Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pemerintah Diminta Percepat Serapan Belanja, Jangan Kehilangan Momentum Bangkitkan Perekonomian

Kompas.com - 01/08/2020, 11:55 WIB
Haryanti Puspa Sari,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ekonom Universitas Indonesia Fithra Faisal Hastiadi mengatakan, Indonesia bisa menghindari jurang resesi dengan syarat pemerintah meningkatkan pertumbuhan ekonomi pada kuartal III tahun 2020.

Fithra mengatakan, pemerintah harus mendorong sisi konsumsi dan mempercepat penyerapan belanja.

"Kita harus mendorong konsumsi, mendorong pemerintah push strategi.  Di beberapa waktu terakhir kita lihat pembangunan infrastruktur yang sebelumnya tertunda, disegerakan, terus untuk usaha rakyat UMKM, ada juga gaji ke 13, hal-hal ini yang bisa," kata Fithra dalam diskusi secara virtual, Sabtu (1/8/2020).

Baca juga: Kata Faisal Basri, Indonesia Diprediksi Mengalami Resesi

Fithra mengatakan, pemerintah harus bisa memanfaatkan peluang dan mengoptimalkan kinerja Satgas penanganan Covid-19 yang baru dibentuk, agar fokus pada serapan belanja di kementerian dan lembaga yang sempat mandek.

"Jadi harus cepat-cepat, kalau engga kita bisa kehilangan momentum membangkitkan perekonomian, itu yang harus kita lakukan," ujarnya

Lebih lanjut, Fithra mengatakan, untuk membantu meningkatkan pertumbuhan ekonomi, faktor kesehatan juga harus mendapatkan perhatian supaya pemulihan ekonomi berjalan optimal.

"Bidang kesehatan juga dapat perhatian supaya pemulihan ekonomi bisa optimal. Tidak hanya anggaran mandek-mandek di lapangan saja," pungkasnya.

Baca juga: Hindari Resesi, Pemerintah Bakal Belanja Besar-besaran

Sebelumnya diberitakan, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan pemerintah bakal melakukan percepatan penyerapan belanja untuk menggenjot perekonomain yang tengah tertekan karena pandemi virus corona (Covid-19).

Dengan demikian, harapannya permintaan dalam negeri bisa meningkat dan dunia usaha juga turut bergerak. Selain itu, investasi juga diharapkan pulih pada semester II tahun ini.

Airlangga mengatakan, upaya tersebut dilakukan untuk membuat perekonomian Indonesia terhindar dari resesi.

"Beberapa hal dilakukan untuk menghindari resesi, dilakukan langkah-langkah extraordinary di kuartal III dan IV, belanja pemerintah akan dilakukan secara besar-besaran," ujar Airlangga dalam video conference, Senin (27/7/2020).

Baca juga: Pemerintah: Indonesia Punya Peluang Selamat dari Jurang Resesi

Untuk diketahui, dalam rangka pemulihan ekonomi nasional (PEN), pemerintah telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp 607,5 triliun.

Secara lebih rinci, anggaran tersebut dialokasikan untuk perlindungan sosial sebesar Rp 203,9 triliun, insentif dunia usaha sebesar Rp 120,6 triliun, stimulus untuk UMKM sebesar Rp 123,46 triliun, dan korporasi sebesar Rp 53,57 triliun.

Airlangga mengatakan pemerintah juga mengalokasikan anggaran untuk sektoral serta pemerintah daerah sebesar Rp 106,11 triliun.

Airlangga yang juga Ketua Umum Golkar itu menjelaskan, implementasi anggaran PEN tersebut dilakukan dengan penempatan dana pemerintah ke perbankan, penjaminan kredit modal kerja, hingga penyertaan modal negara.

Baca juga: Tips Menjaga Keuangan Tetap Aman Menghadapi Resesi

Pemerintah pun baru saja melakukan penempatan dana ke Bank Pembangunan Daerah (BPD) dengan total sebesar Rp 11,5 triliun.

Selain itu, pemerintah juga baru saja menyalurkan pinjaman kepada pemerintah daerah, yakni Jawa Barat dan DKI Jakarta dengan anggaran sebesar Rp 16,5 triliun.

"Karena penerimaan asli daerah sebagai dampak yang dialami pemerintah Provinsi DKI misalnya turun Rp 31,13 triliun, dan Provinsi Jawa Barat Rp 4,21 triliun," ujar dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

17 Agustus 2024, Paspor RI Ganti Warna

17 Agustus 2024, Paspor RI Ganti Warna

Nasional
Komisi VIII DPR Harap Resolusi Gencatan Senjata di Gaza Akhiri Penderitaan Rakyat Palestina

Komisi VIII DPR Harap Resolusi Gencatan Senjata di Gaza Akhiri Penderitaan Rakyat Palestina

Nasional
PAN Sebut Susunan Kabinet Prabowo Akan Dibahas Usai Gugatan di MK Selesai

PAN Sebut Susunan Kabinet Prabowo Akan Dibahas Usai Gugatan di MK Selesai

Nasional
DPR RI Resmi Sahkan RUU Desa Menjadi UU, Jabatan Kades Kini Jadi 8 Tahun

DPR RI Resmi Sahkan RUU Desa Menjadi UU, Jabatan Kades Kini Jadi 8 Tahun

Nasional
Menko Polhukam Akan Bentuk Tim Tangani Kasus TPPO Bermodus 'Ferienjob' di Jerman

Menko Polhukam Akan Bentuk Tim Tangani Kasus TPPO Bermodus "Ferienjob" di Jerman

Nasional
PAN Yakin Prabowo-Gibran Bakal Bangun Kabinet Zaken

PAN Yakin Prabowo-Gibran Bakal Bangun Kabinet Zaken

Nasional
Puan Lantik 3 Srikandi Anggota PAW dari Fraksi P-Nasdem, PPP, dan PKB

Puan Lantik 3 Srikandi Anggota PAW dari Fraksi P-Nasdem, PPP, dan PKB

Nasional
Jokowi Gelar Bukber di Istana, Wapres Singgung soal Kendalikan Nafsu Saat Berikan Tausiyah

Jokowi Gelar Bukber di Istana, Wapres Singgung soal Kendalikan Nafsu Saat Berikan Tausiyah

Nasional
Misi Kemanusiaan di Palestina, Fadli Zon Harap Kerja Sama Lembaga Zakat Indonesia-UNRWA Segera Dibentuk

Misi Kemanusiaan di Palestina, Fadli Zon Harap Kerja Sama Lembaga Zakat Indonesia-UNRWA Segera Dibentuk

Nasional
Soal Pemilu Ulang Bisa Timbulkan Krisis, Kubu Ganjar-Mahfud: Alasan Mengada-ada

Soal Pemilu Ulang Bisa Timbulkan Krisis, Kubu Ganjar-Mahfud: Alasan Mengada-ada

Nasional
DPR Setujui Perpanjangan Waktu Pembahasan RUU KIA, Puan Ungkap Alasannya

DPR Setujui Perpanjangan Waktu Pembahasan RUU KIA, Puan Ungkap Alasannya

Nasional
Arus Mudik Lebaran 2024 Diperkirakan Melonjak, Komisi V DPR Minta Kemenhub Serius Siapkan Kelaikan Angkutan Umum

Arus Mudik Lebaran 2024 Diperkirakan Melonjak, Komisi V DPR Minta Kemenhub Serius Siapkan Kelaikan Angkutan Umum

Nasional
Yakin MK Tolak Gugatan Anies dan Ganjar, TKN: Gugatannya Tidak Masuk Akal

Yakin MK Tolak Gugatan Anies dan Ganjar, TKN: Gugatannya Tidak Masuk Akal

Nasional
Kemenko Polhukam Identifikasi 1.900 Mahasiswa Jadi Korban TPPO Bermodus 'Ferienjob' di Jerman

Kemenko Polhukam Identifikasi 1.900 Mahasiswa Jadi Korban TPPO Bermodus "Ferienjob" di Jerman

Nasional
Lewat Telepon, Putra Mahkota Abu Dhabi Ucapkan Selamat ke Gibran

Lewat Telepon, Putra Mahkota Abu Dhabi Ucapkan Selamat ke Gibran

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com