Belanja Masif APBN dan APBD, Strategi Jokowi Hindari Resesi

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo mengatakan, belanja APBN dan APBD yang masif menjadi satu-satunya cara agar Indonesia lolos dari jurang resesi.

Hal itu disampaikan Peresiden saat membuka rapat terbatas tentang penanganan Covid-19 secara virtual di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Selasa (1/9/2020).

"Kita masih punya kesempatan di bulan September ini. Kalau kita masih berada pada posisi minus artinya kita masuk ke resesi. Karena itu saya minta percepat belanja APBD provinsi dan perintahkan untuk bupati wali kota," kata Jokowi lewat kanal YouTube Sekretariat Presiden.

Baca juga: Jokowi: Kalau Masih Minus, Artinya Kita Masuk Resesi

Menurut Jokowi, APBD kabupaten dan kota sedianya perlu disegerakan, terutama yang berkaitan dengan belanja barang, belanja modal, belanja bansos.

"Sehingga bisa meningkatkan konsumsi masyarakat dan memulihkan ekonomi di daerah," kata dia.

Ia mengungkapkan, hingga 27 Agustus, rata-rata pembelanjaan APBD provinsi mencapai 44,74 persen. Sedangkan rata-rata pembelanjaan APBD kabupaten dan kota mencapai 48,8 persen.

Ia pun mengingatkan para gubernur, bupati, dan wali kota untuk memacu pembelanjaan APBD mereka sehingga uang yang beredar di masyarakat semakin banyak.

Dengan demikian masyarakat bisa kembali berbelanja dan meningkatkan daya beli mereka.

"Saya kira yang lain-lain tolong terutama yang berada di angka-angka masih 15 persen, masih 10 persen, apalagi yang bansos masih 0 persen betul-betul dilihat dengan angka-angka ini. Realisasi APBD seperti ini setiap hari saya ikuti," kata Jokowi.

Baca juga: Mahfud MD: Jangan Terlalu Paranoid, Resesi Ekonomi Bukan Krisis

"Semua provinsi semua kabupaten kota kelihatan semuanya angka-angkanya. Tolong betul-betul angka-angka ini diperhatikan sehingga realisasi untuk pengadaan barang dan jasa untuk belanja modal, belanja Bansos, itu benar-benar segera terealisasi," kata Jokowi.

Untuk diketahui, pertumbuhan ekonomi Indonesia tumbuh negatif 5,32 persen pada kuartal kedua 2020.

Kontraksi tersebut terjadi lantaran minimnya aktivitas ekonomi akibat pemberlakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar di tengah pandemi Covid-19.