Istana Akui Peran Kuat Influencer sebagai Jaringan Informasi

JAKARTA, KOMPAS.com - Juru Bicara Presiden Fadjroel Rachman menyebut, Presiden Joko Widodo telah menyatakan bahwa Indonesia harus melakukan transformasi digital sebagai prasyarat transformasi ekonomi dan demokrasi digital.

Oleh karenanya, banyak bagian dari strategi kebijakan yang perlu berpijak pada sistem dan masyarakat digital.

"Termasuk pengakuan peran kuat aktor digital sebagai jaringan informasi," kata Fadjroel dalam keterangan tertulis, Senin (31/8/2020).

Baca juga: Anggota DPR: Kalau Program Pemerintah Bagus, Harusnya Percaya Diri Tanpa Influencer

Aktor digital itu, kata dia, salah satunya adalah para influencer yang selama ini telah menjadi key opinion leaders di dunia maya.

Menurut Fadjroel, para aktor digital akan terus berkembang dalam peran-peran penting membangun jaringan informasi yang berpengaruh terhadap aktivitas sosial ekonomi dan politik.

"Sebuah keniscayaan di era digital, para aktor digital menjadi pemain penting perubahan paradigma dari top-down strategy ke participative strategy, di mana publik berpartisipasi aktif dalam komunikasi kebijakan," kata dia.

Fadjroel menambahkan, di banyak negara demokrasi, para aktor digital juga sangat aktif mengambil peran penting dalam komunikasi kebijakan publik.

Baca juga: KPK Cermati Penggunaan Anggaran Sewa Influencer

Sebab, pada konteks pemerintahan demokrasi, kelas menengah, dan kelompok sosial yang sangat aktif di dunia digital, selalu dibutuhkan sebagai jembatan komunikasi kebijakan pemerintah dengan seluruh warga.

Indonesia Corruption Watch sebelumnya mencatat, pemerintah pusat menggelontorkan dana mencapai Rp 90,45 miliar untuk Influencer.

Data tersebut merupakan belanja pemerintah dari tahun 2017-2020 yang dihimpun ICW dari Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE).

ICW menggunakan kata kunci influencer dan key opinion leader dalam melakukan pencarian anggaran di LPSE. Hasilnya terdapat jumlah paket pengadaan mencapai 40 dengan kata kunci tersebut sejak 2017.

Egi pun menyoroti transparansi dan akuntabilitas dalam belanja influencer ini. Menurut dia, publik berhak tau kebijakan apa yang disosialisasikan pemerintah menggunakan influencer.

"Lalu bagaimana pemerintah menentukan bahwa sebuah isu atau kebijakan memang membutuhkan influencer," kata dia.

Selanjutnya, bagaimana pemerintah menentukan individu yang digunakan sebagai influencer. Terakhir, ia juga mempertanyakan peran instansi kehumasan yang dimiliki pemerintah dengan maraknya penggunaan influencer ini.

Baca juga: Inggris Bayar Influencer untuk Kampanyekan Tes dan Pelacakan Covid-19

"Informasi yang disampaikan oleh para influencer tidak selalu valid, tidak jarang justru menyebarkan misinformasi," katanya.

Egi menilai tren penggunaan influencer dapat membawa pemerintah pada kebiasaan mengambil jalan pintas. Misalnya, guna memuluskan sebuah kebijakan publik yang tengah disusun, maka pemerintah menggunakan jasa influencer untuk memengaruhi opini publik.

"Hal ini tidak sehat dalam demokrasi karena berpotensi mengaburkan substansi kebijakan yang tengah disusun dan kemudian berakibat pada tertutupnya ruang percakapan publik," kata Egi.