Permohonan Justice Collaborator Wahyu Setiawan Tidak Dikabulkan Hakim

JAKARTA, KOMPAS.com - Majelis hakim pada Pengadilan Negeri Tipikor Jakarta Pusat tidak mengabulkan permohonan justice collaborator yang diajukan eks Komisioner KPU Wahyu Setiawan.

Wahyu Setiawan dinilai tidak memenuhi syarat untuk menjadi justice collaborator sebagaimana tertuang dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2011.

"Majelis tidak dapat menetapkan terdakwa sebagai justice collaborator karena tidak memenuhi persyaratan SEMA No. 4 tahun 2011," ketua majelis hakim Susanti Arsi Wibawani, dikutip dari Antara, Senin (24/8/2020).

Putusan hakim ini senada dengan sikap Jaksa Penuntut Umum KPK yang menyatakan Wahyu tak memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai justice collaborator yakni, bukan pelaku utama dan bersikap kooperatif.

Baca juga: Terbukti Terima Suap, Hak Politik Wahyu Setiawan Tidak Dicabut

Sementara itu, kuasa hukum Wahyu, Tony Hasibuan menyatakan kliennya tetap siap mengungkap dugaan keterlibatan pihak lain dalam perkara yang menjerat Wahyu kendati tidak menjadi justice collaborator.

"Kalau KPK-nya meminta diungkapkan ya diungkap," kata Tony saat dihubungi, Senin.

Adapun Wahyu divonis hukuman 6 tahun penjara dan denda Rp 150 juta subsider empat bulan kurungan karena terbukti bersalah dalam kasus suap terkait pergantian antarwaktu anggota DPR RI periode 2019-2024.

Dalam perkara ini, Wahyu bersama mantan anggota Bawaslu Agustiani Tio Fridellina terbukti menerima uang sebesar 19.000 Dolar Singapura dan 38.350 Dolar Singapura atau setara dengan Rp 600 juta dari Saeful Bahri.

Baca juga: Wahyu Setiawan Divonis 6 Tahun Penjara, Lebih Ringan dari Tuntutan KPK

Suap tersebut diberikan agar Wahyu dapat mengupayakan KPU menyetujui permohonan pergantian antarwaktu anggota DPR Daerah Pemilihan Sumatera Selatan I yakni Riezky Aprilia kepada Harun Masiku.

Selain itu, Wahyu juga terbukti menerima uang sebesar Rp 500 juta dari Sekretaris KPU Daerah (KPUD) Papua Barat Rosa Muhammad Thamrin Payapo terkait proses seleksi calon anggota KPU daerah (KPUD) Provinsi Papua Barat periode tahun 2020-2025.

Atas perbuatannya, Wahyu dinyatakan melanggar Pasal 12 huruf a UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 juncto Pasal 64 Ayat (1) KUHP dan Pasal 11 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001.