Survei IPI: Elektabilitas Gibran pada Pilkada Solo 36,8 Persen

JAKARTA, KOMPAS.com - Indonesian Public Institute (IPI) melakukan survei terhadap elektabilitas bakal calon Wali Kota pada Pilkada Solo 2020. Survei dilakukan pada 3 Agustus hingga 7 Agustus 2020.

Berdasarkan survei tersebut putra sulung Presiden Joko Widodo, Gibran Rakabuming Raka, memiliki tingkat elektabilitas sebesar 36,8 persen.

"Dalam pertanyaan top of mind, spontanitas. Tokoh yang paling banyak dipilih oleh masyarakat Solo adalah Gibran Rakabuming Raka," kata Direktur Eksekutif IPI Karyono Wibowo melalui telekonferensi, Kamis (27/8/2020).

Baca juga: Dukungan Parpol dan Keyakinan Putra Jokowi pada Pilkada Solo...

Saat survei, responden diberi pertanyaan, seandainya pemilihan langsung Kota Solo dilaksanakan hari ini, siapa calon wali kota yang akan dipilih.

Namun, surveyor tidak menyebut nama bakal calon, kemudian responden secara spontan diminta menyebutkan nama.

Setelah Gibran, muncul nama Wakil Wali Kota Solo Achmad Purnomo dengan 3,9 persen, bakal calon wali kota dari jalur independen Bagyo Wahyono 1,3 persen dan Teguh Prakosa 0,8 persen.

Kemudian Rudy Hadyatmo 0,6 persen dan Hadi Rudyatmo 0,4 persen. Dua nama ini merujuk pada Wali Kota Solo saat ini, Hady Rudyatmo.

Sementara, 10,3 persen responden menyatakan rahasia dan  45,9 persen belum memutuskan.

"Bagyo Wahyono yang sekarang jadi penantang Gibran, 1,3 persen," ucap Karyono.

Baca juga: Anak dan Menantu Jokowi di Panggung Pilkada 2020

Survei ini dilakukan pada 440 responden menggunakan metode multistage random sampling dengan margin of error atau tingkat kesalahan 4,8 persen.

Survei dilakukan dengan model wawancara tatap muka langsung menggunakan kuesioner. Proses wawancara tetap memperhatikan protokol kesehatan pencegahan Covid-19.

Sebagai informasi, IPI merupakan lembaga riset dan kajian tentang sosial, politik, kepemiluan, dan kebijakan publik yang berdiri sejak 2013.

Baca juga: Megawati: Banyak Survei di Pilkada Kurang Obyektif dan Dibayar

Peneliti IPI terdiri dari beragam latar belakang keahlian dan profesi dari pegiat demokrasi, peneliti sosial politik hingga kebijakan publik.

Modal survei IPI didapatkan secara kombinasi antara mandiri dan permintaan klien.

Namun, Karyono memastikan, meski ada survei yang didanai klien atau partai politik, validitas data akan tetap terjaga.

IPI juga belum tergabung dalam Perhimpunan Lembaga Survei Opini Publik Indonesia (Persepi) ataupun Asosiasi Riset Opini Publik Indonesia (Aropi).

Karyono mengatakan, IPI sedang dalam proses pendaftaran antara Persepi dan Aropi.