Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

BP2MI Diminta Gandeng BNPT Bekali Calon Pekerja Migran soal Terorisme dan Radikalisme

Kompas.com - 16/08/2020, 17:58 WIB
Devina Halim,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah meminta Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) menggandeng Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) untuk membekali para calon pekerja migran Indonesia (PMI) dengan informasi mengenai indikasi terorisme serta radikalisme.

Menurutnya, pembekalan mengenai informasi tersebut perlu dilakukan sebelum para PMI berangkat hingga kembali ke Tanah Air.

“Pembekalan terhadap isu terorisme menjadi salah satu kebutuhan yang harus diberikan kepada para PMI kita,” kata Deputi V Bidang Politik, Hukum, Keamanan dan HAM Kantor Staf Presiden Jaleswari Pramodhawardani dalam diskusi yang digelar oleh BP2MI, Minggu (16/8/2020).

"BP2MI dapat bekerja sama dengan BNPT memberikan pembekalan terkait indikasi ideologi dan ajaran yang mengarah kepada terorisme, melalui penyebaran paham keagamaan yang ekstrem yang menyasar kalangan PMI,” tambahnya.

Baca juga: BP2MI Komitmen Perangi Sindikat Pengiriman Migran Ilegal

Selain itu, BP2MI juga diminta bekerja sama dengan perwakilan RI di luar negeri dan pemerintah setempat dalam rangka memberikan pembekalan lanjutan hingga pengawasan.

Pemerintah pun berharap agar keberangkatan PMI untuk bekerja di negara lain tidak malah menjadi jalur masuknya radikalisme.

Sebab, Jaleswari menuturkan, PMI berpotensi besar terpapar sejumlah konten negatif karena memiliki akses informasi yang terbatas.

“Kemungkinan keterbatasan mereka dalam melakukan cek dan recheck terhadap sumber-sumber informasi, kebutuhan rohani yang seharusnya mengarahkan mereka pada pandangan keagamaan yang moderat dan memberi ketenangan rohani,” tutur Jaleswari.

Baca juga: BP2MI Terbitkan SE Penempatan Pekerja Migran Indonesia Saat New Normal

“Justru sebaliknya, dapat menjadi petaka, mendorong mereka menjadi terpapar ekstremisme kekerasan,” sambung dia.

Sementara itu, ia berpesan agar penanganan terhadap PMI yang sudah terpapar menggunakan perspektif korban.

Menurut Jaleswari, para PMI tersebut perlu dianggap sebagai korban karena tidak ada yang berangkat dengan motivasi terkait terorisme.

“Kami yakin pada dasarnya mereka tidak memiliki tujuan dan motivasi terkait ekstremisme kekerasan atau terorisme ketika berangkat meninggalkan keluarga dan Tanah Air,” ungkapnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Soal Usulan 4 Menteri Dihadirkan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Kami 'Fine-fine' saja, tapi...

Soal Usulan 4 Menteri Dihadirkan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Kami "Fine-fine" saja, tapi...

Nasional
e-Katalog Disempurnakan LKPP, Menpan-RB Sebut Belanja Produk Dalam Negeri Jadi Indikator RB

e-Katalog Disempurnakan LKPP, Menpan-RB Sebut Belanja Produk Dalam Negeri Jadi Indikator RB

Nasional
Menteri PDI-P dan Nasdem Tak Hadiri Buka Puasa Bersama Jokowi, Menkominfo: Lagi Ada Tugas di Daerah

Menteri PDI-P dan Nasdem Tak Hadiri Buka Puasa Bersama Jokowi, Menkominfo: Lagi Ada Tugas di Daerah

Nasional
MK Buka Kans 4 Menteri Jokowi Dihadirkan dalam Sidang Sengketa Pilpres

MK Buka Kans 4 Menteri Jokowi Dihadirkan dalam Sidang Sengketa Pilpres

Nasional
Kubu Ganjar-Mahfud Minta MK Hadirkan Sri Mulyani dan Risma di Sidang Sengketa Pilpres

Kubu Ganjar-Mahfud Minta MK Hadirkan Sri Mulyani dan Risma di Sidang Sengketa Pilpres

Nasional
4 Jenderal Bagikan Takjil di Jalan, Polri: Wujud Mendekatkan Diri ke Masyarakat

4 Jenderal Bagikan Takjil di Jalan, Polri: Wujud Mendekatkan Diri ke Masyarakat

Nasional
Berkelakar, Gus Miftah: Saya Curiga Bahlil Jadi Menteri Bukan karena Prestasi, tetapi Lucu

Berkelakar, Gus Miftah: Saya Curiga Bahlil Jadi Menteri Bukan karena Prestasi, tetapi Lucu

Nasional
Dua Menteri PDI-P Tak Hadiri Bukber Bareng Jokowi, Azwar Anas Sebut Tak Terkait Politik

Dua Menteri PDI-P Tak Hadiri Bukber Bareng Jokowi, Azwar Anas Sebut Tak Terkait Politik

Nasional
Tak Cuma Demokrat, Airlangga Ungkap Banyak Kader Golkar Siap Tempati Posisi Menteri

Tak Cuma Demokrat, Airlangga Ungkap Banyak Kader Golkar Siap Tempati Posisi Menteri

Nasional
Menko Polhukam Pastikan Pengamanan Rangkaian Perayaan Paskah di Indonesia

Menko Polhukam Pastikan Pengamanan Rangkaian Perayaan Paskah di Indonesia

Nasional
Enam Menteri Jokowi, Ketua DPR, Ketua MPR, dan Kapolri Belum Lapor LHKPN

Enam Menteri Jokowi, Ketua DPR, Ketua MPR, dan Kapolri Belum Lapor LHKPN

Nasional
Soal Pengembalian Uang Rp 40 Juta ke KPK, Nasdem: Nanti Kami Cek

Soal Pengembalian Uang Rp 40 Juta ke KPK, Nasdem: Nanti Kami Cek

Nasional
Kubu Anies-Muhaimin Minta 4 Menteri Dihadirkan Dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK

Kubu Anies-Muhaimin Minta 4 Menteri Dihadirkan Dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK

Nasional
Selain Menteri PDI-P, Menteri dari Nasdem dan 2 Menteri PKB Tak Ikut Buka Puasa Bersama Jokowi

Selain Menteri PDI-P, Menteri dari Nasdem dan 2 Menteri PKB Tak Ikut Buka Puasa Bersama Jokowi

Nasional
Imigrasi Bakal Tambah 50 'Autogate' di Bandara Ngurah Rai

Imigrasi Bakal Tambah 50 "Autogate" di Bandara Ngurah Rai

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com