Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pemerintah Tidak Tegas, Kampanye Penggunaan Masker Dinilai Terlambat

Kompas.com - 06/08/2020, 11:07 WIB
Irfan Kamil,
Bayu Galih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com – Pengamat komunikasi publik Universitas Indonesia, Irwansyah menilai, pemerintah terlambat dalam melakukan kampanye penggunaan masker, karena tren penyebaran Covid-19 di Indonesia yang meningkat.

Menurut Irwansyah, seharusnya program tersebut dibuat pemerintah jauh sebelum banyak warga yang terpapar virus corona di Indonesia.

"Program kampanye masker pemerintah sebenarnya sudah sangat terlambat, apalagi setelah Indonesia mengetahui Covid-19 sejak akhir Januari 2020," kata Irwasyah saat dihubungi Kompas.com pada Kamis (6/8/2020).

Baca juga: Jokowi dan Sejumlah Menteri Terlihat Rapat Tanpa Masker, Ini Penjelasan Istana

Irwansyah menyebutkan, komunikasi publik yang dilakukan pemerintah terlihat tidak tegas.

Sebab, pada awalnya anjuran pemerintah terkait masker adalah untuk orang yang sakit. Pernyataan ini disampaikan Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto.

"Plin plan pemerintah terlihat dari ketidaktegasan dalam penggunaan masker. Awalnya yang diminta menggunakan masker adalah yang sakit. Ini menjadi stigma bahwa yang sakit yang berbahaya, padahal saat itu tes belum diberlakukan," ujar Irwansyah.

"Kemudian, semua orang diminta menggunakan masker baik yang sakit ataupun tidak sakit,” kata dia.

Irwasyah mengatakan bahwa masyarakat Indonesia sudah sadar pentingnya memakai masker.

Baca juga: Pemerintah Bentuk Program untuk Kampanyekan Penggunaan Masker

Kendati ada yang belum menggunakannya, menurut dia, akibat ketersediaan saat itu yang belum memadai.

"Ketika sekarang ada gerakan kampanye menggunakan masker untuk siapa lagi? Masyarakat sudah tahu. Yang tidak menggunakan masker lebih karena ketidaktersediaan masker pada saat itu," ucap Irwansyah.

"Tetapi sekarang sebagian besar masyarakat sudah tahu dan peduli bahkan sadar tentang penggunaan masker baik untuk dirinya maupun orang lain," tutur dia.

Baca juga: Alasan Jokowi dan Menteri Lepas Masker saat Rapat Penanganan Covid-19

Menurut Irwansyah komunikasi pemerintah seharusnya lebih pada upaya-upaya penanganan Covid-19, misalnya upaya pembuatan vaksin.

"Saat ini yang diperlukan adalah program mengatasi, istilahnya 'coping' dalam menghadapi lamanya pandemi hingga terjadi herd immunity, dan penggunaan vaksin untuk imunitas terhadap Covid-19," kata dia.

Baca juga: Mendagri Terbitkan SE, Minta Pemda Bikin Perda Kewajiban Pakai Masker

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

CSIS: Pemilu 2024 Hasilkan Anggota DPR Muda Paling Minim Sepanjang Sejarah Sejak 1999

CSIS: Pemilu 2024 Hasilkan Anggota DPR Muda Paling Minim Sepanjang Sejarah Sejak 1999

Nasional
PPATK Koordinasi ke Kejagung Terkait Aliran Dana Harvey Moeis di Kasus Korupsi Timah

PPATK Koordinasi ke Kejagung Terkait Aliran Dana Harvey Moeis di Kasus Korupsi Timah

Nasional
Prabowo-Titiek Soeharto Hadiri Acara Ulang Tahun Istri Wismoyo Arismunandar, Ada Wiranto-Hendropriyono

Prabowo-Titiek Soeharto Hadiri Acara Ulang Tahun Istri Wismoyo Arismunandar, Ada Wiranto-Hendropriyono

Nasional
Banyak Catatan, DPR Dorong Revisi UU Pemilu Awal Periode 2024-2029

Banyak Catatan, DPR Dorong Revisi UU Pemilu Awal Periode 2024-2029

Nasional
Pakar Ragu UU Lembaga Kepresidenan Terwujud jika Tak Ada Oposisi

Pakar Ragu UU Lembaga Kepresidenan Terwujud jika Tak Ada Oposisi

Nasional
Istana Sebut Pertemuan Jokowi dan Prabowo-Gibran Semalam Atas Inisiatif Prabowo

Istana Sebut Pertemuan Jokowi dan Prabowo-Gibran Semalam Atas Inisiatif Prabowo

Nasional
Presiden Jokowi Ucapkan Selamat Saat Bertemu Prabowo Semalam

Presiden Jokowi Ucapkan Selamat Saat Bertemu Prabowo Semalam

Nasional
Jokowi Siapkan Program Unggulan Prabowo-Gibran Masuk RAPBN 2025

Jokowi Siapkan Program Unggulan Prabowo-Gibran Masuk RAPBN 2025

Nasional
CSIS: Mayoritas Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik

CSIS: Mayoritas Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik

Nasional
Korlantas Kaji Pengamanan Lalu Lintas Jelang World Water Forum Ke-10 di Bali

Korlantas Kaji Pengamanan Lalu Lintas Jelang World Water Forum Ke-10 di Bali

Nasional
Jokowi Dukung Prabowo-Gibran Rangkul Semua Pihak Pasca-Pilpres

Jokowi Dukung Prabowo-Gibran Rangkul Semua Pihak Pasca-Pilpres

Nasional
Pakar Sebut Semua Lembaga Tinggi Negara Sudah Punya Undang-Undang, Hanya Presiden yang Belum

Pakar Sebut Semua Lembaga Tinggi Negara Sudah Punya Undang-Undang, Hanya Presiden yang Belum

Nasional
Saksi Ungkap SYL Minta Kementan Bayarkan Kartu Kreditnya Rp 215 Juta

Saksi Ungkap SYL Minta Kementan Bayarkan Kartu Kreditnya Rp 215 Juta

Nasional
Saksi Sebut Bulanan untuk Istri SYL dari Kementan Rp 25 Juta-Rp 30 Juta

Saksi Sebut Bulanan untuk Istri SYL dari Kementan Rp 25 Juta-Rp 30 Juta

Nasional
Tata Kelola Dana Pensiun Bukit Asam Terus Diperkuat

Tata Kelola Dana Pensiun Bukit Asam Terus Diperkuat

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com