KPU Diminta Tegas Tegakkan Protokol Kesehatan atau Tunda Pilkada

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Pusat Studi Konstitusi (Pusako) Fakultas Hukum Universitas Andalas Feri Amsari menyebut, penyelenggara pemilu wajib melindungi seluruh nyawa warga negara yang terlibat penyelenggaraan Pilkada 2020.

Menurut dia, penyelenggara hanya punya dua opsi, menerapkan protokol kesehatan secara ketat atau menunda penyelenggaraan Pilkada hingga situasi aman kembali.

Hal ini Feri sampaikan merespons maraknya kerumunan massa saat pendaftaran peserta Pilkada serta banyaknya penyelenggara yang terinfeksi Covid-19.

"Jika tidak ingin kebablasan maka harus dipastikan protokol kesehatan dijalankan tanpa pandang bulu," kata Feri melalui keterangan tertulis yang diterima Kompas.com, Selasa (8/9/2020).

Baca juga: KPK Ingatkan Petahana Tak Gunakan Anggaran Negara untuk Pilkada 2020

"Atau, tunda penyelenggaraan Pilkada sampai batas aman Covid-19 diumumkan WHO atau pemerintah Republik Indonesia berdasarkan masukan dari pihak-pihak berkompeten," tuturnya.

Menurut Feri, dari proses simulasi penyelenggaraan Pilkada yang digelar KPU beberapa waktu lalu, nampaknya sulit mendisiplinkan peserta dan penyelenggara agar benar-benar menerapkan aturan protokol kesehatan.

Terjadi berbagai inkonsistensi antar pedoman penyelenggaraan pemilihan dan praktik protokol kesehatan yang disimulasikan, sehingga pada praktik di lapangan banyak terjadi pelanggaran.

Oleh karenanya, menjadi PR KPU dan Bawaslu mememastikan keselamatan warga negara dalam penyelenggaraan Pilkada.

Sebagaimana bunyi Pasal 28I Ayat (1) Undang Undang Dasar 1945, kata Feri, keselamatan warga negara merupakan hak konstitusional yang tak dapat dikecualikan dalam keadaan apapun.

"Tidak boleh ada orang yang dikorbankan untuk proses penyelenggaraan ini. Setiap nyawa manusia berharga," ujarnya.

Untuk menegakkan disiplin protokol kesehatan, lanjut Feri, penyelenggara harus memberi sanksi tegas kepada pelanggar.

Baca juga: Cegah Potensi Klaster Pilkada, Satgas Covid-19: KPU Harus Tegakkan Aturan

Misalnya dengan mengurangi jatah waktu kampanye bagi pasangan calon yang tak patuh aturan kesehatan, atau sanksi-sanksi lainnya yang efektif memberi efek jera.

Kepolisian dan kejaksaan pun dapat bertindak jika muncul dugaan tindakan yang mengancam nyawa warga negara dari suatu gelaran Pilkada.

Namun demikian, langkah pemidanaan seharusnya tidak dijadikan opsi utama. Sanksi pidana, kata Feri, menjadi ultimum remidium (upaya terakhir) untuk menindan pelanggar yang benar-benar abai pada protokol kesehatan.

"Bagaimanapun pemidanaan adalah pilihan berat dan terakhir. Tetapi jika sebuah tindakan mengancam nyawa orang banyak maka pidana merupakan obatnya," kata Feri.