ICW: Pengusutan Kasus Djoko Tjandra Belum Tuntas

JAKARTA, KOMPAS.com - Indonesia Corruption Watch (ICW) mengapresiasi langkah Polri yang pada akhirnya menaikkan status penyidikan untuk perkara tindak pidana korupsi dalam kasus pelarian Djoko Tjandra.

Namun ICW menilai masih ada sejumlah hal yang belum tuntas yang harus diusut oleh kepolisian maupun kejaksaan. Dalam hal ini, ICW setidaknya membaginya ke dalam tiga klaster waktu.

"Jika mengikuti alur penyampaian Kabareskrim, berikut hal yang penting diusut tuntas oleh Kepolisian dan Kejaksaan," kata peneliti ICW Kurnia Ramadhana, Sabtu (15/8/2020).

Klaster pertama terjadi pada rentang waktu 2008-2009.

Menurut Kurnia, penegak hukum perlu mendalami adanya dugaan oknum yang membocorkan putusan Peninjauan Kembali atas nama Djoko Tjandra pada 2009 lalu. 

Baca juga: Bareskrim Bagi Peristiwa Djoko Tjandra Menjadi 3 Klaster

Sebab, diduga Djoko Tjandra melarikan diri ke luar negeri setelah putusan tersebut bocor sebelum dibacakan.

"Jika ditemukan, maka penegak hukum dapat mengenakan pelaku dengan sangkaan Pasal 21 UU Tipikor terkait obstruction of justice atau menghalang-halangi proses hukum," kata Kurnia.

Klaster kedua yaitu pada akhir 2019, yang berkaitan dengan dugaan suap untuk oknum jaksa Pinangki Sirna Malasari

Meski jaksa Pinangki sudah ditetapkan sebagai tersangka dugaan penerima suap, namun Kurnia menilai masih ada empat hal lagi yang harus segera dilakukan oleh Kejaksaan.

"Pertama, siapa pemberi suapnya? Sebab tidak mungkin dalam sebuah perbuatan koruptif hanya dilakukan oleh satu orang. Apakah dana yang diterima oleh Pinangki dinikmati secara pribadi atau ada oknum petinggi Kejaksaan yang juga turut menerima bagian?" terang dia.

Baca juga: Ini Ancaman Hukuman bagi Djoko Tjandra di Kasus Red Notice dan Surat Palsu

Selanjutnya, ia juga mempertanyakan apakah jaksa Pinangki memiliki relasi dengan oknum di Mahkamah Agung. Sehingga bisa menjanjikan memberikan bantuan berupa fatwa kepada Djoko Tjandra.

Jika iya, menurut Kurnia, Kejaksaan juga harus mengusut hal tersebut.

"Kejaksaan juga harus mengusut apakah ada oknum petinggi Kejaksaan yang selama ini bekerjasama dengan Pinangki dan sebenarnya mengetahui sepak terjang dari yang bersangkutan namun tidak melakukan tindakan apapun," sambungnya.

Klaster ketiga adalah terkait penghapusan red notice dan terbitnya surat jalan palsu.

Kurnia menilai, kepolisian harus mengembangkan perkara ini, khususnya pada kemungkinan masih adanya oknum perwira tinggi Polri lain yang turut memuluskan pelarian Djoko Tjandra.