Jokowi Minta Penegak Hukum Tak Menakut-nakuti, KPK: Kewenangan Besar Jangan Disalahgunakan

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memiliki pendapat serupa dengan Presiden Joko Widodo yang meminta aparat penegak hukum tidak menakut-nakuti pejabat eksekutif.

Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri mengatakan, kewenangan besar yang dimiliki aparat penegak hukum tidak boleh disalahgunakan untuk menakut-nakuti pihak lain yang akan mengganggu iklim usaha dan program pembangunan.

"Kewenangan besar yang dimiliki para penegak hukum hendaknya tidak dimanfaatkan justru untuk disalahgunakan semisal untuk menakuti pihak lain yang pada gilirannya berimplikasi terganggunya iklim usaha dan program-program pembangunan," kata Ali dalam keterangannya, Kamis (27/8/2020).

Baca juga: Jokowi: Jangan Manfaatkan Hukum untuk Menakuti Eksekutif, Pengusaha, dan Masyarakat

Ali mengatakan, pernyataan Jokowi tersebut menunjukkan bahwa persoalan praktik-praktik tidak terpuji oleh penegak hukum merupakan isu yang harus disikapi secara serius.

Ia mengingatkan, upaya penegakan hukum harus didukung oleh perilaku baik dai aparat penegak hukum itu sendiri

"Untuk itu KPK juga mendorong APH (aparat penegak hukum) dalam penanganan perkara terutama kasus yang melibatkan oknum penegak hukum tentu harus ditangani dengan lebih serius, obyektif dan profesional," ujar Ali.

Presiden Joko Widodo meminta para aparat penegak hukum tak menakut-nakuti pejabat eksekutif dengan peraturan hukum. Terlebih, kata Jokowi, banyak aturan hukum yang belum sinkron di Indonesia .

"Saya sampaikan berkali-kali. Jangan pernah memanfaatkan hukum yang belum sinkron ini untuk menakuti eksekutif. Untuk menakuti pengusaha dan masyarakat," kata Jokowi saat membuka Aksi Nasional Pencegahan Korupsi secara virtual di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Rabu (26/8/2020).

Presiden mengatakan, jangan sampai ada aparat penegak hukum yang memanfaatkan aturan untuk mencari keuntungan ekonomi.

Baca juga: KPK: Keberhasilan Kepala Daerah Bisa Diukur dari Besar-Kecil Subsidi dan Bansos

Menurut dia, hal tersebut akan menghambat percepatan pembangunan di Indonesia.

"Penyalahgunaan untuk menakuti inilah yang membahayakan agenda pembagunan nasional yang seharusnya bisa kita kerjakan dengan cepat kemudian menjadi lamban karena adanya ketakutan itu," ujar Jokowi.

"Saya peringatkan aparat penegak hukum dan pengawas yang melakukan ini adalah musuh negara. Saya tidak akan memberikan toleransi terhadap siapapun yang melakukan pelanggaran ini," kata Jokowi.