Satgas Covid-19 Minta Pemda Lain Tiru Penerapan Jam Malam Depok dan Bogor

JAKARTA, KOMPAS.com - Juru Bicara Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito meminta pemerintah daerah (Pemda) lain meniru kesigapan Pemda Bogor dan Depok yang menerapkan jam malam untuk menekan laju penularan Covid-19.

"Kami mengapresiasi Pemerintah Depok dan Bogor yang dengan cepat mengambil langkah dengan menerapkan jam malam di wilayahnya karena penularan yang tinggi. Hal seperti inilah yang harus dilakukan oleh Pemda sebagai satgas di tingkat kabupaten, kota, atau provinsi," kata Wiku lewat kanal YouTube Sekretariat Presiden, Kamis (3/9/2020).

Ia mengatakan, setiap kebijakan yang diambil Pemda dalam menangani Covid-19 juga harus diawasi dan dievaluasi sehingga terlihat keberhasilannya.

Dengan demikian, kata Wiku, Pemda tak asal mengambil kebijakan dan malah meneruskan kebijakan yang keliru dalam penanganan Covid-19.

Baca juga: Bogor dan Depok Terapkan Jam Malam, Pemprov DKI Bakal Cegah Warga Pindah Tongkrongan

Ia pun mengatakan saat ini Pemda telah dibekali payung hukum oleh Presiden Joko Widodo untuk memberi sanksi kepada masyarakat yang tak mematuhi protokol kesehatan.

Karena itu, ia meminta para kepala daerah tak segan-segan memberi sanksi masyarakat yang kedapatan tak mengenakan masker di ruang publik.

Wiku menyatakan belum semua provinsi mengadopsi payung hukum dari Presiden untuk dijadikan Peraturan Kepala Daerah (Perkada) untuk memberi sanksi masyarakat yang melanggar protokol kesehatan.

"Sampai saat ini sudah ada 26 provinsi yang telah selesaikan Perkada-nya dan delapan provinsi yang sedang dalam proses penyelesaian. Segera setelah selesai, diterapkan dan ditegakkan kedisiplinan ini agar betul-betul masyarakat dapat disiplin menjalankan protokol kesehatan," lanjut dia.

Baca juga: Lonjakan Kasus Aktif Covid-19 dan Kebijakan Jam Malam di Depok

Seperti diketahui Pemerintah Kota (Pemkot) mulai membatasi seluruh aktivitas warganya dengan menerapkan jam malam. Pembatasan juga berlaku terhadap operasional seluruh mal dan restoran di Kota Bogor.

Langkah tersebut dibuat setelah Pemkot Bogor memutuskan memberlakukan pembatasan sosial berskala mikro (PSBM) dan komunitas selama dua pekan ke depan menyusul ditetapkannya Kota Bogor sebagai daerah dengan risiko tinggi atau zona merah penyebaran Covid-19.

"Jadi, jam 6 malam stop dulu operasional mal, kafe, restoran, jangan sampai ada kerumunan-kerumunan. Jam 9 malam sebaiknya tidak ada aktivitas di luar, enggak ada lagi yang nongkrong dimana-mana," ucap Bima, Jumat (28/8/2020).

Baca juga: Alasan Bupati Bogor Tidak Menerapkan Aturan Jam Malam

Hal senada dilakuka Pemerintah Kota Depok yang kini tengah memberlakukan kebijakan "pembatasan aktivitas warga" yang dianggap serupa jam malam, sejak Senin (31/8/2020) lalu.

Dalam kebijakan ini, layanan langsung di toko, mal, supermarket, dan minimarket dibatasi hingga pukul 18.00 WIB.

Selain itu, aktivitas warga dibatasi sampai pukul 20.00 WIB, dengan harapan mampu menekan penularan Covid-19 wilayah tempat tinggal yang sejauh ini diklaim menyumbang 25-30 persen kasus di Depok.