KPK Periksa Nurhadi, Konfirmasi Sejumlah Dokumen

JAKARTA, KOMPAS.com - Penyidik KPK, Kamis (23/7/2020) siang, memeriksa Nurhadi, tersangka kasus suap dan gratifikasi terkait perkara di MA periode 2011-2016.

Penyidik KPK hendak mengonfirmasi sejumlah dokumen yang sebelumnya disita.

"NHD diperiksa sebagai tersangka di mana penyidik mengonfirmasi dokumen- dokumen yang telah dilakukan penyitaan berdasarkan izin Dewas terkait dengan perkara," ujar Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri, sebagaimana dikutip Antara, Kamis.

Baca juga: KPK Diminta Dalami Dugaan TPPU oleh Mantan Sekretaris MA Nurhadi

Pada Kami ini, KPK juga memeriksa karyawan swasta/pengacara Moh Bashori sebagai saksi untuk tersangka Direktur PT Multicon Indrajaya Terminal (MIT) Hiendra Soenjoto (HSO).

Penyidik mengonfirmasi keterangan saksi lain mengenai dugaan pemberian uang oleh tersangka Hiendra kepada tersangka Nurhadi dan tersangka Rezky Herbiyono (RHE) swasta atau menantu Nurhadi.

"Terkait perkara yang dihadapi oleh tersangka HSO dengan PT KBN (Kawasan Berikat Nusantara) serta dugaan perkara pemalsuan akta tersangka HSO," ujar Ali.

Sebelumnya, KPK telah menetapkan Nurhadi, Rezky, dan Hiendra sebagai tersangka pada 16 Desember 2019.

Tiga tersangka tersebut, juga telah dimasukkan dalam status Daftar Pencarian Orang (DPO) sejak Februari 2020. Untuk tersangka Nurhadi dan Rezky telah ditangkap tim KPK di Jakarta Selatan, Senin (1/6). Sedangkan tersangka Hiendra masih menjadi buronan.

Baca juga: Periksa Tiga Saksi, KPK Telusuri Kebun Sawit yang Diduga Milik Nurhadi

Nurhadi dan Rezky ditetapkan sebagai tersangka penerima suap dan gratifikasi senilai Rp46 miliar terkait pengurusan sejumlah perkara di MA, sedangkan Hiendra ditetapkan sebagai tersangka pemberi suap.

Adapun penerimaan suap tersebut terkait pengurusan perkara perdata PT MIT vs PT Kawasan Berikat Nusantara (Persero) kurang lebih sebesar Rp14 miliar, perkara perdata sengketa saham di PT MIT kurang lebih sebesar Rp33,1 miliar, dan gratifikasi terkait perkara di pengadilan kurang lebih Rp12,9 miliar.

Dengan demikian, akumulasi yang diduga diterima kurang lebih sebesar Rp46 miliar.

Dalam penyidikan kasus itu, KPK juga telah menemukan bukti permulaan yang cukup untuk mengembangkan kasus Nurhadi tersebut ke arah dugaan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU).