Arahan Jokowi ke Gubernur: Belanjakan Anggaran dan Terbitkan Sanksi bagi Pelanggar Protokol

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo mengundang para gubernur ke Istana Bogor, Rabu (15/7/2020) kemarin.

Kepala Negara memberikan arahan kepada pimpinan daerah dalam mengatasi dampak dari pandemi virus corona Covid-19.

Selain para gubernur, hadir juga dalam rapat tersebut sejumlah menteri, Jaksa Agung, Kapolri, Ketua KPK, Kepala BPKP, dan Kepala LKPP.

Dalam kesempatan itu, Jokowi meminta para kepala daerah untuk segera membelanjakan anggaran demi menggenjot ekonomi.

Dari sisi kesehatan, Jokowi juga meminta agar angka kematian bisa ditekan seminim mungkin dan angka pasien sembuh bisa diperbanyak.

Baca juga: Jokowi: Harus Diberi Sanksi! Kalau Tidak, Masyarakat Tak Sadar...

Selain itu, Jokowi juga meminta para kepala daerah bisa menerbitkan aturan terkait sanksi bagi pelanggar protokol kesehatan. Berikut rangkumannya:

Belanjakan Anggaran

Presiden Jokowi meminta seluruh pemerintah daerah segera membelanjakan anggaran.

Jokowi menilai, di masa krisis akibat pandemi virus corona Covid-19 ini, hanya belanja pemerintah yang bisa diandalkan untuk menggerakkan perekonomian.

"Yang bisa diharapkan sekarang ini, semua negara hanya satu yang diharapkan yaitu belanja pemerintah, spending kita, belanja pemerintah. Oleh sebab itu, jangan sampai ada nge-rem," kata Jokowi.

Kepala Negara mengatakan, dalam situasi normal, pemerintah daerah memang bisa mengharapkan investasi swasta untuk menggenjot perekonomian.

Namun, Jokowi menilai cara tersebut tidak bisa lagi diterapkan dalam kondisi upnormal seperti sekarang.

Baca juga: Jokowi Serahkan Sanksi Pelanggar Protokol Kesehatan ke Gubernur

"Enggak bisa lagi kita mengharapkan investasi, swasta, enggak. Karena ini munculnya memang harus dari belanja pemerintah," sambungnya.

Jokowi mengatakan, pada kuartal pertama 2020, ekonomi RI masih tumbuh di angka 2,97 persen, turun dari kisaran 5 persen.

Pada kuartal kedua ini, Jokowi mengaku sudah menerima prediksi bahwa ekonomi akan minus 4,3 persen.