Muhadjir: Kementerian/Lembaga di Bawah Menko PMK Nanti Hanya Mengacu Satu Data

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy mengatakan, setiap kementerian/lembaga di bawahnya hanya akan mengacu pada satu data setelah data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) disempurnakan.

DTKS akan menjadi salah satu instrumen untuk mencapai pembangunan manusia Indonesia yang berkualitas.

"Penyempurnaan DTKS terus dilakukan dalam mewujudkan satu data yang menjadi acuan dalam pembangunan manusia Indonesia," ujar Muhadjir, dikutip dari siaran pers, Jumat (10/7/2020).

Baca juga: Pemutakhiran DTKS, Mensos Ajukan Tambah Anggaran Rp 875 Miliar

DTKS tersebut, kata dia, akan digunakan untuk kelompok masyarakat yang tergolong miskin dan rentan.

Utamanya, dalam mendapatkan program perlindungan sosial yang berada di bawah Kemenko PMK.

"Ini kesepakatan kita bersama, nanti akan ada satu data. Jadi tidak ada lagi yang memiliki data sendiri-sendiri," kata dia.

Saat ini, setiap kementerian/lembaga di bawah koordinasi Kemenko PMK memiliki data masing-masing yang belum terintegrasi.

Oleh karena itu, satu data DTKS tersebut nantinya digunakan oleh kementerian/lembaga terkait yang penyempurnaannya saat ini mencakup seluruh aspek pembangunan manusia dan kesejahteraan sosial.

"Nanti kita akan buat selengkap mungkin sehingga setiap kementerian dan lembaga yang punya kepentingan akan merujuk pada satu data ini," kata dia.

Baca juga: Sinkronisasi DTKS Berbasis NIK, Mensos Kerja Sama dengan Dukcapil

Selain memperbaiki data yang telah ada, penyempurnaan DTKS juga dilakukan dengan memperluas cakupannya yang bersumber dari data usulan pemerintah daerah.

Data usulan tersebut dihimpun dengan melibatkan RT/RW saat penyaluran stimulus Covid-19 belum lama ini.

"Saya kira memang kita tidak bicara soal data baru sama sekali. Jadi ini kan pemutakhiran tak berarti pembaruan secara keseluruhan, tapi perubahan incremental, ada yang keluar ada yang masuk," ujar dia.