PPP Minta Paslon Sosialisasikan Bahaya Covid-19, Memaklumi Tak Ada Ingar Bingar Politik

JAKARTA, KOMPAS.com - Partai Persatuan Pembangunan (PPP) meminta para pasangan calon kepala daerah Pilkada 2020 aktif menyosialisasikan bahaya penularan Covid-19.

Menurut Wasekjen PPP Achmad Baidowi (Awi), tidak perlu ada keramaian berlebihan dalam tahapan pilkada yang akan digelar pada 9 Desember 2020.

"Butuh kesadaran dari masing-masing paslon untuk aktif menyosialisasikan kepada para pendukung agar mewaspadai penyebaran Covid-19. Harus ada permakluman tidak bisa ikut ingar bingar politik," kata Awi, Jumat (4/9/2020).

Baca juga: Pendaftaran Pilkada Dibuka, Aparat TNI-Polri dan Satpol PP Berjaga di Kantor KPU Tangsel

Ia menegaskan, kegiatan yang mengumpulkan massa harus benar-benar diminimalisasi.

Awi berharap, para paslon menyampaikan kepada para pendukung bahwa pelaksanaan pilkada yang terpenting adalah pada hari pemilihan.

"Yang harus ditekankan kepada warga adalah bahwa yang terpenting pada Hari H bukan pada tahapan pelaksanaannya, maka pola pengumpulan massa harus dikurangi," kata anggota DPR itu.

Selain itu, kata Awi, KPU juga harus masif menyosialiasikan peraturan KPU (PKPU) tentang pelaksanaan pilkada di tengah pandemi.

"KPU hanya sebatas membuat regulasi, dan KPU harus sosialisasi secara masif," ujar Awi.

Pilkada 2020 digelar di 270 wilayah, meliputi 9 provinsi, 224 kabupaten, dan 37 kota. Semula, hari pemungutan suara Pilkada akan digelar pada 23 September.

Baca juga: Bawaslu: Tak Ada Arak-arakan Saat Daftar Pilkada, Tak Kurangi Makna Pencalonan

Namun, akibat wabah Covid-19, hari pencoblosan diundur hingga 9 Desember 2020. Adapun tahapan pendaftaran calon digelar selama 4-6 September 2020.

Sementara itu, masa verifikasi persyaratan pencalonan dan syarat calon, termasuk tes kesehatan, dijadwalkan digelar 4-22 September 2020, sedangkan penetapan paslon bakal digelar 23 September.