Bawaslu: Pandemi Covid-19 Menambah Potensi Kerawanan Pilkada 2020

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisioner Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Mochammad Afifuddin mengatakan, pandemi Covid-19 berpotensi menambah faktor kerawanan di pelaksanaan Pilkada 2020.

Hal tersebut dikatakan Afif dalam diskusi online bertajuk "Kala Pandemi, Bansos Jadi Bancakan Pilkada Mungkinkah?," Senin (20/7/2020).

"Sekarang ada hal baru yaitu wabah Covid-19 dan ini menambah potensi (kerawanan pilkada)," kata Afif.

Baca juga: Soal Kampanye Pilkada, Mendagri: Yang Tegas-tegas Saja Pak, Diskualifikasi kalau Perlu

Menurut dia, apabila jumlah pasien Covid-19 disuatu daerah semakin banyak, akan menambah peluang kerawanan dalam pilkada.

Kerawanan tersebut di antaranya melalui penyaluran bantuan sosial (bansos) atau bantuan langsung tunai (BLT).

"Karena beberapa derah misalnya yang korban atau pihak-pihak yang terjangkit atau positif wabah ini bertambah, maka secara otomatis akan menambah potensi kerawanan suatu daerah," ujarnya.

Sebelumnya, Afifuddin juga pernah mengatakan, politik uang dan netralitas aparatur sipil negara (ASN) masuk dalam indeks kerawanan dalam Pilkada 2020.

"Saya mau konfirmasi indeks kerawanan kita untuk pilkada besok, ini yang paling dikhawatirkan dan kita ambil dari semua data daerah yang pilkada itu soal politik uang dan netralitas ASN," kata Afif.

Afif mengungkapkan, pihaknya sudah mengumpulkan berbagai data dari daerah terkait pelaksanaan Pilkada 2020.

Dari data yang dikumpulkan tersebut, sebanyak 369 data terkait kemungkinan adanya ASN yang tak netral saat pelaksanaan pilkada akhirnya diberikan kepada Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN).

Baca juga: Koalisi Pradi-Afifah Incar Segmen Pemilih Muda di Pilkada Depok 2020

"Data kita menunjukkan 369 data yang kami sampaikan ke KASN sebagai lembaga yang punya kuasa penindakan terhadap jajarannya yang tidak netral," ujarnya.

Terkait politik uang, menurut Afifuddin, Bawaslu memerlukan kerjasama dari calon kepala daerah dan partai politik untuk menjaga kualitas demokrasi.

Serta diperlukan edukasi dari penyelenggara pemilu dan pemerintah agar masyarakat tidak masuk dalam politik uang.