Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
SOROT POLITIK

Anggota Komisi VI DPR: Dibanding India dan Filipina, Kondisi Demokrasi Indonesia Lebih Baik

Kompas.com - 24/08/2020, 14:43 WIB
Inang Sh ,
Mikhael Gewati

Tim Redaksi

KOMPAS.com – Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi Golkar Trifena M Tinal mengatakan, kondisi demokrasi Indonesia masih tetap baik meski pandemi Covid-19 menurunkan tingkat demokrasi di sejumlah negara.

Menurut Trifena, salah satu indikasinya dapat dilihat dari hasil survei yang dilakukan Sjaiful Mujani Research Center (SMRC) terhadap kondisi politik dan demokrasi di Indonesia pada Rabu (12/8/2020)-Sabtu(15/8/2020).

“Hasil survei itu jelas membuktikan kondisi demokrasi Indonesia masih tetap baik. Selain itu saya lihat kondisi politik di Indonesia saat ini juga baik-baik saja,” ujarnya seperti keterangan tertulis yang diterima Kompas.com, Senin (24/8/2020).

Dia mengatakan, kondisi politik di Indonesia saat ini baik-baik saja. Sebab, yang menyatakan buruk masih lebih kecil dibandingkan yang menyatakan baik.

Baca juga: Cegah Konflik, 30 Ketua DPD Partai Golkar di Jatim Terpilih secara Aklamasi

Walau begitu, Trifena mengakui Indonesia mengalami penurunan demokrasi, namun tidak seburuk negara lain, seperti India dan Filipina.

Perlu diketahui, pandemi Covid-19 yang merebak sejak awal tahun ini telah menimbulkan berbagai dampak kepada berbagai negara, salah satunya menurunnya tingkat demokrasi.

Hal ini disebabkan langkah penanganan Covid-19 dan memburuknya ekonomi, melemahnya keamanan dan lainnya, sehingga memberikan kontribusi buruk terhadap penurunan demokrasi.

Lebih lanjut, anggota DPR dari daerah pemilihan Papua ini menyebutkan, dari survei tersebut terdapat sekitar 52 persen yang menyatakan kondisi keamanan negara baik dan mampu melindungi rakyatnya

Baca juga: Ketua Komisi I Sebut Wajar Terjadi Penurunan Jalannya Demokrasi Selama Pandemi

Kemudian, untuk kepuasan terhadap jalannya demokrasi di Indonesia sebanyak 72 persen menyatakan puas.

“Sekali lagi ini fakta jika mayoritas publik masih menyatakan puas terhadap pelaksanaan demokrasi saat ini,” ungkap Trifena.

Dia menambahkan, secara teori hasil survei tersebut bisa saja seperti itu. Namun, dengan melihat hasil itu, lanjutnya, rakyat masih percaya pada pemerintah.

“Ini membuat kami semakin yakin jika apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah ini mendapat apresiasi positif dari masyarakat,” imbuhnya.

Dia juga menyebut, survei ini membuktikan rakyat cukup puas terhadap kinerja pemerintah.

Baca juga: Golkar Resmi Dukung Bobby di Pilwakot Medan, Airlangga: Bobby Punya Kompetensi

“Jika ada sekelompok orang atau organisasi baru yang menuntut presiden untuk bertanggung jawab karena belum memenuhi tuntutan rakyat sesuai sumpah dan janjinya, saya pikir itu keliru,” katanya.

Menurutnya, tanggung jawab pemerintah itu kepada rakyatnya. Maka selama mayoritas rakyatnya masih mempercayai dan menyatakan puas terhadap pemerintah, maka presiden dan para pembantunya sudah memimpin sesuai harapan mereka.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

PSI Punya 180 Anggota DPRD, Kaesang: Modal Baik untuk Pilkada

PSI Punya 180 Anggota DPRD, Kaesang: Modal Baik untuk Pilkada

Nasional
Polri Sebut 8 Teroris yang Ditangkap di Sulteng Pernah Latihan Paramiliter di Poso

Polri Sebut 8 Teroris yang Ditangkap di Sulteng Pernah Latihan Paramiliter di Poso

Nasional
MK Kirim Surat Panggilan untuk Hadiri Pembacaan Putusan Sengketa Pilpres 2024

MK Kirim Surat Panggilan untuk Hadiri Pembacaan Putusan Sengketa Pilpres 2024

Nasional
Putusan MK Soal Sengketa Pilpres 2024 Dinilai Bakal Tunjukan Apakah Indonesia Masih Negara Hukum

Putusan MK Soal Sengketa Pilpres 2024 Dinilai Bakal Tunjukan Apakah Indonesia Masih Negara Hukum

Nasional
Daftar Aset Mewah Harvey Moeis yang Disita Kejagung dalam Kasus Dugaan Korupsi Timah

Daftar Aset Mewah Harvey Moeis yang Disita Kejagung dalam Kasus Dugaan Korupsi Timah

Nasional
Hanya Pihak Berkepentingan yang Boleh Hadir di Sidang Putusan Sengketa Pilpres

Hanya Pihak Berkepentingan yang Boleh Hadir di Sidang Putusan Sengketa Pilpres

Nasional
Soal Maju Kembali di Pilkada Jateng, Sudirman Said: Kan Sudah Pernah

Soal Maju Kembali di Pilkada Jateng, Sudirman Said: Kan Sudah Pernah

Nasional
FPI, PA 212, dan GNPF Ulama Dukung Hakim MK Bikin Putusan yang Seadil-adilnya

FPI, PA 212, dan GNPF Ulama Dukung Hakim MK Bikin Putusan yang Seadil-adilnya

Nasional
Bantah Putusan Bocor, MK: Rapat Hakim Masih sampai Minggu

Bantah Putusan Bocor, MK: Rapat Hakim Masih sampai Minggu

Nasional
Jaga Independensi, MK Sembunyikan Karangan Bunga yang Sindir Sengketa Pilpres 2024

Jaga Independensi, MK Sembunyikan Karangan Bunga yang Sindir Sengketa Pilpres 2024

Nasional
Busyro Muqqodas Harap Putusan MK Soal Sengketa Pilpres Berpihak pada Etika Kenegaraan

Busyro Muqqodas Harap Putusan MK Soal Sengketa Pilpres Berpihak pada Etika Kenegaraan

Nasional
Kemenlu: Indonesia Sesalkan DK PBB Gagal Sahkan Resolusi Keanggotaan Penuh Palestina

Kemenlu: Indonesia Sesalkan DK PBB Gagal Sahkan Resolusi Keanggotaan Penuh Palestina

Nasional
Yusril Prediksi MK Tak Diskualifikasi Gibran

Yusril Prediksi MK Tak Diskualifikasi Gibran

Nasional
Soal Besaran Tunjangan ASN yang Pindah ke IKN, Pemerintah Tunggu Jokowi

Soal Besaran Tunjangan ASN yang Pindah ke IKN, Pemerintah Tunggu Jokowi

Nasional
MK Bantah Ada Bocoran Putusan Sengketa Pilpres

MK Bantah Ada Bocoran Putusan Sengketa Pilpres

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com