Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kemendagri Dorong Inovasi Pelayanan Publik di Daerah Saat Pandemi Covid-19

Kompas.com - 16/07/2020, 10:18 WIB
Sania Mashabi,
Kristian Erdianto

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mendorong adanya inovasi pelayanan publik di daerah pada masa pandemi Covid-19.

Pelaksana Tugas Sekretaris Jenderal Kemendagri Muhammad Hudori mengatakan, inovasi terkait pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan berdasarkan protokol kesehatan perlu dilakukan.

"Ini peran inovasi daerah, prinsipnya inovasi itu kan ada tujuan, ini perlu dilakukan daerah ini sangat penting," ujar Hudori melalui keterangan tertulis, Rabu (15/7/2020).

Baca juga: Wapres Maruf Minta Birokrat Tetap Berikan Pelayanan Publik Optimal Saat Pandemi

"Terutama atau pasca pandemi Covid-19 khususnya bagaimana jenis pelayanan publik, tata kelola pemerintahan dapat berdasarkan protokol kesehatan," lanjut dia.

Hudori menilai, lomba inovasi pelayanan publik bisa menjadi acuan membangun daerah dengan melakukan pelayanan publik berdasarkan protokol kesehatan.

Kemendagri pun sudah melakukan beberapa lomba inovasi pelayanan publik berbasis penerapan protokol kesehatan di daerah.

"Inovasi ini lahir dari tema-tema daerah, jadi terbangun dari daerah, ini sebagai gerakan nasional untuk melaksanakan protokol kesehatan di seluruh pemda (pemerintah daerah)," ujarnya. 

Baca juga: Ada Wabah Corona, Ini Catatan Anggota DPR soal Fasilitas Informasi Pelayanan Publik

Hudori juga mengatakan, partispasi masyarakat untuk memberikan masukan terhadap penyelenggaraan pelayanan publik berbasis protokol kesehatan perlu dilakukan.

Sehingga, pemerintah daerah mampu menciptakan pemerintahan yang baik berbasis aspirasi.

"Urgensi partisipasi masyarkat di daerah pasca-covid, jadi input ini kan dalam rangka partisipasi, ini bagaimana menyiapkan wadah aspirasi masyarakat," ungkapnya.

"Kemudian ditampung, diakomodir berdasarkan kemampuan pemda dan ada kolaborasi, kemudian prosesnya dilakukan," ucap Hudori.

Diketahui, pandemi Covid-19 masih melanda Indonesia. Berdasarkan data pemerintah hingga Rabu (15/7/2020) tercatat sudah ada 80.094 kasus positif Covid-19 di Tanah Air.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

MK Kirim Surat Panggilan untuk Hadiri Pembacaan Putusan Sengketa Pilpres 2024

MK Kirim Surat Panggilan untuk Hadiri Pembacaan Putusan Sengketa Pilpres 2024

Nasional
Putusan MK Soal Sengketa Pilpres 2024 Dinilai Bakal Tunjukan Apakah Indonesia Masih Negara Hukum

Putusan MK Soal Sengketa Pilpres 2024 Dinilai Bakal Tunjukan Apakah Indonesia Masih Negara Hukum

Nasional
Daftar Aset Mewah Harvey Moeis yang Disita Kejagung dalam Kasus Dugaan Korupsi Timah

Daftar Aset Mewah Harvey Moeis yang Disita Kejagung dalam Kasus Dugaan Korupsi Timah

Nasional
Hanya Pihak Berkepentingan yang Boleh Hadir di Sidang Putusan Sengketa Pilpres

Hanya Pihak Berkepentingan yang Boleh Hadir di Sidang Putusan Sengketa Pilpres

Nasional
Soal Maju Kembali di Pilkada Jateng, Sudirman Said: Kan Sudah Pernah

Soal Maju Kembali di Pilkada Jateng, Sudirman Said: Kan Sudah Pernah

Nasional
FPI, PA 212, dan GNPF Ulama Dukung Hakim MK Bikin Putusan yang Seadil-adilnya

FPI, PA 212, dan GNPF Ulama Dukung Hakim MK Bikin Putusan yang Seadil-adilnya

Nasional
Bantah Putusan Bocor, MK: Rapat Hakim Masih sampai Minggu

Bantah Putusan Bocor, MK: Rapat Hakim Masih sampai Minggu

Nasional
Jaga Independensi, MK Sembunyikan Karangan Bunga yang Sindir Sengketa Pilpres 2024

Jaga Independensi, MK Sembunyikan Karangan Bunga yang Sindir Sengketa Pilpres 2024

Nasional
Busyro Muqqodas Harap Putusan MK Soal Sengketa Pilpres Berpihak pada Etika Kenegaraan

Busyro Muqqodas Harap Putusan MK Soal Sengketa Pilpres Berpihak pada Etika Kenegaraan

Nasional
Kemenlu: Indonesia Sesalkan DK PBB Gagal Sahkan Resolusi Keanggotaan Penuh Palestina

Kemenlu: Indonesia Sesalkan DK PBB Gagal Sahkan Resolusi Keanggotaan Penuh Palestina

Nasional
Yusril Prediksi MK Tak Diskualifikasi Gibran

Yusril Prediksi MK Tak Diskualifikasi Gibran

Nasional
Soal Besaran Tunjangan ASN yang Pindah ke IKN, Pemerintah Tunggu Jokowi

Soal Besaran Tunjangan ASN yang Pindah ke IKN, Pemerintah Tunggu Jokowi

Nasional
MK Bantah Ada Bocoran Putusan Sengketa Pilpres

MK Bantah Ada Bocoran Putusan Sengketa Pilpres

Nasional
Marinir Indonesia-AS Akan Kembali Gelar Latma Platoon Exchange Usai 5 Tahun Vakum

Marinir Indonesia-AS Akan Kembali Gelar Latma Platoon Exchange Usai 5 Tahun Vakum

Nasional
Ingin Pileg 2029 Tertutup, Kaesang: Supaya “Amplop”-nya Enggak Kencang

Ingin Pileg 2029 Tertutup, Kaesang: Supaya “Amplop”-nya Enggak Kencang

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com