Soal Penanganan Pandemi, Komnas Perempuan: Pemerintah Lebih Mengedepankan Perspektif Ekonomi Dibanding HAM

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisioner Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) Bahrul Fuad menilai pemerintah lebih mengedepankan aspek ekonomi dibandingkan prespektif hak asasi manusia (HAM) dalam penanganan virus corona atau Covid-19.

Hal itu disampaikan Fuad dalam acara diskusi online bertajuk 'Pemenuhan Hak Lansia dan Penyandang Disabilitas di Era New Normal, Selasa (7/7/2020).

"Pemerintah kalau boleh saya sedikit mengkritik, itu lebih mengedepankan perspektif ekonomi dibanding perspektif hak asasi manusianya dalam penanganan Covid ini," kata Fuad.

Selain tidak mementingkan HAM, lanjut dia, pemerintah juga tidak memiliki prioritas yang jelas dalam penanganan Covid-19.

Baca juga: Komnas Perempuan: KDRT Meningkat Selama Pandemi Covid-19, Mayoritas Korban Bungkam

Menurut Fuad, prinsip mengedepankan pihak yang membutuhkan belum terlihat selama penanganan pandemi.

"Jadi priority-nya itu tidak jelas," ujarnya.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo mengatakan, kondisi perekonomian di Tanah Air yang saat ini tengah terdampak pandemi Covid-19 lebih berat dibanding krisis tahun 1998.

Hal ini disampaikan Presiden Jokowi di dalam pertemuan dengan sejumlah purnawirawan di Istana Bogor, Jumat (19/6/2020).

Baca juga: Komnas Perempuan: Kekerasan terhadap Perempuan Lewat Siber Naik 300 Persen

Kepala Negara menjelaskan, ketika krisis ekonomi tahun 1998, pihak yang terdampak adalah sektor perbankan dan konglomerat besar. Namun, saat ini seluruh sektor dan kelas ekonomi turut terdampak oleh pandemi.

"Sekarang semuanya (terdampak), karena produksi terkena, suplai terkena, demand terkena. Usaha mikro terkena, usaha kecil terkena, usaha menengah terkena, usaha besar terkena," kata Presiden Jokowi seperti dikutip dari Setkab.go.id.

Ia mengatakan, keadaan ekonomi Indonesia akan sangat berat khususnya pada kuartal kedua tahun 2020 ini. Pertumbuhan ekonomi pun diprediksi akan turun hingga minus.

Ia juga menegaskan, pemerintah tidak tinggal diam atas kondisi ekonomi yang sulit ini. Pemerintah memastikan ekonomi rakyat terbantu dengan memberikan bantuan sosial.