Wapres Minta Kementerian/Lembaga Siapkan Skenario jika Tak Bisa Serap Anggaran

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden Ma'ruf Amin meminta setiap kementerian/lembaga menyiapkan skenario lain apabila tidak bisa menyerap anggaran-anggarannya.

Termasuk anggaran untuk program pemulihan ekonomi nasional (PEN) akibat Covid-19.

"Kalau itu terjadi seperti apa (skenarionya). Misalnya, menyiapkan strategi seperti realokasi," ujar Ma'ruf dalam rapat intern perkembangan pelaksanaan kebijakan pemulihan ekonomi nasional bersama beberapa menteri terkait, Kamis (13/8/2020).

Ia mengatakan, pemerintah sudah membentuk Komite Penanganan Covid-19 sehingga ia pun berharap koordinatornya dapat melakukan langkah-langkah yang lebih efektif untuk menyerap anggaran tersebut.

Baca juga: Wapres Soroti Penyerapan Anggaran yang Rendah di Tengah Pandemi

Termasuk tugas untuk menghilangkan sumbatan dan hambatan, baik itu struktural maupun prosedural, serta menjadi lokomotif eksekusi dari program agar dapat direalisasikan di lapangan.

"Kemarin Menkeu mengatakan sisa anggaran lebih (SAL) bulan Juli ada Rp 20 triliun, kemudian yang akan dieksekusi untuk Agustus itu Rp 50 triliun. Jadi untuk antisipasinya seperti apa kalau itu tidak terserap," kata dia.

Ma'ruf mengatakan, serapan anggaran kementerian/lembaga termasuk untuk PEN saat ini masih sangat rendah.

Padahal, kata dia, yang bisa menggerakkan roda perekonomian adalah belanja pemerintah.

"Masalah ekonomi, yang bisa menggerakkan ekonomi adalah belanja pemerintah. Dari data Menteri Keuangan, penyerapan anggaran kita dilihat dari belanja kementerian/lembaga maupun anggaran PEN, penyerapannya masih sangat rendah," ujar Ma'ruf.

Baca juga: Pemerintah Diminta Percepat Serapan Belanja, Jangan Kehilangan Momentum Bangkitkan Perekonomian

Ma'ruf mengatakan, realisasi belanja anggaran secara keseluruhan hingga Agustus ini baru mencapai 48 persen.

Adapun kementerian/lembaga yang penyerapannya paling rendah adalah Kementerian Perhubungan (Kemenhub) yaitu 34,3 persen, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) 41,5 persen, dan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) 43,6 persen.

Sementara untuk realisasi program PEN, dari pagu Rp 695,2 triliun, baru terserap Rp 151,25 triliun atau 21,8 persen.

"Khusus untuk kesehatan, dari pagu Rp 87,5 triliun baru terserap Rp 7,14 trilin atau 8,1 persen," kata Ma'ruf.