Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Wapres: Kepatuhan Protokol Kesehatan Kunci Tekan Penularan Covid-19 sebelum Vaksin Ditemukan

Kompas.com - 03/09/2020, 17:23 WIB
Deti Mega Purnamasari,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengatakan, kepatuhan akan protokol kesehatan merupakan kunci menekan penyebaran virus corona, sebelum vaksin ditemukan.

Oleh karena itu perlu dibangun kepatuhan di tengah-tengah masyarakat lewat sosialisasi dan edukasi secara masif.

Termasuk juga pengawasan yang ketat di lapangan agar kepatuhan tersebut bisa dijaga.

"Kalau ini (kepatuhan) tidak terjaga, maka potensi penularan akan terus berkembang. Penerapan protokol kesehatan jadi kunci sebelum vaksin ditemukan," kata Ma'ruf dalam pertemuan dengan Dewan Pimpinan Pusat Lembaga Dakwah Islam Indonesia (DPP LDII) melalui video conference, Kamis (3/9/2020).

Baca juga: Erick Thohir: Harga Vaksin Covid-19 Dinamikanya Tinggi

Hanya saja, diakuinya, hingga saat ini penerapan protokol kesehatan di masyarakat belum dipatuhi sepenuhnya.

Ia menyebut, suksesnya protokol kesehatan untuk memutus rantai Covid-19 berada di tangan masyarakat.

Adapun protokol kesehatan yang dimaksud adalah menjaga jarak, mengenakan masker, mencuci tangan dengan sabun, serta menghindari kerumunan.

"Kalau tes layanan kesehatan memang ada pada pemerintah tapi kepatuhan protokol kesehatan adanya di masyarakat yang sampai hari ini belum," katanya.

Baca juga: Soal Vaksin Mandiri, Erick Thohir: Bukan Berarti yang Bayar Didahulukan

Ia pun berharap DPP LDII membantu mengedukasi dan menyosialisasikan kepada masyarakat tentang pentingnya protokol kesehatan dan mengapa mereka harus mematuhinya.

Adapun data Kamis (3/9/2020) menunjukkan penambahan kasus baru Covid-19 sebanyak 3.622.

Jumlah tersebut merupakan rekor tertinggi sejak kasus Covid-19 pertama kali diumumkan di Tanah Air pada 2 Maret 2020.

Dari penambahan kasus baru tersebut, jumlah total kasus Covid-19 di Tanah Air telah mencapai 184.268 kasus.

Sementara jumlah kasus sembuh bertambah 2.084 kasus sehingga total menjadi 132.055 dan meninggal duia bertambah 134 orang sehingga total 7.750.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Pakar Sebut Semua Lembaga Tinggi Negara Sudah Punya Undang-Undang, Hanya Presiden yang Belum

Pakar Sebut Semua Lembaga Tinggi Negara Sudah Punya Undang-Undang, Hanya Presiden yang Belum

Nasional
Saksi Ungkap SYL Minta Kementan Bayarkan Kartu Kreditnya Rp 215 Juta

Saksi Ungkap SYL Minta Kementan Bayarkan Kartu Kreditnya Rp 215 Juta

Nasional
Saksi Sebut Bulanan untuk Istri SYL dari Kementan Rp 25 Juta-Rp 30 Juta

Saksi Sebut Bulanan untuk Istri SYL dari Kementan Rp 25 Juta-Rp 30 Juta

Nasional
Tata Kelola Dana Pensiun Bukit Asam Terus Diperkuat

Tata Kelola Dana Pensiun Bukit Asam Terus Diperkuat

Nasional
Nurul Ghufron Laporkan Albertina Ho, Jelang Disidang Dewas KPK Karena Masalah Etik

Nurul Ghufron Laporkan Albertina Ho, Jelang Disidang Dewas KPK Karena Masalah Etik

Nasional
Kejagung Diminta Segera Tuntaskan Dugaan Korupsi Komoditi Emas 2010-2022

Kejagung Diminta Segera Tuntaskan Dugaan Korupsi Komoditi Emas 2010-2022

Nasional
PKB-Nasdem-PKS Isyaratkan Gabung Prabowo, Pengamat: Kini Parpol Selamatkan Diri Masing-masing

PKB-Nasdem-PKS Isyaratkan Gabung Prabowo, Pengamat: Kini Parpol Selamatkan Diri Masing-masing

Nasional
Saksi Sebut Dokumen Pemeriksaan Saat Penyelidikan di KPK Bocor ke SYL

Saksi Sebut Dokumen Pemeriksaan Saat Penyelidikan di KPK Bocor ke SYL

Nasional
Laporkan Albertina ke Dewas KPK, Nurul Ghufron Dinilai Sedang Menghambat Proses Hukum

Laporkan Albertina ke Dewas KPK, Nurul Ghufron Dinilai Sedang Menghambat Proses Hukum

Nasional
TKN Sebut Pemerintahan Prabowo Tetap Butuh Oposisi: Katanya PDI-P 'Happy' di Zaman SBY...

TKN Sebut Pemerintahan Prabowo Tetap Butuh Oposisi: Katanya PDI-P "Happy" di Zaman SBY...

Nasional
KPK Belum Terima Salinan Resmi Putusan Kasasi yang Menang Lawan Eltinus Omaleng

KPK Belum Terima Salinan Resmi Putusan Kasasi yang Menang Lawan Eltinus Omaleng

Nasional
'Groundbreaking' IKN Tahap Keenam: Al Azhar, Sekolah Bina Bangsa, dan Pusat Riset Standford

"Groundbreaking" IKN Tahap Keenam: Al Azhar, Sekolah Bina Bangsa, dan Pusat Riset Standford

Nasional
Karpet Merah Parpol Pengusung Anies untuk Prabowo...

Karpet Merah Parpol Pengusung Anies untuk Prabowo...

Nasional
Cinta Lama Gerindra-PKB yang Bersemi Kembali

Cinta Lama Gerindra-PKB yang Bersemi Kembali

Nasional
PKB Beri Sinyal Gabung Koalisi Prabowo, Cak Imin Dinilai Ingin Amankan Kursi Ketum

PKB Beri Sinyal Gabung Koalisi Prabowo, Cak Imin Dinilai Ingin Amankan Kursi Ketum

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com