Pengamat: Wacana Pencapresan Prabowo Jadi Strategi Tingkatkan Elektabilitas

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Eksekutif Voxpol Center Research and Consulting Pangi Syarwi Chaniago menilai, wacana pencapresan Ketua Umum Partai Gerindra tidak serius. Menurut Pangi, hal tersebut hanya menjadi strategi untuk mendongkrak elektabilitas Gerindra pada Pemilu 2024.

Sebab, saat ini Gerindra belum memiliki tokoh sentral selain Prabowo. Ia menambahkan, jika nantinya Prabowo diusung sebagai capres, target utamanya bukan untuk menang, tetapi meningkatkan elektabilitas partai.

Baca juga: Kans Prabowo Pada Pemilu 2024 di Tengah Desakan Kader...

"Kan Prabowo terpilih lagi (sebagai Ketua Umum Gerindra) salah satunya meningkatkan suara Gerindra. Ini polanya sama. Maju capres bukan untuk jadi presiden," kata Pangi kepada Kompas.com, Minggu (9/8/2020).

Kendati demikian, Pangi mengatakan, strategi tersebut belum tentu ampuh. Pasalnya, ia berpendapat sebagian pemilih Gerindra ada yang kecewa dengan Prabowo lantaran memilih masuk dalam koalisi pemerintahan Presiden Joko Widodo.

Selain itu, kata Pangi, elektabilitas Prabowo belum tentu tetap paling tinggi hingga Pemilu 2024, karena saat ini belum ada tokoh lain yang menyatakan maju sebagai capres.

Pangi pun menambahkan, elektabilitas Prabowo ke depannya juga bergantung pada kesuksesan pemerintahan Presiden Joko Widodo. Sebab, mantan Danjen Kopassus itu kini menjadi bagian dari pemerintahan.

Baca juga: Prabowo Kembali Jadi Ketum, Pengamat: Gerindra Masih Kurang Percaya Diri

"Kalau kemudian orang kecewa dengan gabungnya Gerindra ke pemerintahan dan prestasi Jokowi tak moncer, maka sebenarnya punya dampak ke Prabowo dan Gerindra juga," lanjut dia.

Sebelumnya, Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani mengungkapkan adanya permintaan dari para kader agar Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto maju sebagai calon presiden pada 2024.

Namun, permintaan tersebut belum diputuskan Prabowo dalam Kongres Luar Biasa (KLB) hari ini.

"Pak Prabowo tadi di hadapan Kongres Luar Biasa mengatakan bahwa tentang hal tersebut akan diputuskan satu tahun atau satu setengah tahun sebelum pemilihan presiden," kata Muzani seusai KLB Gerindra, di Hambalang, Bogor, Jawa Barat, Sabtu (8/8/2020).