Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

UPDATE 22 Juli: Total 1.283.109 Spesimen Diperiksa Terkait Covid-19

Kompas.com - 22/07/2020, 17:34 WIB
Devina Halim,
Bayu Galih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah hingga saat ini sudah memeriksa 1.283.109 spesimen terkait Covid-19 dari 749.626 orang yang diambil sampelnya hingga Rabu (22/7/2020).

Informasi tersebut disampaikan pemerintah melalui data yang dibagikan oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) kepada wartawan, Rabu sore.

Sementara, dalam 24 jam terakhir, pemerintah mencatat terdapat 25.302 spesimen yang diperiksa dari 11.782 orang.

Sebagai informasi, spesimen dari satu orang dapat diperiksa lebih dari satu kali.

Baca juga: 139 Pasien Covid-19 Meninggal dalam Sehari, Rekor Terbanyak Selama Pandemi

Adapun, pemeriksaan spesimen dilakukan dengan menggunakan tes real time polymerase chain reaction (PCR) dan tes cepat molekuler (TCM).

Dari pemeriksaan spesimen yang telah dilakukan, total terdapat 91.751 kasus terkonfirmasi positif Covid-19 hingga Rabu hari ini.

Data pemerintah menunjukkan terdapat 1.882 kasus baru dalam 24 jam terakhir.

Sementara, jumlah pasien sembuh mencapai 50.255 orang.

Pemerintah mencatat, terdapat penambahan pasien sembuh sebanyak 1.789 orang dibanding data pada Selasa (21/7/2020).

Lalu, pasien meninggal bertambah sebanyak 139 pasien sehingga totalnya menjadi 4.459 orang.

Baca juga: UPDATE 22 Juli: Tambah 139 Orang, Pasien Covid-19 Meninggal Jadi 4.459

Pemerintah saat ini sudah mengubah metode pengumuman kasus Covid-19 di Tanah Air.

Sejak Selasa kemarin, pemerintah perkembangan data harian kasus Covid-19 diumumkan melalui website www.covid19.go.id.

Juru Bicara Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito mengatakan, pengumuman kasus harian tidak secara langsung disampaikan rutin seperti sebelumnya.

"Terjadi perubahan pengumuman kasus harian yang sebelumnya disampaikan Kementerian Kesehatan, selanjutnya update kasus harian dapat langsung dilihat di portal www.cov19.go.id," ucap Wiku.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Menhan AS Telepon Prabowo Usai Penetapan KPU, Sampaikan Pesan Biden dan Apresiasi Bantuan Udara di Gaza

Menhan AS Telepon Prabowo Usai Penetapan KPU, Sampaikan Pesan Biden dan Apresiasi Bantuan Udara di Gaza

Nasional
Terima Nasdem, Prabowo: Surya Paloh Termasuk yang Paling Pertama Beri Selamat

Terima Nasdem, Prabowo: Surya Paloh Termasuk yang Paling Pertama Beri Selamat

Nasional
Partai Pendukung Prabowo-Gibran Syukuran Mei 2024, Nasdem dan PKB Diundang

Partai Pendukung Prabowo-Gibran Syukuran Mei 2024, Nasdem dan PKB Diundang

Nasional
MKMK: Hakim MK Guntur Hamzah Tak Terbukti Langgar Etik

MKMK: Hakim MK Guntur Hamzah Tak Terbukti Langgar Etik

Nasional
Ratusan Bidan Pendidik Tuntut Kejelasan, Lulus Tes PPPK tapi Dibatalkan

Ratusan Bidan Pendidik Tuntut Kejelasan, Lulus Tes PPPK tapi Dibatalkan

Nasional
Surya Paloh Ungkap Alasan Nasdem Tak Jadi Oposisi Pemerintahan Prabowo

Surya Paloh Ungkap Alasan Nasdem Tak Jadi Oposisi Pemerintahan Prabowo

Nasional
Golkar: Belum Ada Pernyataan Resmi Pak Jokowi Keluar dari PDI-P, Kami Enggak Mau 'Ge-er'

Golkar: Belum Ada Pernyataan Resmi Pak Jokowi Keluar dari PDI-P, Kami Enggak Mau "Ge-er"

Nasional
Politeknik KP Sidoarjo Buka Pendaftaran, Kuota Masyarakat Umum 80 Persen

Politeknik KP Sidoarjo Buka Pendaftaran, Kuota Masyarakat Umum 80 Persen

Nasional
Surya Paloh: Nasdem Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Surya Paloh: Nasdem Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Nasional
Kenaikan Pangkat TNI: 8 Perwira Pecah Bintang, Kabais Resmi Berpangkat Letjen

Kenaikan Pangkat TNI: 8 Perwira Pecah Bintang, Kabais Resmi Berpangkat Letjen

Nasional
JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin 'Merampok'

JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin "Merampok"

Nasional
Biasa Koordinasi dengan PPATK, Dewas Nilai Laporan Wakil Ketua KPK Aneh

Biasa Koordinasi dengan PPATK, Dewas Nilai Laporan Wakil Ketua KPK Aneh

Nasional
Kementerian KP Luncurkan Pilot Project Budi Daya Udang Tradisional Plus di Sulsel

Kementerian KP Luncurkan Pilot Project Budi Daya Udang Tradisional Plus di Sulsel

Nasional
Soal PDI-P Tak Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran, Djarot Bilang Tidak Tahu

Soal PDI-P Tak Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran, Djarot Bilang Tidak Tahu

Nasional
Rencana Revisi, DPR Ingin Sirekap dan Digitalisasi Pemilu Diatur UU

Rencana Revisi, DPR Ingin Sirekap dan Digitalisasi Pemilu Diatur UU

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com