Wapres: Kemiskinan Meningkat jika Ketahanan Pangan Tak Diperkuat

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengatakan, tingkat kemiskinan di Indonesia berpotensi meningkat di tengah pandemi Covid-19, apabila ketahanan pangan tidak diperkuat.

"Tingkat kemiskinan berpotensi naik apabila ketahanan pangan tidak kita tingkatkan," ujar Ma'ruf saat memberi sambutan di acara Simposium Nasional yang digelar Universitas Hasanuddin (Unhas) Makassar secara daring, Selasa (1/9/2020).

Baca juga: Pak Jokowi, Saatnya Berpihak kepada Wong Cilik…

Ma'ruf mengatakan, saat ini lebih dari 60 persen konsumsi rumah tangga miskin dibelanjakan untuk membeli bahan makanan.

Kemudian 30 persen dari belanja makanan tersebut digunakan untuk membeli beras.

"Peningkatan harga beras sedikit saja akan sangat berpengaruh pada konsumsi rumah tangga miskin yang akhirnya dapat meningkatkan kemiskinan," kata dia.

Baca juga: Ciptakan Ketahanan Pangan, Wapres: Pemerintah Tambah Luas Lahan Sawah

Ma'ruf mengatakan, apabila melihat angka kemiskinan pada Maret 2020 yang bersamaan dengan terjadinya pandemi Covid-19, jumlah warga miskin di Indonesia telah meningkat.

Saat itu, kata dia, jumlah warga miskin lebih dari 1,6 juta orang dan meningkat menjadi 26,42 juta orang atau 9,78 persen. Padahal, pada September 2019 berjumlah 24,79 juta orang atau 9,22 persen.

"Angka itu masih berpotensi meningkat lagi menjadi 11,5 persen pada akhir tahun ini atau kembali ke kondisi tahun 2011 apabila upaya penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi tidak berjalan sesuai harapan," ucap Ma'ruf.

Baca juga: Menko PMK: Pemerintah Targetkan Penyaluran Bansos Rampung pada November 2020

Oleh karena itu, pemerintah pun telah melakukan berbagai langkah untuk menjaga dan melindungi kesejahteraan masyarakat agar tidak jatuh miskin.

Ia mengatakan, selain bantuan sosial (bansos) yang telah dilakukan seperti program keluarga harapan (PKH), sembako, jaminan kesehatan nasional (JKN), pemerintah juga telah memperluas berbagai program lainnya.

Baik melalui penambahan program baru seperti bantuan langsung tunai dana desa hingga bantuan tagihan listrik.

"Pemerintah juga telah memperluas cakupan penerima bantuan dari yang sebelumnya 25 persen rumah tangga dengan kondisi sosial ekonomi terbawah menjadi 40 persen terbawah," kata dia.

Baca juga: Agustus 2020, Harga Beras Semua Kualitas Naik

Adapun alokasi anggaran untuk program perlindungan sosial tersebut berjumlah Rp 203,9 triliun.

Bahkan, kata dia, belum lama ini Presiden telah meluncurkan dua program baru yang diharapkan dapat menyasar mereka 40-60 persen rumah tangga terbawah.

Kedua program tersebut adalah bantuan Presiden (Banpres) Produktif Usaha Mikro dengan anggaran Rp 22 triliun untuk 9,12 juta usaha mikro kecil menengah (UMK) dan program subsidi upah dengan anggaran Rp 37,78 triliun untuk 15,7 juta pekerja.

"Anggaran bansos yang sangat besar ini diharapkan akan jauh berkurang setelah pandemi Covid-19 mereda. Pemerintah selanjutnya akan lebih menekankan kepada program pemberdayaan dalam rangka menanggulangi kemiskinan," ucap dia.