Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Survei SMRC Sebut Covid-19 Sebabkan Kepercayaan akan Kepemimpinan Tentara Meningkat

Kompas.com - 23/08/2020, 13:25 WIB
Irfan Kamil,
Bayu Galih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Survei Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) menemukan ada peningkatan kepercayaan masyarakat kepada TNI atau tentara aktif untuk dapat menjadi pemimpin nasional, khususnya terkait penanganan Covid-19.

Hal ini disampaikan oleh pendiri SMRC, Saiful Mujani, saat merilis survei tentang kondisi demokrasi Indonesia di masa Covid-19, Minggu (23/8/2020).

Menurut Saiful, sebelum Covid-19 ada 24 persen masyarakat yang setuju dengan kepemimpinan TNI atau tentara aktif bukan purnawirawan di level nasional. Namun, angka itu meningkat setelah terjadi pandemi Covid-19.

"Ada sekitar 31 persen yang setuju tentara aktif sebaiknya memimpin pemerintahan kita, ada kenaikan sekitar 7 persen dibanding sebelum Covid-19," kata Saiful Mujani.

Baca juga: TNI-Polri Gelar Operasi Pendisiplinan Penggunaan Masker di Internal

Dia kemudian memperlihatkan survei yang dilakukan 5 sampai 9 April 2019, sebelum terjadi pandemi Covid-19. Saat itu, terdapat 2,3 persen yang sangat setuju pelibatan tentara dalam kepemimpinan nasional.

Sementara, 21,8 persen setuju dan 53,0 persen tidak setuju dengan pelibatan tentara dalam kepemimpinan nasional.

Sisanya, 10.6 persen sangat tidak setuju, sedangkan yang tidak mengerti atau tidak jawab sekitar 12.3 persen.

Namun, pada survei terakhir dilakukan pada 12 sampai 15 Agustus 2020 tingkat kepercayaan masyarakat meningkat.

Ada 2,3 persen yang sangat percaya dengan kepemimpinan tentara aktif, lalu yang setuju sekitar 28,9 persen.

Baca juga: Survei SMRC: 73 Persen Responden Percaya Presiden Bisa Pimpin RI Keluar Krisis Ekonomi

Kemudian, 49,1 persen tidak setuju, lalu 10,3 responden sangat tidak setuju, dan 9,4 persen responden tidak menjawab.

"Walaupun mayoritas masyarakat masih menolak kepemimpinan tentara di level nasional lebih dari 50, namun ada gejala Covid-19 ini menaikkan tingkat toleransi kepada kepemimpinan tentara," tutur dia.

Adapun survei mengenai kondisi demokrasi Indonesia di masa Covid-19 ini digelar selama 12 hingga 15 Agustus 2020.

Survei dilakukan melalui telepon dengan melibatkan 2.202 responden yang dipilih secara acak. Margin of error dari survei ini sebesar 2,1 persen.

Baca juga: Mahfud MD Akui Pemerintah Tampak Gamang Tangani Pandemi Covid-19

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

PPP Siap Gabung Pemerintahan Prabowo, Golkar: Nanti Dibahas di Internal KIM

PPP Siap Gabung Pemerintahan Prabowo, Golkar: Nanti Dibahas di Internal KIM

Nasional
Serahkan Kesimpulan ke MK, Kubu Ganjar-Mahfud Tegaskan Tetap pada Petitum Awal

Serahkan Kesimpulan ke MK, Kubu Ganjar-Mahfud Tegaskan Tetap pada Petitum Awal

Nasional
Tim Ganjar-Mahfud Serahkan Kesimpulan ke MK, Sebut 5 Pelanggaran yang Haruskan Pilpres Diulang

Tim Ganjar-Mahfud Serahkan Kesimpulan ke MK, Sebut 5 Pelanggaran yang Haruskan Pilpres Diulang

Nasional
3 Cara Isi Saldo JakCard

3 Cara Isi Saldo JakCard

Nasional
Waspadai Dampak Perang Israel-Iran, Said Minta Pemerintah Lakukan 5 Langkah Strategis Ini

Waspadai Dampak Perang Israel-Iran, Said Minta Pemerintah Lakukan 5 Langkah Strategis Ini

Nasional
Mahasiswa Hukum Empat Kampus Serahkan 'Amici Curiae', Minta MK Batalkan Hasil Pemilu

Mahasiswa Hukum Empat Kampus Serahkan "Amici Curiae", Minta MK Batalkan Hasil Pemilu

Nasional
MA Tolak Kasasi Bambang Kayun

MA Tolak Kasasi Bambang Kayun

Nasional
Polri: Puncak Arus Balik Sudah Terlewati, 30 Persen Pemudik Belum Kembali ke Jakarta

Polri: Puncak Arus Balik Sudah Terlewati, 30 Persen Pemudik Belum Kembali ke Jakarta

Nasional
Serahkan Kesimpulan ke MK, Bawaslu Jawab Dalil soal Pendaftaran Gibran dan Politisasi Bansos

Serahkan Kesimpulan ke MK, Bawaslu Jawab Dalil soal Pendaftaran Gibran dan Politisasi Bansos

Nasional
Jadi Tersangka KPK, Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Punya Harta Rp 4,7 M

Jadi Tersangka KPK, Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Punya Harta Rp 4,7 M

Nasional
KPK Cegah Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor ke Luar Negeri

KPK Cegah Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor ke Luar Negeri

Nasional
KPK Perpanjang Masa Penahanan Dua Eks Anak Buah Gus Muhdlor

KPK Perpanjang Masa Penahanan Dua Eks Anak Buah Gus Muhdlor

Nasional
Gelar Peninjauan di Pelabuhan Panjang dan Bakauheni, Jasa Raharja Pastikan Kelancaran Arus Balik di Wilayah Lampung

Gelar Peninjauan di Pelabuhan Panjang dan Bakauheni, Jasa Raharja Pastikan Kelancaran Arus Balik di Wilayah Lampung

Nasional
Urgensi Politik Gagasan pada Pilkada 2024

Urgensi Politik Gagasan pada Pilkada 2024

Nasional
Bersama Menko PMK dan Menhub, Dirut Jasa Raharja Lepas Arus Balik “One Way” Tol Kalikangkung

Bersama Menko PMK dan Menhub, Dirut Jasa Raharja Lepas Arus Balik “One Way” Tol Kalikangkung

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com