Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Rekomendasi PDI-P Dikembalikan, Hasto: Mulyadi Tak Kokoh sebagai Pemimpin

Kompas.com - 06/09/2020, 12:35 WIB
Rakhmat Nur Hakim,
Sandro Gatra

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto menilai, Calon Gubernur Sumatera Barat Mulyadi tak memiliki sikap kepemimpinan yang kokoh lantaran mengembalikan rekomendasi pencalonan dari partainya.

Mulyadi mengembalikan rekomendasi pencalonan Pilkada 2020 dari PDI-P karena ucapan Ketua DPP PDI-P Puan Maharani yang dianggap menyudutkan masyarakat Sumatera Barat.

"Sejak awal saya sudah menduga bahwa Mulyadi tidak kokoh dalam sikap sebagai pemimpin, sehingga mudah goyah dalam dialektika ideologi," kata Hasto dalam keterangan tertulis, Minggu (6/9/2020).

Baca juga: Megawati: Kenapa Ya, Rakyat di Sumbar Belum Suka PDI-P?

Hasto menilai, apa yang disampaikan oleh Puan merupakan suatu harapan agar Sumatera Barat jauh lebih baik.

Melalui pernyataannya, Hasto mengatakan Puan berharap Sumatera Barat melahirkan tokoh-tokoh seperti Bung Hatta, KH Agus Salim, Prof Mohammad Yamin, Rohana Kudus, HR Rasuna Said, M. Natsir, Tan Malaka, dan selainnya yang telah berjuang untuk Indonesia.

Hasto mengatakan, PDI-P ingin masyarakat Sumatera Barat meneladani para tokoh tersebut sebagai para pejuang bangsa dan sosok pembelajar yang baik

Ia menambahkan, sikap Mulyadi tersebut sangat dipahami karena politik kekuasaan bagi yang tidak kokoh dalam prinsip, hanya menjadi ajang popularitas.

“Sedangkan bagi PDI-P menjadi pemimpin itu harus kokoh dan sekuat batu karang ketika menghadapi terjangan ombak, terlebih ketika sudah menyangkut Pancasila," lanjut Hasto.

"Apa yang disampaikan Mbak Puan merupakan bagian dari dialektika ideologis dan disampaikan dengan baik, dengan lafal Bismillah. Jadi mari kita lihat secara obyektif dan proporsional, dan dijauhkan dari dinamika Pilgub," lanjut dia.

Baca juga: Hanya Diusung Gerindra, Pasangan Nasrul Abit-Indra Catri Daftar ke KPU Ikut Pilgub Sumbar

Sebelumnya, sebagaimana dikutip dari Kompas TV, pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Sumatera Batat Mulyadi dan Ali Mukhni, memutuskan untuk mengembalikan surat keputusan (SK) dari PDI-P yang sebelumnya mengusung mereka.

Pengembalian SK dilakukan keduanya buntut dari pernyataan Ketua DPP PDI-P Puan Maharani terkait Sumatera Barat, beberapa waktu lalu.

Ali Mukhni mengatakan sebelum mengembalikan SK PDI-P, dirinya terlebih dahulu berkomunikasi dengan Mulyadi.

"Kami sudah sepakat bersama Pak Mulyadi, kita kembalikan SK dukungan dari PDIP," kata Ali Mukhni pada Sabtu (5/9/2020).

Seperti diketahui, Puan Maharani melontarkan kata-kata yang menimbulkan reaksi negatif dari warga Sumatera Barat.

Sebab, ia berkata semoga Sumatera Barat menjadi provinsi yang memang mendukung Pancasila.

Baca juga: Mahyeldi-Audy, Pasangan Pilgub Sumbar yang Pertama Daftar ke KPU

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Deputi KPK Minta Prabowo-Gibran Tak Berikan Nama Calon Menteri untuk 'Distabilo' seperti Era Awal Jokowi

Deputi KPK Minta Prabowo-Gibran Tak Berikan Nama Calon Menteri untuk "Distabilo" seperti Era Awal Jokowi

Nasional
Usul Revisi UU Pemilu, Anggota DPR: Selama Ini Pejabat Pengaruhi Pilihan Warga Pakai Fasilitas Negara

Usul Revisi UU Pemilu, Anggota DPR: Selama Ini Pejabat Pengaruhi Pilihan Warga Pakai Fasilitas Negara

Nasional
KPU Mulai Rancang Aturan Pemutakhiran Daftar Pemilih Pilkada 2024

KPU Mulai Rancang Aturan Pemutakhiran Daftar Pemilih Pilkada 2024

Nasional
Waketum Nasdem Ahmad Ali Datangi Rumah Prabowo di Kertanegara

Waketum Nasdem Ahmad Ali Datangi Rumah Prabowo di Kertanegara

Nasional
Sebut Hak Angket Masih Relevan Pasca-Putusan MK, PDI-P: DPR Jangan Cuci Tangan

Sebut Hak Angket Masih Relevan Pasca-Putusan MK, PDI-P: DPR Jangan Cuci Tangan

Nasional
Bicara Posisi Politik PDI-P, Komarudin Watubun: Tak Harus dalam Satu Gerbong, Harus Ada Teman yang Mengingatkan

Bicara Posisi Politik PDI-P, Komarudin Watubun: Tak Harus dalam Satu Gerbong, Harus Ada Teman yang Mengingatkan

Nasional
Anggota Komisi II DPR Nilai Perlu Ada Revisi UU Pemilu Terkait Aturan Cuti Kampanye Pejabat Negara

Anggota Komisi II DPR Nilai Perlu Ada Revisi UU Pemilu Terkait Aturan Cuti Kampanye Pejabat Negara

Nasional
Proses di PTUN Masih Berjalan, PDI-P Minta KPU Tunda Penetapan Prabowo-Gibran

Proses di PTUN Masih Berjalan, PDI-P Minta KPU Tunda Penetapan Prabowo-Gibran

Nasional
DKPP Verifikasi Aduan Dugaan Ketua KPU Goda Anggota PPLN

DKPP Verifikasi Aduan Dugaan Ketua KPU Goda Anggota PPLN

Nasional
Kasus Eddy Hiariej Dinilai Mandek, ICW Minta Pimpinan KPK Panggil Jajaran Kedeputian Penindakan

Kasus Eddy Hiariej Dinilai Mandek, ICW Minta Pimpinan KPK Panggil Jajaran Kedeputian Penindakan

Nasional
KPU Undang Jokowi Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran Besok

KPU Undang Jokowi Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran Besok

Nasional
Cak Imin Mengaku Belum Dapat Undangan KPU untuk Penetapan Prabowo-Gibran

Cak Imin Mengaku Belum Dapat Undangan KPU untuk Penetapan Prabowo-Gibran

Nasional
Tentara AS Meninggal Saat Tinjau Tempat Latihan Super Garuda Shield di Hutan Karawang

Tentara AS Meninggal Saat Tinjau Tempat Latihan Super Garuda Shield di Hutan Karawang

Nasional
DKPP Terima 200 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu Selama 4 Bulan Terakhir

DKPP Terima 200 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu Selama 4 Bulan Terakhir

Nasional
Nasdem-PKB Sepakat Tutup Buku Lama, Buka Lembaran Baru

Nasdem-PKB Sepakat Tutup Buku Lama, Buka Lembaran Baru

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com