Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Wapres: DKI Jakarta Paling Banyak Tes Swab, Provinsi Lain Tidak Serius

Kompas.com - 13/08/2020, 15:51 WIB
Deti Mega Purnamasari,
Fabian Januarius Kuwado

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengatakan, DKI Jakarta adalah wilayah yang paling banyak melakukan tes Covid-19.

Ia merinci, jumlah penduduk di Ibu Kota, yaitu sekitar 10 juta atau lima persen dari total penduduk di Indonesia.

Dari persentase itu, hampir sebanyak 50 persen penduduk Jakarta sudah melakukan swab test.

"Menurut data (Satgas Covid-19), kini DKI yang penduduknya hanya lima persen (dari jumlah total penduduk Indonesia), menyerap hampir 50 persen pelaksanaan swab test (secara total)," ujar Wapres Ma'ruf Amin dalam rapat internal, Kamis (13/8/2020).

Baca juga: Rasio Tes Covid-19 Sangat Rendah, Tito Karnavian Tegur Wali Kota Depok

Sementara itu, belum ada daerah lain yang pelaksanaan swab test-nya semasif DKI Jakarta.

Hal itu menunjukkan bahwa daerah lainnya kurang serius dalam melaksanakan tes Covid-19.

"Artinya, provinsi lain tidak melakukan tes masif secara serius," kata Wapres Ma'ruf Amin.

Ia cukup menyayangkan ketidakseriusan pemerintah daerah ini. Pasalnya, salah satu cara yang ditempuh pemerintah dalam penanganan Covid-19, yakni tes Covid-19 secara masif.

Selain itu, ada pula melaksanakan penelusuran kontak dekat pasien Covid-19 dan penerapan protokol kesehatan.

"Ada dua tugas yang harus kita lakukan dalam menangani masalah pandemi dan dampaknya. Terutama tentang kesehatan, saya kira kesehatan sekarang kita masih melihat bahwa tingkat penularan cukup tinggi," kata dia.

Baca juga: Gubernur Kepri Isdianto 2 Kali Tes Swab, Ini Hasilnya

Diketahui, akumulasi kasus Covid-19 di DKI Jakarta hingga Rabu (12/8/2020) ini, mencapai 27.242.

Adapun, jumlah spesimen yang dites dalam 24 jam mencapai 4.117. Dari tes itu, sebanyak 578 dinyatakan positif Covid-19, sementara sisanya dinyatakan negarif.

Tes spesimen melalui PCR di DKI Jakarta tersebut dilakukan melalui kolaborasi 54 laboratorium pemerintah daerah, pemerintah pusat, BUMN dan swasta.

Menurut standar WHO, DKI Jakarta harus melakukan pemeriksaan spesiman minimal sebanyak 10.645 per minggu atau 1.521 orang per hari.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Prabowo-Gibran Akan Pidato Usai Ditetapkan KPU Hari Ini

Prabowo-Gibran Akan Pidato Usai Ditetapkan KPU Hari Ini

Nasional
Penetapan Prabowo-Gibran Hari Ini, Ganjar: Saya Belum Dapat Undangan

Penetapan Prabowo-Gibran Hari Ini, Ganjar: Saya Belum Dapat Undangan

Nasional
Prabowo-Gibran Sah Jadi Presiden dan Wapres Terpilih, Bakal Dilantik 20 Oktober 2024

Prabowo-Gibran Sah Jadi Presiden dan Wapres Terpilih, Bakal Dilantik 20 Oktober 2024

Nasional
[POPULER NASIONAL] Para Ketum Parpol Kumpul di Rumah Mega | 'Dissenting Opinion' Putusan Sengketa Pilpres Jadi Sejarah

[POPULER NASIONAL] Para Ketum Parpol Kumpul di Rumah Mega | "Dissenting Opinion" Putusan Sengketa Pilpres Jadi Sejarah

Nasional
Sejarah Hari Bhakti Pemasyarakatan 27 April

Sejarah Hari Bhakti Pemasyarakatan 27 April

Nasional
Tanggal 26 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 26 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Golkar Ungkap Faktor Keadilan Jadi Rumusan Prabowo Bentuk Komposisi Kabinet

Golkar Ungkap Faktor Keadilan Jadi Rumusan Prabowo Bentuk Komposisi Kabinet

Nasional
Soal Gugatan PDI-P ke PTUN, Pakar Angkat Contoh Kasus Mulan Jameela

Soal Gugatan PDI-P ke PTUN, Pakar Angkat Contoh Kasus Mulan Jameela

Nasional
Prabowo: Kami Akan Komunikasi dengan Semua Unsur untuk Bangun Koalisi Kuat

Prabowo: Kami Akan Komunikasi dengan Semua Unsur untuk Bangun Koalisi Kuat

Nasional
PDI-P Minta Penetapan Prabowo-Gibran Ditunda, KPU: Pasca-MK Tak Ada Pengadilan Lagi

PDI-P Minta Penetapan Prabowo-Gibran Ditunda, KPU: Pasca-MK Tak Ada Pengadilan Lagi

Nasional
Sedang di Yogyakarta, Ganjar Belum Terima Undangan Penetapan Prabowo-Gibran dari KPU

Sedang di Yogyakarta, Ganjar Belum Terima Undangan Penetapan Prabowo-Gibran dari KPU

Nasional
Pakar Nilai Gugatan PDI-P ke PTUN Sulit Dikabulkan, Ini Alasannya

Pakar Nilai Gugatan PDI-P ke PTUN Sulit Dikabulkan, Ini Alasannya

Nasional
Airlangga Klaim Pasar Respons Positif Putusan MK, Investor Dapat Kepastian

Airlangga Klaim Pasar Respons Positif Putusan MK, Investor Dapat Kepastian

Nasional
PDI-P Sebut Proses di PTUN Berjalan, Airlangga Ingatkan Putusan MK Final dan Mengikat

PDI-P Sebut Proses di PTUN Berjalan, Airlangga Ingatkan Putusan MK Final dan Mengikat

Nasional
Golkar Belum Mau Bahas Jatah Menteri, Airlangga: Tunggu Penetapan KPU

Golkar Belum Mau Bahas Jatah Menteri, Airlangga: Tunggu Penetapan KPU

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com