Pastikan Cukup, Pemerintah Tak Akan Tambah Anggaran Penanganan Covid-19

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Satuan Tugas (Satgas) Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) Budi Gunadi Sadikin mengatakan, pemerintah tak akan menambah besaran stimulus Covid-19 yang sudah ditetapkan sebesar Rp 695 triliun.

Ia memastikan besaran stimulus itu cukup untuk membiayai berbagai program pemulihan kesehatan dan ekonomi. Bahkan, Budi mengatakan, anggaran tersebut juga cukup menjadi stimulan untuk perekonomian nasional pada 2021.

Baca juga: Anggaran Pandemi Rp 695 Triliun, Jokowi Minta Bantuan BPK agar Tak Ada Masalah

"Stimulus sampai akhir tahun Rp 695 triliun belum terpakai semua, jadi kita punya room (ruang) cukup banyak, mengganjal lambatnya ekonomi karena pandemi," kata Budi dalam keterangan persnya, melalui kanal youtube Sekretariat Presiden, Rabu (29/7/2020).

"Dan untuk tahun depan ruang fiskal kita cukup. Kami persiapkan mengajukan dan kita sudah menganggarkan ruang fiskal cukup untuk mengganjal aktivitas ekonomi tahun depan," lanjut dia.

Budi menambahkan, pemulihan ekonomi dan kesehatan juga bergantung pada vaksin. Semakin cepat vaksin ditemukan, maka pemulihan ekonomi dipastikan berlangsung semakin cepat pula.

Baca juga: Wapres: Anggaran Rp 695 Triliun untuk Penanganan Covid-19 Tak Jamin Pulihkan Perekonomian Masyarakat

Dengan demikian, pemerintah tak akan dipusingkan untuk menyiapkan dana serupa pada 2021 dan ekonomi akan kembali berjalan normal.

"Pemerintah juga mengamati kemungkinan adanya vaksin, tapi kita juga persiapkan kalau nanti implementasi (vaksinnya) butuh waktu," lanjut dia.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo menyebut realisasi anggaran penanangan Covid-19 belum optimal karena baru terbelanjakan 19 persen dari total anggaran sebesar Rp 695 triliun.

Baca juga: Baru 19 Persen, Jokowi Akui Realisasi Anggaran Penanganan Covid-19 Belum Optimal

Hal itu disampaikan Jokowi saat membuka rapat terbatas pengarahan Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional secara daring, Senin (27/7/2020).

Bahkan, menurut Jokowi, realisasi anggaran di sektor kesehatan baru 7 persen. Adapun realisasi anggaran di sektor insentif usaha baru 13 persen.

Ia meminta para menteri mempercepat proses belanja pemerintah di setiap kementerian. Jokowi mengatakan, hanya belanja pemerintah yang bisa menggerakkan perekonomian di masa krisis seperti sekarang.