Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Menko PMK: Indonesia Memasuki Fase Bonus Demografi, Pembangunan Manusia Harus Bagus

Kompas.com - 08/08/2020, 12:32 WIB
Tsarina Maharani,
Egidius Patnistik

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Muhadjir Effendy, mengatakan saat ini Indonesia memasuki fase bonus demografi penduduk.

Itu artinya, jumlah penduduk usia produktif jauh lebih banyak dari total penduduk. Karena itu, menurut Muhadjir, pembangunan manusia harus direncanakan dengan baik agar Indonesia mendapatkan keuntungan dari bonus demografi itu.

“Pada saat itu, kalau pembangunan manusia Indonesia bagus, mulai dari proses 1.000 hari kehidupan sampai SMA/SMK hingga perguruang tinggi terhindar dari jebakan-jebakan,” kata Muhadjir dalam Seminar Nasional PLS FIP Universitas Negeri Malang, Sabtu (8/8/2020).

Jebakan yang ia maksud adalah kemungkinan anak putus sekolah.

Baca juga: Menaker Ingatkan Bonus Demografi Bisa Jadi Musibah

 

Muhadjir mengatakan, angka putus sekolah Indonesia di tingkat SD, SMP, dan SMA masih tinggi.

Jebakan lain adalah profil lulusan yang tidak sesuai dengan kebutuhan tenaga kerja.

“Jebakan SD-SMP-SMA adalah dropout. Angka dropout kita masih tinggi. Kemudian ketidakrelevanan antara kebutuhan dan kelulusan,” kata dia.

Ia melanjutkan, ada tiga hal yang menjadi keuntungan jika pengelolaan sumber daya manusia baik. Pertama, mereka dapat menghidup diri sendiri secara mandiri. Kedua, mereka dapat menghidupi penduduk yang tidak produktif.

Ketiga, pendapatan mereka yang berlebih dan ditabung dapat menjadi sumber investasi bangsa.

“(Mereka) akan bisa bertanggung jawab kepada tiga hal. Pertama menghidupi dirinya sendiri, menghidupi semua penduduk yang tidak produktif, lalu kalau ada kelebihan pendapatannya dapat diinvestasi atau ditabung menjadi human capital investment,” kata Muhadjir.

“Kalau ini besar, maka kemudian masing-masing orang akan punya tabungan besar dan dapat digunakan membangun negara ini,” lanjut dia.

Menurut Muhadjir, hingga saat ini Indonesia masih bergantung pada pemodal atau investor asing.

Harapannya, Indonesia bisa bergerak menjadi negara yang unggul dan sejajar dengan negara maju lainnya.

“Sekarang pemerintah sedang habis-habisan dan bekerja keras mendatangkan investor atau pemodal untuk investasi di Indonesia dalam rangka memenuhi kebutuhan lapangan kerja yang jumlahnya sepadan dengan jumlah penduduk produktif, yang sesuai dengan bidang keahlian dan nilainya cukup tinggi, sehingga pada akhirnya Indonesia dapat keluar dari jebakan pendapatan menengah. Bisa menjadi negara maju, unggul, memiliki martabat, dan berdiri sejajar dengan negara maju lain,” kata Muhadjir.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Prabowo-Gibran Buka Puasa Bareng Golkar, Semeja dengan Airlangga, Agung Laksono, dan Akbar Tandjung

Prabowo-Gibran Buka Puasa Bareng Golkar, Semeja dengan Airlangga, Agung Laksono, dan Akbar Tandjung

Nasional
Fahira Idris: Pendekatan Holistik dan Berkelanjutan Diperlukan dalam Pengelolaan Kawasan Aglomerasi Jabodetabekjur

Fahira Idris: Pendekatan Holistik dan Berkelanjutan Diperlukan dalam Pengelolaan Kawasan Aglomerasi Jabodetabekjur

Nasional
KPK: Baru 29 Persen Anggota Legislatif yang Sudah Serahkan LHKPN

KPK: Baru 29 Persen Anggota Legislatif yang Sudah Serahkan LHKPN

Nasional
Dewas Sudah Teruskan Aduan Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar ke Deputi Pimpinan

Dewas Sudah Teruskan Aduan Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar ke Deputi Pimpinan

Nasional
Rekening Jaksa KPK yang Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar Diperiksa

Rekening Jaksa KPK yang Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar Diperiksa

Nasional
Kasus Kredit Ekspor LPEI, KPK Buka Peluang Tetapkan Tersangka Korporasi

Kasus Kredit Ekspor LPEI, KPK Buka Peluang Tetapkan Tersangka Korporasi

Nasional
Pakar Hukum Dorong Percepatan 'Recovery Asset' dalam Kasus Korupsi Timah yang Libatkan Harvey Moeis

Pakar Hukum Dorong Percepatan "Recovery Asset" dalam Kasus Korupsi Timah yang Libatkan Harvey Moeis

Nasional
Sidak ke Kalteng, Satgas Pangan Polri Minta Pasar Murah Diintensifkan Jelang Lebaran

Sidak ke Kalteng, Satgas Pangan Polri Minta Pasar Murah Diintensifkan Jelang Lebaran

Nasional
Puspen TNI Sebut Denpom Jaya Dalami Dugaan Prajurit Aniaya Warga di Jakpus

Puspen TNI Sebut Denpom Jaya Dalami Dugaan Prajurit Aniaya Warga di Jakpus

Nasional
Bea Cukai dan Ditresnarkoba Polda Metro Jaya Gagalkan Peredaran Serbuk MDMA dan Kokain Cair

Bea Cukai dan Ditresnarkoba Polda Metro Jaya Gagalkan Peredaran Serbuk MDMA dan Kokain Cair

Nasional
TNI Kirim Payung Udara, Bisa Angkut 14 Ton Bantuan untuk Warga Gaza Via Udara

TNI Kirim Payung Udara, Bisa Angkut 14 Ton Bantuan untuk Warga Gaza Via Udara

Nasional
Tersangka Kasus Korupsi Timah Diyakini Bisa Bertambah 2-3 Kali Lipat jika Diusut Lewat TPPU

Tersangka Kasus Korupsi Timah Diyakini Bisa Bertambah 2-3 Kali Lipat jika Diusut Lewat TPPU

Nasional
Pakar Hukum Duga Ada 'Orang Kuat' Lindungi Kasus Korupsi Timah yang Jerat Harvey Moeis

Pakar Hukum Duga Ada "Orang Kuat" Lindungi Kasus Korupsi Timah yang Jerat Harvey Moeis

Nasional
Gerindra: Prabowo Tidak Cuma Janji Kata-kata, Dia 'The New Soekarno'

Gerindra: Prabowo Tidak Cuma Janji Kata-kata, Dia "The New Soekarno"

Nasional
TNI Kirim 900 Payung Udara untuk Salurkan Bantuan ke Warga Palestina

TNI Kirim 900 Payung Udara untuk Salurkan Bantuan ke Warga Palestina

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com