Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 04/08/2020, 09:40 WIB
Haryanti Puspa Sari,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Arwani Thomafi menilai, keluhan Presiden Jokowi selama pandemi Covid-19 terhadap kabinet Indonesia Maju menunjukkan tidak ada perubahan signifikan dalam kinerja para menteri.

"Keluhan presiden hingga dua kali sejak Covid-19 terhadap kinerja menterinya ini ibarat Surat Peringatan (SP) ke-2. Padahal, peringatan pertama Presiden pada 18 Juni lalu sudah sangat keras," kata Arwani saat dihubungi, Selasa (4/8/2020).

"Peringatan kedua ini menunjukkan dalam kurun 1,5 bulan sejak peringatan pertama tersebut, tidak ada perubahan signifikan dalam kerja kabinet," sambungnya.

Arwani menyoroti, Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi yang dibentuk pemerintah pada 20 Juli lalu untuk penanganan wabah Covid-19.

Menurut Arwani, kerja komite tersebut belum berjalan efektif.

"Semestinya Komite ini dapat mengakselerasi kerja lebih cepat, taktis dan berorientasi penanganan krisis," ujarnya.

Baca juga: Survei Litbang Kompas: 87,8 Responden Tak Puas pada Kinerja Menteri Tangani Covid-19

Lebih lanjut, Arwani mengatakan, keluhan presiden wajar dilakukan sebagai bentuk kontrol terhadap kerja para menteri.

Ia juga menilai, keluhan presiden pada kali kedua ini menunjukkan ada persoalan yang harus diselesaikan di tubuh kabinet agar kinerja pemerintah lebih akseleratif dan inovatif.

"Presiden memiliki hak penuh atas kabinetnya. Yang jelas, kemarahan Presiden hingga dua kali ini menunjukkan ada persoalan yang harus diselesaikan di tubuh kabinet agar kerja pemerintahan lebih akseleratif dan inovatif khususnya dalam merespons persoalan Covid-19 dan dampak yang ditimbulkannya," pungkasnya.

Sebelumnya diberitakan, Presiden Joko Widodo kembali mengingatkan para menterinya ihwal rendahnya penyerapan anggaran stimulus Covid-19.

Hal itu disampaikan Presiden Jokowi saat membuka rapat terbatas penanganan Covid-19 di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (3/8/2020).

Baca juga: Moeldoko: Kinerja Menteri Meningkat Signifikan Setelah Dicambuk

"Saya melihat memang urusan realisasi anggaran ini masih sangat minim sekali. Sekali lagi dari Rp 695 triliun stimulus untuk penanganan Covid, baru 20 persen yang terealisasi," ujar Jokowi.

"Rp 141 triliun yang terealisasi, sekali lagi baru 20 persen, masih kecil sekali," kata dia.

Bahkan, kata Jokowi, sejumlah kementerian belum menyusun Daftar Isian Pelaksana Anggaran (DIPA).

Menurut dia hal itu menunjukkan belum ada perencanaan mengenai anggaran yang dimiliki kementeriam tersebut.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Jokowi Dinilai Coba Antisipasi PKB Jadi Motor Hak Angket

Jokowi Dinilai Coba Antisipasi PKB Jadi Motor Hak Angket

Nasional
Persaingan Cucu-Cicit Soekarno di Pileg 2024: 3 Lolos Senayan, 2 Terancam Gagal

Persaingan Cucu-Cicit Soekarno di Pileg 2024: 3 Lolos Senayan, 2 Terancam Gagal

Nasional
Kasasi Ditolak, Eks Dirjen Kuathan Tetap Dihukum 12 Tahun Penjara di Kasus Satelit Kemenhan

Kasasi Ditolak, Eks Dirjen Kuathan Tetap Dihukum 12 Tahun Penjara di Kasus Satelit Kemenhan

Nasional
Praperadilan Budi Said Ditolak, Kejagung: Penyidik Sesuai Prosedur

Praperadilan Budi Said Ditolak, Kejagung: Penyidik Sesuai Prosedur

Nasional
RUU DKJ Sepakat Dibawa ke Sidang Paripurna DPR, Mendagri Ucapkan Terima Kasih

RUU DKJ Sepakat Dibawa ke Sidang Paripurna DPR, Mendagri Ucapkan Terima Kasih

Nasional
Dugaan Korupsi di LPEI: Kerugian Ditaksir Rp 2,5 Triliun, Ada 6 Perusahaan Lain yang Tengah Dibidik

Dugaan Korupsi di LPEI: Kerugian Ditaksir Rp 2,5 Triliun, Ada 6 Perusahaan Lain yang Tengah Dibidik

Nasional
Empat Anggota DPRD Kota Bandung Dicecar Soal Dugaan Titipan Proyek

Empat Anggota DPRD Kota Bandung Dicecar Soal Dugaan Titipan Proyek

Nasional
Ramai Unjuk Rasa Jelang Penetapan Hasil Pemilu, Ini Kata KPU

Ramai Unjuk Rasa Jelang Penetapan Hasil Pemilu, Ini Kata KPU

Nasional
Dukungan ke Airlangga Mengalir Saat Muncul Isu Jokowi Diusulkan Jadi Ketum Golkar

Dukungan ke Airlangga Mengalir Saat Muncul Isu Jokowi Diusulkan Jadi Ketum Golkar

Nasional
Sempat Mandek, Tol Gilimanuk-Mengwi Dibangun mulai September Tahun Ini

Sempat Mandek, Tol Gilimanuk-Mengwi Dibangun mulai September Tahun Ini

Nasional
KPK Cecar Eks Wali Kota Bandung Soal Tarif 'Fee Proyek' yang Biasa Dipatok ke Pengusaha

KPK Cecar Eks Wali Kota Bandung Soal Tarif "Fee Proyek" yang Biasa Dipatok ke Pengusaha

Nasional
Netralitas Jokowi Disorot di Forum HAM PBB, Dibela Kubu Prabowo, Dikritik Kubu Anies dan Ganjar

Netralitas Jokowi Disorot di Forum HAM PBB, Dibela Kubu Prabowo, Dikritik Kubu Anies dan Ganjar

Nasional
Penggelembungan Suara PSI 2 Kali Dibahas di Rekapitulasi Nasional KPU, Ditemukan Lonjakan 38 Persen

Penggelembungan Suara PSI 2 Kali Dibahas di Rekapitulasi Nasional KPU, Ditemukan Lonjakan 38 Persen

Nasional
Eks Wali Kota Banjar Cicil Bayar Uang Pengganti Rp 958 Juta dari Rp 10,2 M

Eks Wali Kota Banjar Cicil Bayar Uang Pengganti Rp 958 Juta dari Rp 10,2 M

Nasional
RI Tak Jawab Pertanyaan Soal Netralitas Jokowi di Sidang PBB, Kemenlu: Tidak Sempat

RI Tak Jawab Pertanyaan Soal Netralitas Jokowi di Sidang PBB, Kemenlu: Tidak Sempat

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com