Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jokowi Kebut Infrastruktur di Tengah Pandemi, Terkendala Dana hingga Lahan

Kompas.com - 08/07/2020, 06:19 WIB
Ihsanuddin,
Kristian Erdianto

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo menegaskan, pembangunan infrastruktur akan tetap berjalan di tengah pandemi virus corona atau Covid-19.

"Penanganan Covid-19 tetap berjalan, pembangunan infrastruktur tidak kita lupakan," tulis Jokowi di akun Facebook resminya, Selasa (7/7/2020) sore.

Baca juga: Jokowi Sebut Infrastruktur Tetap Dibangun di Tengah Pandemi

 

Bersama tulisan itu, Jokowi juga mengunggah sebuah video singkat berdurasi 55 detik terkait pembangunan tol Trans Sumatera. Pada awal video, Jokowi memberi pesan bahwa peran jalan tol penting di masa pandemi ini untuk menyuplai kebutuhan masyarakat hingga alat kesehatan.

Sebelum mengunggah status tersebut, Kepala Negara memimpin rapat terbatas di Istana yang membahas dua proyek jalan tol, yakni Tol Trans Sumatera serta Tol Cileunyi-Sumedang-Dawuan (Cisumdawu).

Dalam arahannya saat membuka rapat, Presiden Jokowi meminta para menteri mencari terobosan untuk membiayai proyek tol Trans Sumatera agar tak membebani anggaran negara.

Baca juga: Covid-19 dan Refleksi Kritis Pembangunan Infrastruktur

"Saya minta ada terobosan sumber-sumber pembiayaan alternatif untuk mengurangi beban ekuitas dari PMN (Penyertaan Modal Negara) dan juga tidak tergantung dari APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara)," kata Jokowi.

Terkendala dana

Seusai rapat, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengakui, kendala utama dalam membangun tol Trans-Sumatera ialah pendanaan.

“Kendalanya hanya satu, pendanaan,” ungkap Basuki.

Basuki menjelaskan, tol Trans-Sumatera akan membentang sejauh 2.878 kilometer. Jarak itu terdiri dari tol utama yang membentang dari Bakauheni, Lampung, hingga ke Banda Aceh sepanjang 1970 kilometer. Saat ini pembangunannya sudah selesai sepanjang 393 kilometer.

Baca juga: Pengadaan Lahan Proyek Infrastruktur Capai Rp 53,38 Triliun, Jalan Tol Mendominasi

Untuk ruas jalan tol utama ini, dibutuhkan anggaran Rp 500 triliun. Namun anggaran yang sudah siap baru Rp 113 Triliun, terdiri dari komitmen perbankan Rp 72,2 triliun, dukungan pemerintah Rp 21,6 triliun, dan PMN kepada Hutama Karya sebesar Rp 19,6 triliun.

"Sehingga masih dibutuhkan anggaran Rp 387 triliun untuk menyelesaikan seluruhnya,” kata Basuki.

Namun selain ruas tol utama, ada juga jalan tol tambahan yang terdiri dari ruas tol Bengkulu-Palembang, Padang-Pekanbaru, dan Sibolga-Medan. Untuk jalan tol tambahan ini dana yang dibutuhkan Rp 266 triliun.

Dana yang sudah siap digunakan dari perbankan Rp 42,2 triliun, dukungan pemerintah Rp 16,1 triliun, dan PMN Rp 17,1 triliun,

"Sehingga total anggaran yang masih dibutuhkan 191 triliun," ucap Basuki. 

Baca juga: Menteri PUPR: Pendanaan Kendala Utama Pembangunan Tol Trans-Sumatera

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Canda Hasto Merespons Rencana Pertemuan Jokowi-Megawati: Tunggu Kereta Cepat lewat Teuku Umar

Canda Hasto Merespons Rencana Pertemuan Jokowi-Megawati: Tunggu Kereta Cepat lewat Teuku Umar

Nasional
Pemerintah Bakal Bentuk Satgas Pemberantasan Judi 'Online' Pekan Depan

Pemerintah Bakal Bentuk Satgas Pemberantasan Judi "Online" Pekan Depan

Nasional
Ketua KPU Diadukan Lagi ke DKPP, Diduga Goda Anggota PPLN

Ketua KPU Diadukan Lagi ke DKPP, Diduga Goda Anggota PPLN

Nasional
KPK Duga Anggota DPR Ihsan Yunus Terlibat Pengadaan APD Covid-19

KPK Duga Anggota DPR Ihsan Yunus Terlibat Pengadaan APD Covid-19

Nasional
Projo Sebut Kemungkinan Prabowo Jadi Jembatan untuk Pertemuan Jokowi-Megawati

Projo Sebut Kemungkinan Prabowo Jadi Jembatan untuk Pertemuan Jokowi-Megawati

Nasional
Pakar Sebut Hakim MK Mesti Pertimbangkan Amicus Curiae Meski Bukan Alat Bukti

Pakar Sebut Hakim MK Mesti Pertimbangkan Amicus Curiae Meski Bukan Alat Bukti

Nasional
Bareskrim: 2 Oknum Karyawan Lion Air Akui Selundupkan Narkoba 6 Kali, Diupah Rp 10 Juta Per 1 Kg

Bareskrim: 2 Oknum Karyawan Lion Air Akui Selundupkan Narkoba 6 Kali, Diupah Rp 10 Juta Per 1 Kg

Nasional
Sekjen PDI-P: Otto Hasibuan Mungkin Lupa Pernah Meminta Megawati Hadir di Sidang MK

Sekjen PDI-P: Otto Hasibuan Mungkin Lupa Pernah Meminta Megawati Hadir di Sidang MK

Nasional
Peduli Kesejahteraan Masyarakat, PT Bukit Asam Salurkan Bantuan Rp 1 Miliar ke Masjid hingga Panti Asuhan di Lampung

Peduli Kesejahteraan Masyarakat, PT Bukit Asam Salurkan Bantuan Rp 1 Miliar ke Masjid hingga Panti Asuhan di Lampung

Nasional
Di Universität Hamburg Jerman, Risma Ceritakan Kepemimpinannya Sebagai Walkot dan Mensos

Di Universität Hamburg Jerman, Risma Ceritakan Kepemimpinannya Sebagai Walkot dan Mensos

Nasional
Kubu Prabowo Anggap 'Amicus Curiae' Sengketa Pilpres sebagai Bentuk Intervensi kepada MK

Kubu Prabowo Anggap "Amicus Curiae" Sengketa Pilpres sebagai Bentuk Intervensi kepada MK

Nasional
Sidang Kasus Dana PEN, Eks Bupati Muna Dituntut 3 Tahun 5 Bulan Penjara

Sidang Kasus Dana PEN, Eks Bupati Muna Dituntut 3 Tahun 5 Bulan Penjara

Nasional
Ajukan 'Amicus Curiae', Arief Poyuono Harap MK Tolak Sengketa Pilpres

Ajukan "Amicus Curiae", Arief Poyuono Harap MK Tolak Sengketa Pilpres

Nasional
Optimistis Pertemuan Prabowo-Megawati Berlangsung, Gerindra Komunikasi Intens dengan PDI-P

Optimistis Pertemuan Prabowo-Megawati Berlangsung, Gerindra Komunikasi Intens dengan PDI-P

Nasional
Dibantu Tony Blair Institute, Indonesia Percepat Transformasi Layanan Digital Pemerintah

Dibantu Tony Blair Institute, Indonesia Percepat Transformasi Layanan Digital Pemerintah

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com