JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo meminta para aparat penegak hukum tak menakut-nakuti pejabat eksekutif dengan peraturan hukum. Terlebih, kata Jokowi, banyak aturan hukum yang belum sinkron di Indonesia.
"Saya sampaikan berkali-kali. Jangan pernah memanfaatkan hukum yang belum sinkron ini untuk menakuti eksekutif. Untuk menakuti pengusaha dan masyarakat," kata Jokowi saat membuka Aksi Nasional Pencegahan Korupsi secara virtual di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Rabu (26/8/2020).
Ia pun mengatakan, pemerintah dan DPR terus berupaya menyinkronkan peraturan yang tumpang tindih, khususnya dalam hal perizinan.
Baca juga: Jokowi Ingin Pejabat Takut Korupsi Bukan Hanya karena Sanksi Pidana
Jokowi juga mengatakan kepada seluruh aparat penegak hukum dan kepala daerah yang hadir dalam acara tersebut agar memberi masukan kepadanya jika ada aturan yang tumpang tindih.
Presiden menambahkan, jangan sampai ada aparat penegak hukum yang memanfaatkan aturan untuk mencari keuntungan ekonomi.
Menurut dia. hal tersebut akan menghambat percepatan pembangunan di Indonesia.
"Penyalahgunaan untuk menakuti inilah yang membahayakan agenda pembagunan nasional yang seharusnya bisa kita kerjakan dengan cepat kemudian menjadi lamban karena adanya ketakutan itu," ujar Jokowi.
"Saya peringatkan aparat penegak hukum dan pengawas yang melakukan ini adalah musuh negara. Saya tidak akan memberikan toleransi terhadap siapapun yang melakukan pelanggaran ini," kata Jokowi.
Baca juga: Jokowi Minta Kasus Covid-19 Tetap Terkendali Sebelum Vaksin Ditemukan
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.