Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pengamat: Kemarahan Jokowi ke Para Menteri Kehilangan Kredibilitas jika Tak Ada Aksi Konkret

Kompas.com - 21/08/2020, 08:58 WIB
Fitria Chusna Farisa,
Kristian Erdianto

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi menilai, ancaman mengenai reshuffle menteri yang sempat dilontarkan Presiden Joko Widodo dalam rapat kabinet beberapa waktu lalu hanya sekadar gimik.

Sebab, sejak video kemarahan Jokowi dalam Rapat Kabinet tersebut dibocorkan ke publik, hingga saat ini belum ada tindak lanjut dari Presiden.

Menurut Burhanuddin, kemarahan Jokowi itu bakal kehilangan kredibilitas jika tak diikuti eksekusi reshuffle.

Baca juga: Jengkel, Jokowi Sebut Kinerja Menterinya Tangani Covid-19 Tanpa Progres

"Lama kelamaan ketika Presiden Jokowi marah terkait dengan kinerja menterinya, publik tidak lagi mempertanyakan kinerja menterinya tapi kemarahan itu kembali ke alamat pengirim," kata Burhanuddin saat merilis survei terbaru Indikator Politik Indonesia, Kamis (20/8/2020).

"Artinya kemarahan itu makin lama makin kehilangan kredibilitas kalau tidak diikuti oleh aksi yang konkrit," tuturnya.

Menurut survei terbaru Indikator Politik Indonesia, salah satu menteri Jokowi yang banyak disorot ialah Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto.

Mayoritas responden survei tidak percaya pada kinerja Terawan dalam menangani pandemi Covid-19 sehingga ingin agar Terawan diganti.

Namun Burhanuddin menekankan, kewenangan reshuffle menjadi hak prerogatif Presiden.

Baca juga: Lagi, Jokowi Sentil Para Menteri soal Rendahnya Realisasi Anggaran Covid-19

"Sebenarnya soal ganti atau tidak ganti kalau ditanyakan ke pemilih atau opinion maker (survei) itu jawabannya sudah seterang dan sebenderang matahari terbit dari timur. Cuma masalahnya yang punya hak prerogatif kan Presiden," ujar dia.

Meski begitu, kata Burhanuddin, publik sudah dapat melihat dan mengukur kemampuan Terawan dalam menangani pandemi.

Sehingga, jika pada akhirnya Jokowi tak mencopot Terawan, publik bakal bertanya-tanya ke Presiden lantaran kewenangan penggantian menteri sepenuhnya ada di tangan Kepala Pemerintahan.

"Kalau misalnya Presiden masih mempertahankan ya tentu pertanyaan wajib kita arahkan kepada Presiden kenapa masih mempertahankan Pak Terawan," kata Burhanuddin.

Baca juga: Survei Indikator: Mayoritas Elite Percaya Jokowi Mampu Tangani Covid-19

Sebelumnya diberitakan, Lembaga Survei Indikator Politik Indonesia merilis survei pemuka opini mengenai efek kepemimpinan dan kelembagaan dalam penanganan Covid-19 di Tanah Air.

Survei dilakukan salah satunya terkait dengan kepercayaan para pemuka opini atau elite terhadap Presiden Joko Widodo dan Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto dalam menangani pandemi Covid-19.

Hasil survei menunjukkan, mayoritas elite percaya bahwa Jokowi mampu menanggulangi pandemi. Bahkan, kepercayaan elite ke Jokowi masih lebih tinggi dibandingkan kepercayaan terhadap Terawan.

Baca juga: Survei Indikator: 56,9 Persen Responden Nilai Rapid Test Tak Efektif Deteksi Covid-19

Menurut survei, 14,8 persen elite sangat percaya Jokowi mampu menangani pandemi dengan baik. Sementara, 42,8 persen cukup percaya pada Jokowi.

Kemudian, 23,4 persen elite mengaku kepercayaannya terhadap Jokowi biasa saja. Lalu, sebanyak 16,8 persen tidak percaya pada dan 2,0 persen sangat tidak percaya.

Sisanya, sebanyak 0,3 persen responden tidak menjawab.

Sementara pada Terawan, hanya 4,3 persen elite yang sangat percaya akan kinerjanya dalam menangani pandemi. Kemudian, 32,9 persen mengaku cukup percaya.

Masih pada Terawan, sebanyak 25 persen elite mengaku kepercayaanya pada Menteri Kesehatan itu biasa saja. Lalu, 26,6 persen elite mengaku tidak percaya dan 10,5 persen sangat tidak percaya.

Sisanya, sebanyak 0,7 persen responden tidak menjawab.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Menko Polhukam Pastikan Pengamanan Rangkaian Perayaan Paskah di Indonesia

Menko Polhukam Pastikan Pengamanan Rangkaian Perayaan Paskah di Indonesia

Nasional
Enam Menteri Jokowi, Ketua DPR, Ketua MPR, dan Kapolri Belum Lapor LHKPN

Enam Menteri Jokowi, Ketua DPR, Ketua MPR, dan Kapolri Belum Lapor LHKPN

Nasional
Soal Pengembalian Uang Rp 40 Juta ke KPK, Nasdem: Nanti Kami Cek

Soal Pengembalian Uang Rp 40 Juta ke KPK, Nasdem: Nanti Kami Cek

Nasional
Kubu Anies-Muhaimin Minta 4 Menteri Dihadirkan Dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK

Kubu Anies-Muhaimin Minta 4 Menteri Dihadirkan Dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK

Nasional
Selain Menteri PDI-P, Menteri dari Nasdem dan 2 Menteri PKB Tak Ikut Buka Puasa Bersama Jokowi

Selain Menteri PDI-P, Menteri dari Nasdem dan 2 Menteri PKB Tak Ikut Buka Puasa Bersama Jokowi

Nasional
Imigrasi Bakal Tambah 50 'Autogate' di Bandara Ngurah Rai

Imigrasi Bakal Tambah 50 "Autogate" di Bandara Ngurah Rai

Nasional
Diminta Timnas Anies-Muhaimin Hadiri Sidang MK, Sri Mulyani Senyum dan Geleng-geleng Kepala

Diminta Timnas Anies-Muhaimin Hadiri Sidang MK, Sri Mulyani Senyum dan Geleng-geleng Kepala

Nasional
Imigrasi Terapkan SIMKIM di PLBN Buat Pantau Pelintas Batas

Imigrasi Terapkan SIMKIM di PLBN Buat Pantau Pelintas Batas

Nasional
Imigrasi Bakal Terapkan 'Bridging Visa' Buat WNA Sedang Urus Izin Tinggal

Imigrasi Bakal Terapkan "Bridging Visa" Buat WNA Sedang Urus Izin Tinggal

Nasional
Muncul Wacana Cak Imin Maju di Pilgub Jatim, Dewan Syuro PKB: Fokus Kawal MK

Muncul Wacana Cak Imin Maju di Pilgub Jatim, Dewan Syuro PKB: Fokus Kawal MK

Nasional
Seluruh Kantor Imigrasi Kini Layani Pembuatan Paspor Elektronik

Seluruh Kantor Imigrasi Kini Layani Pembuatan Paspor Elektronik

Nasional
KPK Sebut Nasdem Sudah Kembalikan Rp 40 Juta dari SYL

KPK Sebut Nasdem Sudah Kembalikan Rp 40 Juta dari SYL

Nasional
17 Agustus 2024, Paspor RI Ganti Warna

17 Agustus 2024, Paspor RI Ganti Warna

Nasional
Komisi VIII DPR Harap Resolusi Gencatan Senjata di Gaza Akhiri Penderitaan Rakyat Palestina

Komisi VIII DPR Harap Resolusi Gencatan Senjata di Gaza Akhiri Penderitaan Rakyat Palestina

Nasional
PAN Sebut Susunan Kabinet Prabowo Akan Dibahas Usai Gugatan di MK Selesai

PAN Sebut Susunan Kabinet Prabowo Akan Dibahas Usai Gugatan di MK Selesai

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com