Charta Politika: Kepercayaan Publik atas Lembaga Penegak Hukum Turun

JAKARTA, KOMPAS.com - Survei Charta Politika dari bulan Mei hingga Juli 2020 menunjukkan, kepercayaan publik terhadap seluruh lembaga penegak hukum di Indonesia mengalami penurunan.

Direktur Eksekutif Charta Politika Yunarto Wijaya menjelaskan bahwa lembaga penegak hukum yang dimaksud, yakni Polri, KPK, Kejaksaan Agung, Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi.

"Ada pola yang sama bahwa (kepercayaan publik) dari Polri, KPK, Kejaksaan, MA dan MK mengalami penurunan," ujar Yunarto dalam konferensi pers survei Trend tiga Bulan Kondisi Politik, Ekonomi dan Hukum pada Masa Pandemi Covid-19, Rabu (22/7/2020).

Baca juga: Hasil Pemantauan Kinerja KPK, Dewan Pengawas Dinilai Belum Bekerja Efektif

"Ada tren yang hampir rata di semua lembaga penegak hukum. Saya tidak tahu apakah ini terkait situasi Covid-19 ataukah faktor lain," lanjut dia.

Polri misalnya. Berdasarkan survei bulan Mei 2020, kepercayaan publik atas Polri sebesar 70,5 persen.

Kemudian pada bulan Juni sebenarnya mengalami kenaikan, yakni menjadi 73 persen. Namun pada bulan Juli 2020 angka kepercayaan publik menurun kembali jadi 72,2 persen.

KPK juga mengalami tren senada. Pada bulan Mei, kepercayaan publik atas KPK sebesar 72,5 persen.

Pada Juni, angkanya naik sedikit menjadi 73,2 persen. Namun, pada bulan Juli angkanya kembali turun menjadi 71,8 persen.

"(Kepercayaan publik terhadap) Polri sekarang sedikit lebih tinggi dibanding KPK. Saya tidak tahu ingin memaknai ini sebagai sebuah apresiasi atau sebuah keprihatinan," ujar Yunarto.

Ia menambahkan, tren penurunan kepercayaan publik juga terjadi di Kejaksaan Agung, MA dan MK.

Baca juga: Catatan Kinerja Polri Selama Penanganan Covid-19, Janji Lebih Humanis ke Masyarakat

Pada bulan Juli 2020 ini, angka kepercayaan publik terhadap lembaga tersebut masing-masing 61,6 persen, 60 persen dan 59,4 persen. Angka itu disebut Yunarto, lebih rendah dibandingkan bulan Mei dan Juni lalu.

Survei Charta Politika dilakukan dengan metode wawancara melalui telepon.

Metode sampling yang digunakan adalah simple random sampling. Jumlah sampel 2.000 responden dengan kriteria 17 tahun atau sudah memenuhi syarat pemilih.

Wilayah survei nasional, tingkat kesalahan atau margin of error 2,19 persen dan quality control 20 persen dari total sampel.