Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

298 Orang Lolos Seleksi Administrasi Calon Anggota Ombudsman, 6 Muka Lama

Kompas.com - 02/09/2020, 07:51 WIB
Ardito Ramadhan,
Fabian Januarius Kuwado

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Sebanyak enam orang anggota Ombudsman RI periode 2016-2021 lolos seleksi administrasi calon anggota Ombudsman RI periode 2021-2026.

Enam orang tersebut ialah Adrianus Meliala, Ahmad Su’adi, Alvin Lie, Dadang Suparjo Suharmawijaya, Laode Ida dan Ninik Rahayu.

"Jadi enam orang dari anggota Ombudsman periode 2016-2021 mendaftar sebagai calon anggota Ombudsman periode 2021-2026," kata Ketua Panitia Seleksi Ombudsman RI Chandra Hamzah, dikutip dari Antara, Selasa (1/9/2020).

Baca juga: 298 orang lolos seleksi administrasi calon anggota Ombudsman RI

Chandra mengungkapkan, tiga anggota Ombdusman RI periode 2016-2021 tidak mendaftar kembali, yaitu Amzulian Rifai, Lely Pelitasari Soebekty dan Alamsyah Saragih.

Pansel Ombudsman mengumumkan, terdapat 298 orang lolos seleksi administrasi dari 464 orang pendaftar.

Mereka yang tak lolos kebanyakan karena persyaratan usia yang tak sesuai, yakni 40-60 tahun, lalu pendidikan minimal sarjana dan memiliki keahlian sekurang-kurangnya 15 tahun di bidang hukum atau pemerintahan.

Pada tahapan kedua, pansel akan melakukan tes obyektif dan pembuatan tulisan pada 15 September 2020 dimulai pukul 09.00 WIB di kediaman masing-masing kandidat.

"Jadi Bapak Bapak Ibu yang lolos tes administrasi siap-siap untuk belajar mengenai Ombusman karena akan dilakukan tes tertulis pilihan ganda dan kemudian ada topik tertentu untuk pembuatan tulisan on the spot juga topiknya tidak jauh soal Ombudsman," ungkap Chandra.

Baca juga: Ombudsman Dorong Polri Maksimalkan Pelayanan Online Selama Pandemi Covid-19

Bimbingan teknis tes daring tersebut akan dilakukan pada tanggal 9, 10 dan 11 September 2020.

Melalui tes pembuatan makalah, Chandra menuturkan, Pansel akan menyaring dari 298 orang yang lulus tes administrasi menjadi 72 orang.

Selanjutnya, 72 orang tersebut akan menjalani asesmen untuk dikerucutkan menjadi 36 orang yang akan menjalani tes kesehatan dan wawancara.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

MKMK: Hakim MK Guntur Hamzah Tak Terbukti Langgar Etik

MKMK: Hakim MK Guntur Hamzah Tak Terbukti Langgar Etik

Nasional
Ratusan Bidan Pendidik Tuntut Kejelasan, Lulus Tes PPPK tapi Dibatalkan

Ratusan Bidan Pendidik Tuntut Kejelasan, Lulus Tes PPPK tapi Dibatalkan

Nasional
Surya Paloh Ungkap Alasan Nasdem Tak Jadi Oposisi Pemerintahan Prabowo

Surya Paloh Ungkap Alasan Nasdem Tak Jadi Oposisi Pemerintahan Prabowo

Nasional
Golkar: Belum Ada Pernyataan Resmi Pak Jokowi Keluar dari PDI-P, Kami Enggak Mau 'Ge-er'

Golkar: Belum Ada Pernyataan Resmi Pak Jokowi Keluar dari PDI-P, Kami Enggak Mau "Ge-er"

Nasional
Politeknik KP Sidoarjo Buka Pendaftaran, Kuota Masyarakat Umum 80 Persen

Politeknik KP Sidoarjo Buka Pendaftaran, Kuota Masyarakat Umum 80 Persen

Nasional
Surya Paloh: Nasdem Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Surya Paloh: Nasdem Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Nasional
Kenaikan Pangkat TNI: 8 Perwira Pecah Bintang, Kabais Resmi Berpangkat Letjen

Kenaikan Pangkat TNI: 8 Perwira Pecah Bintang, Kabais Resmi Berpangkat Letjen

Nasional
JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin 'Merampok'

JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin "Merampok"

Nasional
Biasa Koordinasi dengan PPATK, Dewas Nilai Laporan Wakil Ketua KPK Aneh

Biasa Koordinasi dengan PPATK, Dewas Nilai Laporan Wakil Ketua KPK Aneh

Nasional
Kementerian KP Luncurkan Pilot Project Budi Daya Udang Tradisional Plus di Sulsel

Kementerian KP Luncurkan Pilot Project Budi Daya Udang Tradisional Plus di Sulsel

Nasional
Soal PDI-P Tak Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran, Djarot Bilang Tidak Tahu

Soal PDI-P Tak Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran, Djarot Bilang Tidak Tahu

Nasional
Rencana Revisi, DPR Ingin Sirekap dan Digitalisasi Pemilu Diatur UU

Rencana Revisi, DPR Ingin Sirekap dan Digitalisasi Pemilu Diatur UU

Nasional
BKKBN Minta Bocah 7 Tahun Sudah Tunangan Tak Dianggap Biasa

BKKBN Minta Bocah 7 Tahun Sudah Tunangan Tak Dianggap Biasa

Nasional
Terungkap di Sidang, Biaya Ultah Cucu SYL Di-“reimburse” ke Kementan

Terungkap di Sidang, Biaya Ultah Cucu SYL Di-“reimburse” ke Kementan

Nasional
Tanggapi Jokowi, Djarot PDI-P: Konstitusi Dilanggar dan Direkayasa, Kekaderannya Patut Diragukan

Tanggapi Jokowi, Djarot PDI-P: Konstitusi Dilanggar dan Direkayasa, Kekaderannya Patut Diragukan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com