Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pemerintah Pertimbangkan Buka Sekolah di Zona Kuning Covid-19

Kompas.com - 13/07/2020, 12:55 WIB
Ihsanuddin,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Doni Monardo menyebut pemerintah sedang mempertimbangkan untuk membuka sekolah tatap muka di zona kuning Covid-19.

Doni menyebut pertimbangan ini atas permintaan masyarakat.

"Kami sedang memikirkan permintaan sejumlah masyarakat agar zona kuning pun diizinkan untuk sekolah," kata Doni usai rapat bersama Presiden Joko Widodo, yang disiarkan langsung di akun YoTube Sekretariat Presiden, Senin (13/7/2020).

Tahun ajaran baru 2020/2021 dimulai pada Senin ini. Sejauh ini, pemerintah hanya mengizinkan sekolah tatap muka dilakukan di zona hijau Covid-19.

Sementara daerah dengan status merah, oranye dan kuning tetap melakukan pembelajaran dalam jaringan (daring).

Baca juga: Tak Punya Ponsel, Siswa Miskin Tetap Belajar Tatap Muka di Zona Kuning

Namun menurut Doni, ada masukan dari orang tua hingga pimpinan sekolah agar zona kuning bisa melangsungkan sekolah tatap muka. Sebab, sudah terlalu lama tak ada aktivitas di sekolah.

"Ini dalam topik pembahasan karena ini ada permintaan dari orang tua dan pimpinan sekolah yang mengatakan sudah sekian lama tidak ada aktivitas. Tapi kalau toh ini jadi, hanya di zona kuning," kata Doni.

Baca juga: Ridwan Kamil: MPLS Siapkan Mental Siswa Saat Pembelajaran di Sekolah

Doni menyebut, Gugus Tugas tengah berkoordinasi dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan membahas rencana mengizinkan sekolah di zona kuning ini. Ada sejumlah syarat ketat yang tengah dibahas.

"Kalau toh ini disetujui, maksimal setiap pelajar hanya dua kali mengikuti kegiatan kemudian presentase pelajar yang ada di ruangan tidak boleh lebih dari 30 persen atau 25 persen," ucapnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Sejarah Hari Bhakti Pemasyarakatan 27 April

Sejarah Hari Bhakti Pemasyarakatan 27 April

Nasional
Tanggal 26 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 26 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Golkar Ungkap Faktor Keadilan Jadi Rumusan Prabowo Bentuk Komposisi Kabinet

Golkar Ungkap Faktor Keadilan Jadi Rumusan Prabowo Bentuk Komposisi Kabinet

Nasional
Soal Gugatan PDI-P ke PTUN, Pakar Angkat Contoh Kasus Mulan Jameela

Soal Gugatan PDI-P ke PTUN, Pakar Angkat Contoh Kasus Mulan Jameela

Nasional
Prabowo: Kami Akan Komunikasi dengan Semua Unsur untuk Bangun Koalisi Kuat

Prabowo: Kami Akan Komunikasi dengan Semua Unsur untuk Bangun Koalisi Kuat

Nasional
PDI-P Minta Penetapan Prabowo-Gibran Ditunda, KPU: Pasca-MK Tak Ada Pengadilan Lagi

PDI-P Minta Penetapan Prabowo-Gibran Ditunda, KPU: Pasca-MK Tak Ada Pengadilan Lagi

Nasional
Sedang di Yogyakarta, Ganjar Belum Terima Undangan Penetapan Prabowo-Gibran dari KPU

Sedang di Yogyakarta, Ganjar Belum Terima Undangan Penetapan Prabowo-Gibran dari KPU

Nasional
Pakar Nilai Gugatan PDI-P ke PTUN Sulit Dikabulkan, Ini Alasannya

Pakar Nilai Gugatan PDI-P ke PTUN Sulit Dikabulkan, Ini Alasannya

Nasional
Airlangga Klaim Pasar Respons Positif Putusan MK, Investor Dapat Kepastian

Airlangga Klaim Pasar Respons Positif Putusan MK, Investor Dapat Kepastian

Nasional
PDI-P Sebut Proses di PTUN Berjalan, Airlangga Ingatkan Putusan MK Final dan Mengikat

PDI-P Sebut Proses di PTUN Berjalan, Airlangga Ingatkan Putusan MK Final dan Mengikat

Nasional
Golkar Belum Mau Bahas Jatah Menteri, Airlangga: Tunggu Penetapan KPU

Golkar Belum Mau Bahas Jatah Menteri, Airlangga: Tunggu Penetapan KPU

Nasional
Prabowo: Kami Berhasil di MK, Sekarang Saatnya Kita Bersatu Kembali

Prabowo: Kami Berhasil di MK, Sekarang Saatnya Kita Bersatu Kembali

Nasional
Kepala BNPT: Waspada Perkembangan Ideologi di Bawah Permukaan

Kepala BNPT: Waspada Perkembangan Ideologi di Bawah Permukaan

Nasional
KPK Dalami 2 LHKPN yang Laporkan Kepemilikan Aset Kripto, Nilainya Miliaran Rupiah

KPK Dalami 2 LHKPN yang Laporkan Kepemilikan Aset Kripto, Nilainya Miliaran Rupiah

Nasional
Pertamina dan Polri Jalin Kerja Sama dalam Publikasi untuk Edukasi Masyarakat

Pertamina dan Polri Jalin Kerja Sama dalam Publikasi untuk Edukasi Masyarakat

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com