Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Satgas: Perkantoran Perlu Ditunjang Fasilitas Cegah Penularan Covid-19

Kompas.com - 29/07/2020, 17:18 WIB
Dian Erika Nugraheny,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Tim Pakar Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19 Dewi Nur Aisyah mengatakan, perkantoran sebaiknya dilengkapi fasilitas untuk mendukung pencegahan penularan Covid-19 saat jam kerja.

Hal ini juga berfungsi mendukung penerapan protokol kesehatan oleh karyawan.

"Jangan cuma ada protokol tapi tidak ditunjang fasilitas. Fasilitas harus ada, tapi yang kedua ada yang mengawasi dan mengingatkan," tutur Dewi dalam talkshow yang digelar secara daring oleh Satgas Penanganan Covid-19 pada Selasa (29/7/2020).

Baca juga: Risma Rayu Pasien Covid-19 di Perumahan Elite agar Mau Pindah ke Tempat Karantina

"Karena ini harus upaya kolektif. Enggak bisa satu orang yang menerapkan protokol kesehatan sedangkan yang lainnya abai," lanjutnya.

Dia menjelaskan, setiap kantor telah memiliki health and safety environment officer.

Keberadaan divisi itu juga diberdayakan sebagai pengawas untuk memastikan protokol kesehatan diterapkan di kantor.

"Kalau bisa setiap lantai itu ada yang mengawasi. Jadi bisa dipastikan fasilitas tersedia," tuturnya. 

Selain itu, Dewi mengingatkan agar kapasitas karyawan yang masuk kantor saat pandemi tidak terlalu padat.

Jika memungkinkan, dilakukan shift sehingga kapasitasnya bisa diatur 50 persen per jam masuk kerja.

"Kalau bisa lebih rendah 25 persen misalnya bagus banget," tegasnya.

Baca juga: Satgas Covid-19 Jelaskan Sebab Tingginya Penularan Covid-19 di Perkantoran

Dalam kesempatan itu, Dewi menuturkan, penyemprotan disinfektan di perkantoran cukup dua kali. Pada prinsipnya, ada upaya dari pengelola kantor memastikan areanya steril. 

Terakhir, Dewi mengingatkan agar pengelola kantor atau karyawan membuka jendela secara rutin untuk memperlancar sirkulasi udara.

Tujuannya untuk mencegah penularan Covid-19 lewat mikrodroplet secara aerosol.

"Kalau ruangan masih ada jendela yang bisa dibuka, itu dibuka saja lebih baik. Jadi sirkulasi berjalan dengan baik," katanya.

Sebelumnya Dewi mengatakan, ada kenaikan drastis kasus penularan Covid-19 di perkantoran di DKI Jakarta.

Baca juga: Puskesmas Setiabudi: Seorang Pegawai Disdik DKI Positif Covid-19

Berdasarkan data yang dirangkum Satgas hingga 28 Juli 2020, peningkatan penularan di perkantoran meningkat sembilan kali lipat dari sebelumnya.

"Angkanya kalau di DKI Jkarta sampai 28 juli 2020 ditemukan 90 klaster dengan total kasus 459," ujar Dewi.

Angka ini menurutnya terjadi setelah masa PSBB transisi diberlakukan di DKI Jakarta.

Sebelum masa PSBB transisi, ada 43 kasus penularan Covid-19 di perkantoran yang ada di DKI Jakarta. "Jadi tambahanya 416 kasus ya. Sembilan kali lebih tinggi," tutur Dewi.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Jawaban Puan Ditanya soal Wacana Pertemuan Prabowo-Megawati Usai Pilpres 2024

Jawaban Puan Ditanya soal Wacana Pertemuan Prabowo-Megawati Usai Pilpres 2024

Nasional
Yusril Kutip Ucapan Mahfud soal Gugatan ke MK Bukan Cari Menang, Sebut Bertolak Belakang

Yusril Kutip Ucapan Mahfud soal Gugatan ke MK Bukan Cari Menang, Sebut Bertolak Belakang

Nasional
Tunggu Langkah Prabowo, Golkar Tak Masalah PDI-P Merapat ke Koalisi Pemerintahan Selanjutnya

Tunggu Langkah Prabowo, Golkar Tak Masalah PDI-P Merapat ke Koalisi Pemerintahan Selanjutnya

Nasional
Yusril Kembali Klarifikasi Soal 'Mahkamah Kalkulator' yang Dikutip Mahfud MD

Yusril Kembali Klarifikasi Soal "Mahkamah Kalkulator" yang Dikutip Mahfud MD

Nasional
Setelah Lebaran, Ketua MA Proses Pengisian Wakil Ketua MA Non-Yudisial dan Sekretaris MA yang Kosong

Setelah Lebaran, Ketua MA Proses Pengisian Wakil Ketua MA Non-Yudisial dan Sekretaris MA yang Kosong

Nasional
Jokowi: Saya Tidak Mau Berkomentar yang Berkaitan dengan MK

Jokowi: Saya Tidak Mau Berkomentar yang Berkaitan dengan MK

Nasional
KPU dan Kubu Prabowo Kompak, Anggap Gugatan Anies dan Ganjar Langgar Aturan MK

KPU dan Kubu Prabowo Kompak, Anggap Gugatan Anies dan Ganjar Langgar Aturan MK

Nasional
Sekjen Golkar: Bayangkan kalau Kita Lagi Siapkan Pilkada, Malah Bicara Munas, Apa Enggak Pecah?

Sekjen Golkar: Bayangkan kalau Kita Lagi Siapkan Pilkada, Malah Bicara Munas, Apa Enggak Pecah?

Nasional
Singgung Pernyataan Puan soal Hak Angket Pemilu, Golkar: Yang Usulkan Ternyata Belum Berproses

Singgung Pernyataan Puan soal Hak Angket Pemilu, Golkar: Yang Usulkan Ternyata Belum Berproses

Nasional
UU DKJ Disahkan, Gubernur Jakarta Tetap Dipilih Langsung Rakyat

UU DKJ Disahkan, Gubernur Jakarta Tetap Dipilih Langsung Rakyat

Nasional
THN Ungkap Praktik Pembatalan Hasil Pemilu Terjadi di Berbagai Negara

THN Ungkap Praktik Pembatalan Hasil Pemilu Terjadi di Berbagai Negara

Nasional
Jelaskan Kenapa Hak Angket Pemilu Belum Berjalan, Fraksi PKB Singgung soal Peran PDI-P

Jelaskan Kenapa Hak Angket Pemilu Belum Berjalan, Fraksi PKB Singgung soal Peran PDI-P

Nasional
Kubu Prabowo Anggap Permintaan Diskualifikasi Gibran Tidak Relevan

Kubu Prabowo Anggap Permintaan Diskualifikasi Gibran Tidak Relevan

Nasional
Kubu Prabowo-Gibran Minta MK Putus Gugatan Anies-Muhaimin Cacat Formil

Kubu Prabowo-Gibran Minta MK Putus Gugatan Anies-Muhaimin Cacat Formil

Nasional
Momen Hakim MK Tegur Kuasa Hukum yang Puja-puji Ketua KPU RI Hasyim Ay'ari

Momen Hakim MK Tegur Kuasa Hukum yang Puja-puji Ketua KPU RI Hasyim Ay'ari

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com