Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Cerita Gubernur Kalbar Kirim Ratusan Pesan Singkat Demi Pantau Kasus Covid-19

Kompas.com - 03/07/2020, 15:25 WIB
Dian Erika Nugraheny,
Fabian Januarius Kuwado

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Gubernur Kalimantan Barat Sutarmidji membagikan cerita penanganan Covid-19 di daerahnya.

Menurut Sutarmidji, hal dasar yang harus dilakukan kepala daerah adalah selalu memantau pergerakan data terbaru kasus Covid-19 di daerah.

Tujuannya, untuk memetakan langkah strategis penanganan penyakit tersebut, baik secara medis maupun sosial.

"Yang jelas, kepala daerah itu harus tahu data setiap hari. Saya kalau dalam satu hari hubungi Kepala Dinas Kesehatan saya bisa kirim WhatsApp 200-300 kali," kata Sutarmidji dalam talkshow daring yang digelar Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19, Jumat (3/7/2020).

Baca juga: Gubernur Kalbar Sebut Rapid Test Jadi Kunci Tekan Kasus Covid-19

"Karena saya harus tahu pergerakan data itu setiap waktu supaya saya bisa buat kebijakan yang efisien dan cepat. Kalau kita lengah, kita akan keluarkan biaya yang sangat besar," lanjut dia.

Bahkan, dirinya sampai memantau menu apa saja yang diberikan rumah sakit provinsi maupun kabupaten/kota untuk para pasien Covid-19.

Tujuannya, agar proses pemulihan pasien berjalan maksimal dengan asupan gizi yang baik.

Sutarmidji mengungkapkan, ada sejumlah makanan khusus yakni madu, pepaya, pisang, alpukat hingga telur rebus yang diberikan kepada pasien.

Baca juga: 80 Persen Pasien Positif Virus Corona di Kalbar Sudah Sembuh

"Kan itu saja sebenarnya obat mereka. Kalau diberikan itu paling lama 21 hari mereka udah selesai (sembuh)," tutur dia.

Selain itu, Sutarmidji juga mengevaluasi diagnosis kepada pasien.

Dia mencontohkan, jika individu berstatus orang tanpa gejala (OTG), maka tidak harus dirawat di rumah sakit.

Para OTG bisa menjalani isolasi mandiri di rumah atau tempat yang disiapkan pemerintah provinsi.

Baca juga: UPDATE Covid-19 di Jatim, DIY, Bali, NTT, NTB, Kalbar dan Kalsel 2 Juli 2020

Kemudian, Sutarmidji juga menyebut telah memberikan teguran kepada bupati/wali kota yang tidak mengedukasi masyarakat soal Covid-19.

"Misalnya ada bupati menjenguk pasien positif, itu kita ingatkan. Sebab seharusnya bisa dijenguk setelah selesai 14 hari dan sembuh," tutur dia.

"Jika demikian, bisa disalahartikan masyarakat dan membahayakan," tambah Sutarmidji.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

PSI Daftarkan 10 Sengketa Pileg ke MK, Anwar Usman Dilarang Mengadili

PSI Daftarkan 10 Sengketa Pileg ke MK, Anwar Usman Dilarang Mengadili

Nasional
Golkar Lebih Ingin Ridwan Kamil Maju Pilkada Jabar

Golkar Lebih Ingin Ridwan Kamil Maju Pilkada Jabar

Nasional
Polri Lanjutkan Tugas Satgas Pengamanan untuk Prabowo

Polri Lanjutkan Tugas Satgas Pengamanan untuk Prabowo

Nasional
Menhan AS Telepon Prabowo Usai Penetapan KPU, Sampaikan Pesan Biden dan Apresiasi Bantuan Udara di Gaza

Menhan AS Telepon Prabowo Usai Penetapan KPU, Sampaikan Pesan Biden dan Apresiasi Bantuan Udara di Gaza

Nasional
Terima Nasdem, Prabowo: Surya Paloh Termasuk yang Paling Pertama Beri Selamat

Terima Nasdem, Prabowo: Surya Paloh Termasuk yang Paling Pertama Beri Selamat

Nasional
Partai Pendukung Prabowo-Gibran Syukuran Mei 2024, Nasdem dan PKB Diundang

Partai Pendukung Prabowo-Gibran Syukuran Mei 2024, Nasdem dan PKB Diundang

Nasional
MKMK: Hakim MK Guntur Hamzah Tak Terbukti Langgar Etik

MKMK: Hakim MK Guntur Hamzah Tak Terbukti Langgar Etik

Nasional
Ratusan Bidan Pendidik Tuntut Kejelasan, Lulus Tes PPPK tapi Dibatalkan

Ratusan Bidan Pendidik Tuntut Kejelasan, Lulus Tes PPPK tapi Dibatalkan

Nasional
Surya Paloh Ungkap Alasan Nasdem Tak Jadi Oposisi Pemerintahan Prabowo

Surya Paloh Ungkap Alasan Nasdem Tak Jadi Oposisi Pemerintahan Prabowo

Nasional
Golkar: Belum Ada Pernyataan Resmi Pak Jokowi Keluar dari PDI-P, Kami Enggak Mau 'Ge-er'

Golkar: Belum Ada Pernyataan Resmi Pak Jokowi Keluar dari PDI-P, Kami Enggak Mau "Ge-er"

Nasional
Politeknik KP Sidoarjo Buka Pendaftaran, Kuota Masyarakat Umum 80 Persen

Politeknik KP Sidoarjo Buka Pendaftaran, Kuota Masyarakat Umum 80 Persen

Nasional
Surya Paloh: Nasdem Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Surya Paloh: Nasdem Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Nasional
Kenaikan Pangkat TNI: 8 Perwira Pecah Bintang, Kabais Resmi Berpangkat Letjen

Kenaikan Pangkat TNI: 8 Perwira Pecah Bintang, Kabais Resmi Berpangkat Letjen

Nasional
JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin 'Merampok'

JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin "Merampok"

Nasional
Biasa Koordinasi dengan PPATK, Dewas Nilai Laporan Wakil Ketua KPK Aneh

Biasa Koordinasi dengan PPATK, Dewas Nilai Laporan Wakil Ketua KPK Aneh

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com