Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Johan Budi: Jika Informasi Pemerintah Berubah-ubah, Masyarakat Jadi Tak Percaya

Kompas.com - 05/08/2020, 18:47 WIB
Dian Erika Nugraheny,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi II DPR Johan Budi Sapto Prabowo mengatakan, komunikasi publik yang disampaikan pemerintah selama pandemi Covid-19 di Indonesia sering tidak satu kesatuan.

Hal itu terlihat dari banyaknya pernyataan yang berbeda antara satu pejabat dengan pejabat lain.

Kondisi ini menyebabkan masyarakat bingung dan tidak percaya kepada pemerintah.

"Sekarang kita tanya, masyarakat percaya tidak dengan pemerintah dalam konteks mengatasi pandemi Covid-19 ?," ujar Johan Budi dalam diskusi daring bertajuk "Komunikasi Publik dalam Penanggulangan Covid-19 di Era New Normal", Rabu (5/8/2020).

"Di awal-awal saya malah agak aneh kalau Pak Yuri yang Jubir Covid-19 (saat itu) mengakui bahwa pemerintah salah dalam menyebut new normal," lanjutnya.

Baca juga: Johan Budi: Ada Ruang Kosong Komunikasi Publik Pemerintah dan Dimanfaatkan Pihak Tak Bertanggung Jawab

Pernyataan Jubir Pemerintah untuk Penanganan Covid-19 itu dinilainya bertentangan dengan pernyataan Presiden Joko Widodo.

Dalam pernyataannya, Presiden menekankan bahwa semua pihak harus berdamai dengan Covid-19.

Saat itu Presiden beralasan, Covid-19 belum bisa dihilangkan dalam waktu dekat. Kemudian, dampak dari pandemi akibat penyakit itu akan melekat dalam waktu lama.

Menurut Johan Budi, pernyataan Presiden ini baik untuk kewaspadaan masyarakat.

Yang mana pemerintah dan pihak terkait hanya tinggal merumuskan langkah sebagai tindak lanjut pernyataan Presiden.

"Tapi kemudian ada ini (pernyataan yang berbeda) yang membuat masyarakat menjadi bingung," ungkap Johan Budi.

Baca juga: Data Harian Covid-19 Tak Lagi Diumumkan dalam Konpers, IAKMI: Komunikasi Krisis Harusnya Ditingkatkan

"Sebagus apapun strategi yang dipunyai pemerintah, tetapi kalau itu tidak satu kesatuan, masyarakat akan tetap menjadi tidak percaya," lanjut mantan Juru Bicara KPK ini menegaskan.

Dia pun mengkritisi sikap pemerintah yang tidak melarang potensi terjadinya kerumunan di tempat umum.

Misalnya, kegiatan demonstrasi besar-besaran beberapa waktu lalu.

"Belum lagi soal penggunaan istilah yang berubah-ubah. Menkes ngomong bahwa Covid-19 bisa sembuh sendiri. Kemudian Presiden pernah sampaikan bahwa virus corona mati kalau di iklim panas," tutur Johan Budi.

"Dengan adanya Jubir Pemerintah, merupakan suatu langkah kemajuan. Tapi kalau berbeda-beda yang disampaikan, alih-alih ubah perilaku, yang disampaikan pemerintah saya mengundang pertanyaan," tambahnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Peringati Hari Buku Sedunia, Fahira Idris: Ketersediaan Buku Harus Jadi Prioritas Nasional

Peringati Hari Buku Sedunia, Fahira Idris: Ketersediaan Buku Harus Jadi Prioritas Nasional

Nasional
KPK Terima Pengembalian Rp 500 Juta dari Tersangka Korupsi APD Covid-19

KPK Terima Pengembalian Rp 500 Juta dari Tersangka Korupsi APD Covid-19

Nasional
Megawati Diyakini Tak Goyah, PDI-P Diprediksi Jadi Oposisi Pemerintahan Prabowo

Megawati Diyakini Tak Goyah, PDI-P Diprediksi Jadi Oposisi Pemerintahan Prabowo

Nasional
Digugat ke Pengadilan, Bareskrim: Penetapan Tersangka Kasus TPPU Panji Gumilang Sesuai Fakta

Digugat ke Pengadilan, Bareskrim: Penetapan Tersangka Kasus TPPU Panji Gumilang Sesuai Fakta

Nasional
Soal Peluang PDI-P Gabung Koalisi Prabowo, Guru Besar UI: Megawati Tegak, Puan Sejuk

Soal Peluang PDI-P Gabung Koalisi Prabowo, Guru Besar UI: Megawati Tegak, Puan Sejuk

Nasional
Jokowi Minta Kepala BNPB Cek Masyarakat Sulbar yang Belum Dapat Bantuan Pascagempa

Jokowi Minta Kepala BNPB Cek Masyarakat Sulbar yang Belum Dapat Bantuan Pascagempa

Nasional
Jokowi Beri Isyarat Perpanjang Masa Jabatan Pj Gubernur Sulbar Zudan Arif

Jokowi Beri Isyarat Perpanjang Masa Jabatan Pj Gubernur Sulbar Zudan Arif

Nasional
Jokowi Janji Bakal Bangun Asrama dan Kirim Mobil Listrik ke SMK 1 Rangas

Jokowi Janji Bakal Bangun Asrama dan Kirim Mobil Listrik ke SMK 1 Rangas

Nasional
Prabowo-Gibran Bersiap Kembangkan Koalisi Pasca-putusan MK

Prabowo-Gibran Bersiap Kembangkan Koalisi Pasca-putusan MK

Nasional
Dirut Pertamina Paparkan Bisnis Terintegrasi yang Berkelanjutan di Hannover Messe 2024

Dirut Pertamina Paparkan Bisnis Terintegrasi yang Berkelanjutan di Hannover Messe 2024

Nasional
KPK Nyatakan Siap Hadapi Gugatan Gus Muhdlor

KPK Nyatakan Siap Hadapi Gugatan Gus Muhdlor

Nasional
“Dissenting Opinion”, Hakim MK Arief Hidayat Usul Pembentukan UU Lembaga Kepresidenan

“Dissenting Opinion”, Hakim MK Arief Hidayat Usul Pembentukan UU Lembaga Kepresidenan

Nasional
Jokowi Resmikan 147 Bangunan Pascagempa dan 3 Ruas Jalan Daerah di Sulbar

Jokowi Resmikan 147 Bangunan Pascagempa dan 3 Ruas Jalan Daerah di Sulbar

Nasional
Pertemuan Megawati-Prabowo, PDI-P: Yang Sifatnya Formal Kenegaraan Tunggu Rakernas

Pertemuan Megawati-Prabowo, PDI-P: Yang Sifatnya Formal Kenegaraan Tunggu Rakernas

Nasional
Prabowo Akan Bertemu Tim Hukumnya Hari Ini, Bahas Putusan MK

Prabowo Akan Bertemu Tim Hukumnya Hari Ini, Bahas Putusan MK

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com