Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Menag Sebut Sikap Radikal ASN Dapat Muncul karena Ketidakadilan

Kompas.com - 02/09/2020, 20:12 WIB
Irfan Kamil,
Kristian Erdianto

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Agama (Menag) Fachrul Razi mengatakan, sikap radikal seorang aparatur sipil negara dapat muncul ketika diperlakukan tidak adil.

Fachrul mengatakan, ketidakadilan dapat muncul dari sikap nepotisme dan sangat mungkin terjadi di institusi pemerintahan.

“Saya kira semua sepakat, sikap radikal itu kadang-kadang bukan berasal dari awal, tapi pada saat orang mendapatkan perlakuan yang tidak adil atau dia merasa mendapat ancaman, kemudian kipasan-kipasan tentang kebencian, maka dia jadi radikal,” kata Fachrul Razi dalam sebuah webinar, Rabu (2/9/2020).

Baca juga: Cegah Paham Radikal, Menag Sarankan Kementerian Terapkan Jam Komandan

Fachrul tak memungkiri adanya oknum pejabat yang menyalahgunakan kekuasaan.

Sebab, ia menemukan beberapa ASN yang berbicara keras di media akibat mendapatkan perlakuan yang dinilai kurang adil.

"Saya banyak mengalami bahwa beberapa orang yang kemudian menjadi keras ngomong ke media setelah kita usut dia termasuk orang yang diperlakukan kurang adil," ujar Fachrul.

“Itu kewajiban kita bersama juga ditempat kita membangun good government, membangun tata kelola pemerintahan yang baik, berlaku adil dan sebagainya,” kata dia.

Baca juga: Menpan RB Sebut ASN Terpapar Paham Radikal Akan Dicopot dari Jabatannya dan Dibina

Kemudian Fachrul menyarankan kepada seluruh pimpinan kementerian atau lembaga menerapkan jam komandan untuk mencegah masuknya pengaruh paham radikal.

Jam komandan merupakan rutinitas yang biasa diterapkan TNI dan Polri, dimana pimpinan tiap satuan berkomunikasi langsung dengan seluruh anggota atau bawahannya.

"Kalau di tentara atau polisi ada jam komandan. Jam komandan itu waktu komandan mengumpulkan staf-stafnya yang kemudian diberikan pembekalan masalah pekerjaan, latihan, termasuk pembinaan mental," ujar Fachrul.

“Saya sarankan PNS juga ada semacam waktu pimpinan bertingkat ke bawah untuk lakukan kegiatan seperti ini," tutur dia.

Baca juga: Menteri Agama: Pendidikan Tinggi Harus Bersih dari Radikalisme

Menurut Fachrul, menteri dan pimpinan lembaga perlu melakukan pembekalan secara rutin untuk membina mental para pejabat eselon di bawahnya.

"Menteri bisa dengan eselon I, eselon II. Kalau bisa, paling enggak 2 minggu sekali atau 1 bulan sekali," ujar Fachrul.

"Pada saat jam pimpinan ini, juga bicara pembinaan mental, tentang 4 pilar dan moderasi beragama," ucap dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

KPK Duga Biaya Distribusi APD Saat Covid-19 Terlalu Mahal

KPK Duga Biaya Distribusi APD Saat Covid-19 Terlalu Mahal

Nasional
Anggap Jokowi dan Gibran Masa Lalu, PDI-P: Enggak Perlu Kembalikan KTA

Anggap Jokowi dan Gibran Masa Lalu, PDI-P: Enggak Perlu Kembalikan KTA

Nasional
Naik Kereta Cepat, Ma'ruf Amin Kunjungan Kerja ke Bandung

Naik Kereta Cepat, Ma'ruf Amin Kunjungan Kerja ke Bandung

Nasional
Harga Bawang Merah Melonjak, Mendag Zulhas: Karena Tidak Ada yang Dagang

Harga Bawang Merah Melonjak, Mendag Zulhas: Karena Tidak Ada yang Dagang

Nasional
Dua Tersangka TPPO Berkedok Magang Sembunyi di Jerman, Polri Ajukan Pencabutan Paspor

Dua Tersangka TPPO Berkedok Magang Sembunyi di Jerman, Polri Ajukan Pencabutan Paspor

Nasional
Tak Dukung Anies Maju Pilkada DKI, PKS: Beliau Tokoh Nasional, Jangan Kembali Jadi Tokoh Daerah

Tak Dukung Anies Maju Pilkada DKI, PKS: Beliau Tokoh Nasional, Jangan Kembali Jadi Tokoh Daerah

Nasional
Zulhas Ungkap Arahan Prabowo soal Buka Pintu Koalisi

Zulhas Ungkap Arahan Prabowo soal Buka Pintu Koalisi

Nasional
Menpan-RB Minta Pemprov Kalbar Optimalkan Potensi Daerah untuk Wujudkan Birokrasi Berdampak

Menpan-RB Minta Pemprov Kalbar Optimalkan Potensi Daerah untuk Wujudkan Birokrasi Berdampak

Nasional
Prabowo Mau Kasih Kejutan Jatah Menteri PAN, Zulhas: Silakan Saja, yang Hebat-hebat Banyak

Prabowo Mau Kasih Kejutan Jatah Menteri PAN, Zulhas: Silakan Saja, yang Hebat-hebat Banyak

Nasional
Selain Bima Arya, PAN Dorong Desy Ratnasari untuk Maju Pilkada Jabar

Selain Bima Arya, PAN Dorong Desy Ratnasari untuk Maju Pilkada Jabar

Nasional
Perkecil Kekurangan Spesialis, Jokowi Bakal Sekolahkan Dokter RSUD Kondosapata Mamasa

Perkecil Kekurangan Spesialis, Jokowi Bakal Sekolahkan Dokter RSUD Kondosapata Mamasa

Nasional
Penetapan Prabowo-Gibran Besok, KPU Undang Anies-Muhaimin dan Ganjar-Mahfud

Penetapan Prabowo-Gibran Besok, KPU Undang Anies-Muhaimin dan Ganjar-Mahfud

Nasional
Amanat Majelis Syura Gulirkan Hak Angket di DPR, Presiden PKS Sebut Lihat Realitanya

Amanat Majelis Syura Gulirkan Hak Angket di DPR, Presiden PKS Sebut Lihat Realitanya

Nasional
Zulhas Sebut Tak Ada Tim Transisi, Prabowo Mulai Kerja sebagai Presiden Terpilih

Zulhas Sebut Tak Ada Tim Transisi, Prabowo Mulai Kerja sebagai Presiden Terpilih

Nasional
Menyoal Tindak Lanjut Pelanggaran Pemilu yang Formalistik ala Bawaslu

Menyoal Tindak Lanjut Pelanggaran Pemilu yang Formalistik ala Bawaslu

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com