Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Turunkan Angka Stunting, Mensos Usul Tambah Susu di Kartu Sembako

Kompas.com - 05/08/2020, 14:36 WIB
Ihsanuddin,
Fabian Januarius Kuwado

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Sosial Juliari Batubara mengusulkan menambah komponen susu pada program Kartu Sembako atau Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT).

Hal ini sebagai salah satu upaya meningkatkan gizi anak Indonesia sehingga angka stunting dapat menurun.

"Kami mengusulkan antara lain menambah susu di salah satu bahan makanan di program Kartu Sembako atau BPNT tersebut, yang kami yakini bisa memberikan tambahan gizi," kata Juliari dalam konferensi pers usai rapat bersama Presiden Jokowi di Istana Merdeka Jakarta, Rabu (5/8/2020).

Penambahan komponen susu ini nantinya bisa diatur untuk diberikan kepada keluarga yang terdapat ibu hamil atau anak usia dini.

Baca juga: Jokowi Bersyukur Angka Stunting Menurun, tetapi Belum Puas

Ia menambahkan, Kemensos juga akan berkoordinasi dengan Kementerian Kesehatan untuk edukasi dan sosialisasi pencegahan stunting.

Dalam hal ini, Kemensos akan membekali para pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) dengan memberikan modul untuk menambah pengetahuan tentang stunting.

"Terkait juga yang dengan kemampuan para pendamping di dalam mendidik keluarga-keluarga penerima manfaat PKH, kami juga tadi meminta kepada Bapak menteri kesehatan agar juga memberikan modul-learning tambahan untuk menambah ilmu daripada pendamping tersebut," ujar dia.

Menurut Juliari, Presiden Jokowi sudah meminta Menteri Keuangan Sri Mulyani agar program-program kerja dan anggaran terkait stunting dapat dikonsolidasikan.

Presiden ingin anggaran program kerja untuk stunting fokus di beberapa kementerian/lembaga saja.

Baca juga: Menko PMK: 54 Persen Angkatan Kerja Indonesia Pernah Mengalami Stunting

"Sehingga untuk mengukur keberhasilan dari program stunting ini pun lebih mudah terukur dan hasilnya dampaknya dirasakan secara nyata oleh masyarakat," kata Juliari.

Sebelumnya, saat membuka rapat, Presiden Jokowi menyebut, angka prevalensi stunting menurun dari 37 persen di 2013 menjadi 27,6 persen di 2019.

"Ada penurunan yang cukup lumayan, tapi saya kira ini tidak cukup. Kita harus menurunkan lebih cepat lagi," kata Presiden Jokowi.

Untuk itu, ia meminta seluruh jajaran terkait untuk terus fokus melakukan upaya penurunan angka stunting.

Dengan begitu, Indonesia bisa menurunkan angka stunting sesuai target yang telah ditetapkan pada 2024 mendatang.

Baca juga: Jokowi Sebut Stunting Masih Tinggi di 10 Provinsi Ini

"Target kita sesuai yang saya sampaikan, saya berikan ke Menteri Kesehatan, di 2024 kita turun menjadi 14 persen," kata Presiden Jokowi.

Stunting adalah masalah gizi kronis yang disebabkan oleh asupan gizi yang kurang dalam waktu lama, umumnya karena asupan makan yang tidak sesuai kebutuhan gizi.

Stunting terjadi mulai dari dalam kandungan dan baru terlihat saat anak berusia dua tahun.

Selain pertumbuhan terhambat, stunting juga dikaitkan dengan perkembangan otak yang tidak maksimal. Hal itu menyebabkan kemampuan mental dan belajar yang kurang serta prestasi sekolah yang buruk.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Daftar Aset Mewah Harvey Moeis yang Disita Kejagung dalam Kasus Dugaan Korupsi Timah

Daftar Aset Mewah Harvey Moeis yang Disita Kejagung dalam Kasus Dugaan Korupsi Timah

Nasional
Hanya Pihak Berkepentingan yang Boleh Hadir di Sidang Putusan Sengketa Pilpres

Hanya Pihak Berkepentingan yang Boleh Hadir di Sidang Putusan Sengketa Pilpres

Nasional
Soal Maju Kembali di Pilkada Jateng, Sudirman Said: Kan Sudah Pernah

Soal Maju Kembali di Pilkada Jateng, Sudirman Said: Kan Sudah Pernah

Nasional
FPI, PA 212, dan GNPF Ulama Dukung Hakim MK Bikin Putusan yang Seadil-adilnya

FPI, PA 212, dan GNPF Ulama Dukung Hakim MK Bikin Putusan yang Seadil-adilnya

Nasional
Bantah Putusan Bocor, MK: Rapat Hakim Masih sampai Minggu

Bantah Putusan Bocor, MK: Rapat Hakim Masih sampai Minggu

Nasional
Jaga Independensi, MK Sembunyikan Karangan Bunga yang Sindir Sengketa Pilpres 2024

Jaga Independensi, MK Sembunyikan Karangan Bunga yang Sindir Sengketa Pilpres 2024

Nasional
Busyro Muqqodas Harap Putusan MK Soal Sengketa Pilpres Berpihak pada Etika Kenegaraan

Busyro Muqqodas Harap Putusan MK Soal Sengketa Pilpres Berpihak pada Etika Kenegaraan

Nasional
Kemenlu: Indonesia Sesalkan DK PBB Gagal Sahkan Resolusi Keanggotaan Penuh Palestina

Kemenlu: Indonesia Sesalkan DK PBB Gagal Sahkan Resolusi Keanggotaan Penuh Palestina

Nasional
Yusril Prediksi MK Tak Diskualifikasi Gibran

Yusril Prediksi MK Tak Diskualifikasi Gibran

Nasional
Soal Besaran Tunjangan ASN yang Pindah ke IKN, Pemerintah Tunggu Jokowi

Soal Besaran Tunjangan ASN yang Pindah ke IKN, Pemerintah Tunggu Jokowi

Nasional
MK Bantah Ada Bocoran Putusan Sengketa Pilpres

MK Bantah Ada Bocoran Putusan Sengketa Pilpres

Nasional
Marinir Indonesia-AS Akan Kembali Gelar Latma Platoon Exchange Usai 5 Tahun Vakum

Marinir Indonesia-AS Akan Kembali Gelar Latma Platoon Exchange Usai 5 Tahun Vakum

Nasional
Ingin Pileg 2029 Tertutup, Kaesang: Supaya “Amplop”-nya Enggak Kencang

Ingin Pileg 2029 Tertutup, Kaesang: Supaya “Amplop”-nya Enggak Kencang

Nasional
PSI Akan Usung Kader Jadi Cawagub Jakarta dan Wali Kota Solo

PSI Akan Usung Kader Jadi Cawagub Jakarta dan Wali Kota Solo

Nasional
Soal Sengketa Pilpres, Pengamat Nilai MK Tak Bisa Hanya Diskualifikasi Gibran

Soal Sengketa Pilpres, Pengamat Nilai MK Tak Bisa Hanya Diskualifikasi Gibran

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com