Polri Gelar Rekonstruksi Kasus Suap Penghapusan Red Notice Djoko Tjandra

JAKARTA, KOMPAS.com - Bareskrim Polri, Kamis (27/8/2020), menggelar rekonstruksi kasus dugaan suap terkait penghapusan red notice di Interpol atas nama Joko Soegiarto Tjandra alias Djoko Tjandra.

Rekonstruksi tersebut digelar di Kompleks Mabes Polri, Jakarta Selatan, dari pukul 09.00 WIB hingga 16.00 WIB atau selama tujuh jam.

"Penyidik telah melakukan rekonstruksi di Gedung TNCC (Transnational Crime Center), tepatnya di lobi Gedung TNCC dan di kantor Divisi Hubungan Internasional," kata Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigjen (Pol) Awi Setiyono di Gedung Bareskrim, Jakarta Selatan, Kamis.

Baca juga: Irjen Napoleon dan Prasetijo Mengaku Terima Uang Terkait Red Notice Djoko Tjandra

Awi mengatakan, rekonstruksi tersebut turut dihadiri sejumlah tersangka dan saksi.

Namun, ia tidak membeberkan siapa saja tersangka dan saksi yang hadir. Awi juga tidak memberi keterangan lebih lanjut terkait rekonstruksi tersebut.

"Adapun yang datang di rekonstruksi, di antaranya ada tiga tersangka dan lima saksi," tutur dia.

Diketahui, dalam kasus ini penyidik telah menetapkan empat orang tersangka.

Djoko Tjandra dan Tommy Sumardi menyandang status tersangka dan diduga sebagai pemberi suap.

Tersangka yang diduga memberi suap dikenakan Pasal 5 Ayat 1, Pasal 13 UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 KUHP.

Baca juga: Polri Tak Tahan Irjen Napoleon dan Tommy Sumardi Terkait Red Notice Djoko Tjandra

Sementara itu, mantan Kadiv Hubinter Polri Irjen Napoleon Bonaparte dan mantan Kepala Biro Koordinasi dan Pengawasan PPNS Bareskrim Polri Brigjen (Pol) Prasetijo Utomo diduga menerima suap.

Terduga penerima suap disangkakan Pasal 5 Ayat 2, Pasal 11, dan Pasal 12 huruf a dan b UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 KUHP.

Sebagai informasi, Prasetijo dan Djoko Tjandra juga berstatus sebagai sebagai tersangka terkait kasus surat jalan palsu yang ditangani Direktorat Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri.