Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Update 13 Juli: 1.175 WNI Positif Covid-19 di Luar Negeri, 2 Kasus Perdana di Sudan

Kompas.com - 13/07/2020, 10:09 WIB
Devina Halim,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Data Kementerian Luar Negeri menunjukkan terdapat dua kasus perdana warga negara Indonesia (WNI) positif Covid-19 di Sudan.

Selain itu, terdapat lima kasus baru WNI terpapar virus corona yang tersebar di tiga negara dalam 24 jam terakhir.

Dengan begitu, total terdapat 1.175 WNI positif Covid-19 di negara lain hingga Senin (13/7/2020) pukul 08.00 WIB.

“Tambahan WNI terkonfirmasi Covid-19 di Sudan (2 orang), UEA (1 orang), Mesir (3 orang), Arab Saudi (1 orang),” tulis Kemenlu di akun Twitter resminya, Senin.

Sebesar 65,7 persen dari total kasus positif atau sebanyak 772 orang telah dinyatakan sembuh.

 Baca juga: Australia Naikkan Kuota Visa Kerja dan Wisata Buat WNI

Jumlah tersebut tak mengalami perubahan dibanding data pada Minggu (12/7/2020).

Sementara, WNI yang meninggal bertambah satu orang di Arab Saudi sehingga total pasien meninggal menjadi 90 orang.

Berikut data sebaran 1.175 WNI positif Covid-19 di luar negeri hingga 13 Juli 2020 pukul 08.00 WIB:

1. Amerika Serikat: 82 WNI (59 sembuh, 7 stabil, 16 meninggal)

2. Arab Saudi: 178 WNI (52 sembuh, 79 stabil, 47 meninggal)

3. Australia: 2 WNI (stabil)

4. Bahrain: 1 WNI (sembuh)

5. Bangladesh: 1 WNI (stabil)

6. Belanda: 8 WNI (3 sembuh, 1 stabil, 4 meninggal)

7. Belgia: 3 WNI (2 sembuh, 1 stabil)

8. Brunei Darussalam: 5 WNI (sembuh)

9. Chile: 1 WNI (stabil)

10. Ekuador: 1 WNI (sembuh)

11. Ethiopia: 1 WNI (sembuh)

Halaman Berikutnya
Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

UU DKJ Disahkan, Gubernur Jakarta Tetap Dipilih Langsung Rakyat

UU DKJ Disahkan, Gubernur Jakarta Tetap Dipilih Langsung Rakyat

Nasional
THN Ungkap Praktik Pembatalan Hasil Pemilu Terjadi di Berbagai Negara

THN Ungkap Praktik Pembatalan Hasil Pemilu Terjadi di Berbagai Negara

Nasional
Jelaskan Kenapa Hak Angket Pemilu Belum Berjalan, Fraksi PKB Singgung soal Peran PDI-P

Jelaskan Kenapa Hak Angket Pemilu Belum Berjalan, Fraksi PKB Singgung soal Peran PDI-P

Nasional
Kubu Prabowo Anggap Permintaan Diskualifikasi Gibran Tidak Relevan

Kubu Prabowo Anggap Permintaan Diskualifikasi Gibran Tidak Relevan

Nasional
Kubu Prabowo-Gibran Minta MK Putus Gugatan Anies-Muhaimin Cacat Formil

Kubu Prabowo-Gibran Minta MK Putus Gugatan Anies-Muhaimin Cacat Formil

Nasional
Momen Hakim MK Tegur Kuasa Hukum yang Puja-puji Ketua KPU RI Hasyim Ay'ari

Momen Hakim MK Tegur Kuasa Hukum yang Puja-puji Ketua KPU RI Hasyim Ay'ari

Nasional
Presiden Diminta Segera Atasi Kekosongan Jabatan Wakil Ketua MA Bidang Non-Yudisial

Presiden Diminta Segera Atasi Kekosongan Jabatan Wakil Ketua MA Bidang Non-Yudisial

Nasional
UU DKJ Disahkan, Jakarta Tak Lagi Sandang 'DKI'

UU DKJ Disahkan, Jakarta Tak Lagi Sandang "DKI"

Nasional
Bos Freeport Ajukan Perpanjangan Relaksasi Izin Ekspor Konsentrat Tembaga hingga Desember 2024

Bos Freeport Ajukan Perpanjangan Relaksasi Izin Ekspor Konsentrat Tembaga hingga Desember 2024

Nasional
Puan Sebut Antarfraksi di DPR Sepakat Jalankan UU MD3 yang Ada Saat Ini

Puan Sebut Antarfraksi di DPR Sepakat Jalankan UU MD3 yang Ada Saat Ini

Nasional
Puan: Belum Ada Pergerakan soal Hak Angket Kecurangan Pilpres 2024 di DPR

Puan: Belum Ada Pergerakan soal Hak Angket Kecurangan Pilpres 2024 di DPR

Nasional
Beri Keterangan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Diskualifikasi dan Pemilu Ulang Bisa Timbulkan Krisis

Beri Keterangan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Diskualifikasi dan Pemilu Ulang Bisa Timbulkan Krisis

Nasional
Bantuan Sosial Jelang Pilkada 2024

Bantuan Sosial Jelang Pilkada 2024

Nasional
KPU Klaim Pelanggaran Etik Hasyim Asy'ari Tak Lebih Banyak dari Ketua KPU Periode Sebelumnya

KPU Klaim Pelanggaran Etik Hasyim Asy'ari Tak Lebih Banyak dari Ketua KPU Periode Sebelumnya

Nasional
Bos Freeport Wanti-wanti RI Bisa Rugi Rp 30 Triliun jika Relaksasi Ekspor Konsentrat Tembaga Tak Dilanjut

Bos Freeport Wanti-wanti RI Bisa Rugi Rp 30 Triliun jika Relaksasi Ekspor Konsentrat Tembaga Tak Dilanjut

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com