pilpres

MK Buka Kans 4 Menteri Jokowi Dihadirkan dalam Sidang Sengketa Pilpres

Nasional
Kubu Ganjar-Mahfud Minta MK Hadirkan Sri Mulyani dan Risma di Sidang Sengketa Pilpres

Kubu Ganjar-Mahfud Minta MK Hadirkan Sri Mulyani dan Risma di Sidang Sengketa Pilpres

Nasional
4 Jenderal Bagikan Takjil di Jalan, Polri: Wujud Mendekatkan Diri ke Masyarakat

4 Jenderal Bagikan Takjil di Jalan, Polri: Wujud Mendekatkan Diri ke Masyarakat

Nasional
Berkelakar, Gus Miftah: Saya Curiga Bahlil Jadi Menteri Bukan karena Prestasi, tetapi Lucu

Berkelakar, Gus Miftah: Saya Curiga Bahlil Jadi Menteri Bukan karena Prestasi, tetapi Lucu

Nasional
Dua Menteri PDI-P Tak Hadiri Bukber Bareng Jokowi, Azwar Anas Sebut Tak Terkait Politik

Dua Menteri PDI-P Tak Hadiri Bukber Bareng Jokowi, Azwar Anas Sebut Tak Terkait Politik

Nasional
Tak Cuma Demokrat, Airlangga Ungkap Banyak Kader Golkar Siap Tempati Posisi Menteri

Tak Cuma Demokrat, Airlangga Ungkap Banyak Kader Golkar Siap Tempati Posisi Menteri

Nasional
Menko Polhukam Pastikan Pengamanan Rangkaian Perayaan Paskah di Indonesia

Menko Polhukam Pastikan Pengamanan Rangkaian Perayaan Paskah di Indonesia

Nasional
Enam Menteri Jokowi, Ketua DPR, Ketua MPR, dan Kapolri Belum Lapor LHKPN

Enam Menteri Jokowi, Ketua DPR, Ketua MPR, dan Kapolri Belum Lapor LHKPN

Nasional
Soal Pengembalian Uang Rp 40 Juta ke KPK, Nasdem: Nanti Kami Cek

Soal Pengembalian Uang Rp 40 Juta ke KPK, Nasdem: Nanti Kami Cek

Nasional
Kubu Anies-Muhaimin Minta 4 Menteri Dihadirkan Dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK

Kubu Anies-Muhaimin Minta 4 Menteri Dihadirkan Dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com