Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Cegah Lost Generation, Muhaimin Iskandar Luncurkan Gerakan Bangkit Belajar

Kompas.com - 12/08/2020, 17:07 WIB
Irfan Kamil,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua DPR RI Muhaimin Iskandar meluncurkan 'Gerakan Bangkit Belajar' guna membantu siswa sekolah yang menjalankan pembelajaran jarak jauh (PJJ).

Muhaimin menyebut, Gerakan ini berupa posko yang memberikan bantuan akses PJJ seperti jaringan internet hingga relawan pendamping siswa.

"Alhamdulliah gerakan kita ini sudah satu bulan setengah (berjalan) secara informal," kata Muhaimin Iskandar saat peluncuran Gerakan Bangkit Belajar, Rabu (12/8/2020).

Peluncuran Gerakan Bangkit Belajar, kata Muhaimin, diperlukan untuk mengantisipasi terjadi lost generation akibat pandemi Covid-19 masih berlangsung.

Baca juga: Muhaimin Sarankan Nadiem Makarim Ajak Ormas Buat Pendidikan Alternatif di Desa

Menurut Muhaimin, ada sejumlah wilayah, seperti Cianjur hingga NTT, yang membutuhkan bantuan untuk menjalankan PJJ.

Oleh karena itu, dia mendorong semua sumber daya untuk ikut segera membantu gerakan tersebut. Sebab, Jika tidak segera, ia menilai akan terjadi lost generation.

"Dari semua posko ini, resources yang akan kita dorong terutama kalangan yang punya kelebihan. Prioritas daerah terluar enggak usah jauh-jauh, daerah terluar Cianjur bagian selatan aja udah setengah mati, sudah bisa lost generation itu kalau enggak segera kita tangani. Belum lagi Jateng, NTT," ujar Muhaimin.

"Alhamdulilah posko bisa menjadikan penggerak sekaligus buka wi-fi gratis (sebanyak) 2.117, segera akan menyusul di berbagai tempat, di 24 provinsi dan kubapaten/kota," tutur dia.

Baca juga: Nadiem: PJJ Berkepanjangan Berdampak Negatif bagi Siswa

Lebih lanjut, Muhaimin meminta seluruh pihak dapat bergabung menyumbangkan gagasan dan tenaga demi menyelamatkan kualitas generasi penerus bangsa.

"Ayo kita sebar karena ini membutuhkan waktu yang cepat, masif, agar darurat pendidikan bisa teratasi," tutur dia.

Sebalumnya, Ketua Komisi X DPR RI Syaiful Huda meminta Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) membuat peta kebutuhan anak dalam PJJ.

Menurut Huda, hal itu penting dilakukan untuk dapat memahami kebutuhan setiap daerah.

Baca juga: Mendikbud: Pembelajaran Tatap Muka Diperbolehkan di Zona Kuning, PJJ Pakai Kurikulum Darurat

Sebab, tidak semua daerah bisa dipaksakan menerapkan Pembelajaran Jarak Jauh karena tidak memiliki alat penunjang semisal gawai.

"Peta kebutuhan sebenarnya pelajar kita yang tidak punya HP, lalu tidak bisa beli pulsa ya, hampir tembus 70 juta," kata Huda saat dihubungi Kompas.com, Kamis (30/7/2020).

Kebutuhan lain menyangkut infrastruktur penunjang, yakni internet.

Huda menyebut, banyak daerah di luar Pulau Jawa yang belum memiliki infrastruktur internet terutama daerah 3T (tertinggal, terdepan, terluar).

"Karena soal infrastruktur yang memang di daerah situ tidak terjangkau insfrastruktur internet, ini kan tidak bisa dipaksain PJJ," ucap Huda.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Akui Negosiasi Alot, Jokowi Yakin Indonesia Bisa Dapatkan 61 Persen Saham Freeport

Akui Negosiasi Alot, Jokowi Yakin Indonesia Bisa Dapatkan 61 Persen Saham Freeport

Nasional
Kubu Ganjar-Mahfud Tolak Gugatan ke MK Disebut Salah Alamat oleh KPU

Kubu Ganjar-Mahfud Tolak Gugatan ke MK Disebut Salah Alamat oleh KPU

Nasional
Jokowi Gelar Buka Puasa di Istana, 2 Menteri PDI-P Tak Tampak

Jokowi Gelar Buka Puasa di Istana, 2 Menteri PDI-P Tak Tampak

Nasional
Polisi Tangkap 5 Tersangka Pengoplos BBM Pertalite Jadi Pertamax

Polisi Tangkap 5 Tersangka Pengoplos BBM Pertalite Jadi Pertamax

Nasional
Jokowi Buka Puasa Bersama Para Menteri, Duduk Semeja dengan Prabowo-Airlangga

Jokowi Buka Puasa Bersama Para Menteri, Duduk Semeja dengan Prabowo-Airlangga

Nasional
Skandal Pungli di Rutan, Dewas KPK Minta Seleksi Pegawai Diperketat

Skandal Pungli di Rutan, Dewas KPK Minta Seleksi Pegawai Diperketat

Nasional
Saat Karutan KPK Tutup Mata soal Pungli Berujung Sanksi Etik Berat...

Saat Karutan KPK Tutup Mata soal Pungli Berujung Sanksi Etik Berat...

Nasional
Kubu Ganjar Dalilkan Suaranya Nol, Tim Prabowo: Tak Ada Buktinya

Kubu Ganjar Dalilkan Suaranya Nol, Tim Prabowo: Tak Ada Buktinya

Nasional
Di Sidang MK, Tim Hukum Prabowo-Gibran Bantah Menang karena Intervensi Jokowi

Di Sidang MK, Tim Hukum Prabowo-Gibran Bantah Menang karena Intervensi Jokowi

Nasional
Soal Bakal Oposisi atau Tidak, PDI-P: Sudah 'Clear', Diserahkan pada Ketua Umum

Soal Bakal Oposisi atau Tidak, PDI-P: Sudah "Clear", Diserahkan pada Ketua Umum

Nasional
Jokowi Targetkan Negosiasi Kepemilikan Saham PT Freeport Selesai Juni 2024

Jokowi Targetkan Negosiasi Kepemilikan Saham PT Freeport Selesai Juni 2024

Nasional
Indonesia Kirim Bantuan untuk Palestina Lewat Udara, TNI Bakal 'Drop' di Yordania

Indonesia Kirim Bantuan untuk Palestina Lewat Udara, TNI Bakal "Drop" di Yordania

Nasional
RI Segera Kuasai 61 Persen Saham Freeport, Jokowi: 80 Persen Pendapatan Akan Masuk ke Negara

RI Segera Kuasai 61 Persen Saham Freeport, Jokowi: 80 Persen Pendapatan Akan Masuk ke Negara

Nasional
Penyidikan Selesai, Nilai Gratifikasi dan TPPU Hakim Agung Gazalba Saleh Capai Rp 9 M

Penyidikan Selesai, Nilai Gratifikasi dan TPPU Hakim Agung Gazalba Saleh Capai Rp 9 M

Nasional
Kenaikan Pemudik Diprediksi Capai 56 Persen Tahun Ini, Jokowi Imbau Masyarakat Mudik Lebih Awal

Kenaikan Pemudik Diprediksi Capai 56 Persen Tahun Ini, Jokowi Imbau Masyarakat Mudik Lebih Awal

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com