Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jokowi Minta Para Menteri Hati-hati Beri Pernyataan soal Penanganan Covid-19

Kompas.com - 24/08/2020, 11:59 WIB
Ihsanuddin,
Kristian Erdianto

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo meminta para menterinya berhati-hati dalam menyampaikan pernyataan kepada publik terkait penanganan Covid-19. Ia meminta setiap menteri berkonsultasi lebih dahulu dengan Juru Bicara Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito.

"Saya minta setiap mau statement terkait Covid-19 ditanyakan dulu, dikoordinasikan terlebih dulu dengan yang namanya Prof Wiku," kata Jokowi saat memimpin rapat terbatas dengan Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (24/8/2020).

Baca juga: Jokowi: Media Asing Sering Tulis Hal Tak Baik Terkait Penanganan Covid-19 

"Sehingga tidak semua berkomentar dan itu yang diambil oleh mereka dari statement-statement kita berbeda-beda semua," sambung Kepala Negara.

Jokowi menilai, perbedaan pernyataan dari para menteri telah membuat banyak media memberitakan hal yang tidak baik terkait penanganan Covid-19 di Indonesia. Hal ini khususnya terjadi pada pemberitaan di media-media asing.

"Kalau yang saya baca dari para jurnalis, terutama media asing, karena komunikasi kita yang tidak firm, tidak gamblang, tidak jelas, yang sering mereka tulis itu hal yang tidak baik," kata Jokowi.

Baca juga: Jokowi: Pemerintah Siapkan 290 Juta Dosis Vaksin Covid-19 hingga 2021

Padahal, Jokowi menilai, penanganan Covid-19 di Indonesia sebenarnya sudah pada jalur yang benar.

Ia mencontohkan terkait upaya Indonesia untuk segera mendapatkan vaksin dengan perusahaan China Sinovac Biotech Ltd. Ia menyebut, tak banyak negara yang sudah mencapai uji klinis fase III dalam pengembangan vaksin.

"Negara lain belum cari vaksin, kita sudah ke sana ke sini cari vaksin," kata Jokowi.

Baca juga: Pak Jokowi, Saatnya Berpihak kepada Wong Cilik…

 

Jokowi mengingatkan bahwa pemberitaan di media akan sangat berpengaruh, khususnya bagi ekonomi yang saat ini tengah lesu akibat pandemi.

Jika penanganan Covid-19 bisa diberitakan secara positif, maka ia yakin akan berdampak positif pula bagi perekonomian. Oleh karena itu ia meminta para menteri memperbaiki pola komunikasi ke media.

"Hati-hati, tolong satu itu saja. Prof Wiku diajak bicara, kalau memang mau bicara (ke media)," tutur dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Temui Mensesneg Pratikno, Menpan-RB Anas Bahas Progres Skenario Pemindahan ASN ke IKN

Temui Mensesneg Pratikno, Menpan-RB Anas Bahas Progres Skenario Pemindahan ASN ke IKN

Nasional
Jokowi Teken Perpres, Wajibkan Pemda Bentuk Unit Perlindungan Perempuan dan Anak

Jokowi Teken Perpres, Wajibkan Pemda Bentuk Unit Perlindungan Perempuan dan Anak

Nasional
Politikus PPP Sebut Ada Kemungkinan Parpolnya Gabung Koalisi Prabowo-Gibran

Politikus PPP Sebut Ada Kemungkinan Parpolnya Gabung Koalisi Prabowo-Gibran

Nasional
Ini Status Perkawinan Prabowo dan Titiek Soeharto

Ini Status Perkawinan Prabowo dan Titiek Soeharto

Nasional
Bersikukuh Rampas Aset Rafael Alun, Jaksa KPK Ajukan Kasasi ke Mahkamah Agung

Bersikukuh Rampas Aset Rafael Alun, Jaksa KPK Ajukan Kasasi ke Mahkamah Agung

Nasional
Pengamat Sebut Kemungkinan Prabowo Gandeng PDI-P Masih Terbuka, Ganjalannya Hanya Jokowi

Pengamat Sebut Kemungkinan Prabowo Gandeng PDI-P Masih Terbuka, Ganjalannya Hanya Jokowi

Nasional
Obituari Tumbu Saraswati, Politikus Senior PDI-P Sekaligus Pendiri TPDI

Obituari Tumbu Saraswati, Politikus Senior PDI-P Sekaligus Pendiri TPDI

Nasional
Wakil Ketua KPK Bantah Serang Balik Dewas dengan Laporkan Albertina Ho

Wakil Ketua KPK Bantah Serang Balik Dewas dengan Laporkan Albertina Ho

Nasional
Nurul Ghufron Gugat Dewas KPK ke PTUN Jakarta

Nurul Ghufron Gugat Dewas KPK ke PTUN Jakarta

Nasional
JK Puji Prabowo Mau Rangkul Banyak Pihak, tapi Ingatkan Harus Ada Oposisi

JK Puji Prabowo Mau Rangkul Banyak Pihak, tapi Ingatkan Harus Ada Oposisi

Nasional
Mantan Anak Buah SYL Mengaku Dipecat Lantaran Tolak Bayar Kartu Kredit Pakai Dana Kementan

Mantan Anak Buah SYL Mengaku Dipecat Lantaran Tolak Bayar Kartu Kredit Pakai Dana Kementan

Nasional
Beri Selamat ke Prabowo-Gibran, JK: Kita Terima Kenyataan yang Ada

Beri Selamat ke Prabowo-Gibran, JK: Kita Terima Kenyataan yang Ada

Nasional
DPR Bakal Kaji Ulang Desain Pemilu Serentak karena Dianggap Tak Efisien

DPR Bakal Kaji Ulang Desain Pemilu Serentak karena Dianggap Tak Efisien

Nasional
Komisi II Sebut 'Presidential Threshold' Jadi Target Rencana Revisi UU Pemilu

Komisi II Sebut "Presidential Threshold" Jadi Target Rencana Revisi UU Pemilu

Nasional
Nyanyi 'Pertemuan' di Depan Titiek Soeharto, Prabowo: Sudah Presiden Terpilih, Harus Tepuk Tangan walau Suara Jelek

Nyanyi "Pertemuan" di Depan Titiek Soeharto, Prabowo: Sudah Presiden Terpilih, Harus Tepuk Tangan walau Suara Jelek

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com