Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Wilayah dengan Banyak Kasus DBD Juga Memiliki Kasus Covid-19 yang Tinggi

Kompas.com - 03/07/2020, 18:14 WIB
Deti Mega Purnamasari,
Kristian Erdianto

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Kasus demam berdarah dengue (DBD) di Indonesia semakin meningkat di tengah pandemi Covid-19.

Berdasarkan data Kementerian Kesehatan (Kemenkes), wilayah dengan banyak kasus DBD, juga memiliki kasus Covid-19 yang tinggi.

"Kemenkes menyatakan, wilayah paling banyak kasus DBD adalah wilayah dengan kasus Covid-19 tertinggi," ujar Tim Komunikasi Publik Gugus Tugas Percepatan Penanangan Covid-19 Reisa Broto Asmoro dalam konferensi pers di Graha BNPB, Jakarta, Jumat (3/7/2020).

Baca juga: Lebih dari 70.000 Kasus DBD di Indonesia, Penanganannya Terhambat Covid-19

Wilayah dengan angka kasus Covid-19 sekaligus DBD yang tinggi antara lain, Jawa Barat, Lampung, Nusa Tenggara Timur (NTT), Jawa Timur, Jawa Tengah, Yogyakarta dan Sulawesi Selatan.

Reisa mengatakan, dari hari ke hari, kasus DBD terus meningkat, bahkan situasinya sudah semakin berbahaya.

Data Kemenkes menunjukkan, kasus DBD di Indonesia dari minggu pertama hingga ke-27 sudah mencapai lebih dari 70.000 kasus.

Jumlah tersebut tersebar di 34 provinsi dan 465 kabupaten/kota dengan jumlah kematian hampir 500 orang.

"Penambahan kasus baru dan kematian terus bertambah. Puncaknya biasanya menjelang pertengahan tahun seperti sekarang," kata dia.

Baca juga: Kemenkes: Ada 100-500 Kasus DBD Per Hari di Indonesia

Reisa mengatakan, dalam menangani pencegahan penyakit ini, kinerja para petugas terhambat akibat pandemi Covid-19.

Begitu juga dengan kegiatan masyarakat, seperti membersihkan lingkungan sekitar karena harus membatasi kegiatan yang melibatkan banyak orang.

"Kewajiban pembersihan lingkungan yang rutin dilakukan satu bulan sekali terhambat karena pembatasan kegiatan masyarakat, akibat merebaknya Covid-19," ucap Reisa.

Baca juga: Ada 64.251 Kasus DBD di Tengah Pandemi Covid-19 di Indonesia

Kendati demikian, Reisa mengatakan, masyarakat bisa melakukan pencegahan DBD di rumah masing-masing dengan langkah 3 M.

Langkah 3 M yakni, menguras penampungan air bersih atau mengeringkan genangan air, menutup kolam atau wadah penampung air dan mengubur barang bekas.

"Langkah ini dilakukan agar tidak menjadi sarang nyamuk," pungkasnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Saksi Ungkap SYL Minta Kementan Bayarkan Kartu Kreditnya Rp 215 Juta

Saksi Ungkap SYL Minta Kementan Bayarkan Kartu Kreditnya Rp 215 Juta

Nasional
Saksi Sebut Bulanan untuk Istri SYL dari Kementan Rp 25-30 Juta

Saksi Sebut Bulanan untuk Istri SYL dari Kementan Rp 25-30 Juta

Nasional
Tata Kelola Dana Pensiun Bukit Asam Terus Diperkuat

Tata Kelola Dana Pensiun Bukit Asam Terus Diperkuat

Nasional
Nurul Ghufron Laporkan Albertina Ho, Jelang Disidang Dewas KPK Karena Masalah Etik

Nurul Ghufron Laporkan Albertina Ho, Jelang Disidang Dewas KPK Karena Masalah Etik

Nasional
Kejagung Diminta Segera Tuntaskan Dugaan Korupsi Komoditi Emas 2010-2022

Kejagung Diminta Segera Tuntaskan Dugaan Korupsi Komoditi Emas 2010-2022

Nasional
PKB-Nasdem-PKS Isyaratkan Gabung Prabowo, Pengamat: Kini Parpol Selamatkan Diri Masing-masing

PKB-Nasdem-PKS Isyaratkan Gabung Prabowo, Pengamat: Kini Parpol Selamatkan Diri Masing-masing

Nasional
Saksi Sebut Dokumen Pemeriksaan Saat Penyelidikan di KPK Bocor ke SYL

Saksi Sebut Dokumen Pemeriksaan Saat Penyelidikan di KPK Bocor ke SYL

Nasional
Laporkan Albertina ke Dewas KPK, Nurul Ghufron Dinilai Sedang Menghambat Proses Hukum

Laporkan Albertina ke Dewas KPK, Nurul Ghufron Dinilai Sedang Menghambat Proses Hukum

Nasional
TKN Sebut Pemerintahan Prabowo Tetap Butuh Oposisi: Katanya PDI-P 'Happy' di Zaman SBY...

TKN Sebut Pemerintahan Prabowo Tetap Butuh Oposisi: Katanya PDI-P "Happy" di Zaman SBY...

Nasional
KPK Belum Terima Salinan Resmi Putusan Kasasi yang Menang Lawan Eltinus Omaleng

KPK Belum Terima Salinan Resmi Putusan Kasasi yang Menang Lawan Eltinus Omaleng

Nasional
'Groundbreaking' IKN Tahap Keenam: Al Azhar, Sekolah Bina Bangsa, dan Pusat Riset Standford

"Groundbreaking" IKN Tahap Keenam: Al Azhar, Sekolah Bina Bangsa, dan Pusat Riset Standford

Nasional
Karpet Merah Parpol Pengusung Anies untuk Prabowo...

Karpet Merah Parpol Pengusung Anies untuk Prabowo...

Nasional
Cinta Lama Gerindra-PKB yang Bersemi Kembali

Cinta Lama Gerindra-PKB yang Bersemi Kembali

Nasional
PKB Beri Sinyal Gabung Koalisi Prabowo, Cak Imin Dinilai Ingin Amankan Kursi Ketum

PKB Beri Sinyal Gabung Koalisi Prabowo, Cak Imin Dinilai Ingin Amankan Kursi Ketum

Nasional
Jokowi Teken Keppres, Tunjuk Bahlil Jadi Ketua Satgas Percepatan Swasembada Gula

Jokowi Teken Keppres, Tunjuk Bahlil Jadi Ketua Satgas Percepatan Swasembada Gula

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com