Pemutakhiran DTKS, Mensos Ajukan Tambah Anggaran Rp 875 Miliar

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Sosial Juliari Batubara mengatakan, pihaknya butuh anggaran Rp 1,3 triliun untuk melakukan pemutakhiran Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) di 34 provinsi.

Juliari mengatakan, saat ini pagu anggaran yang ditetapkan Kementerian Keuangan dan Bappenas untuk pemutakhiran DTKS, yaitu Rp 425 miliar.

Karena itu, Kemensos telah mengajukan usulan tambahan anggaran sebesar Rp 875 miliar.

"Kami membutuhkan anggaran yang kami harap mendapat dukungan dari Bappenas dan Kemenkeu menjadi Rp 1,3 triliun dalam rangka verifikasi dan validasi DTKS agar bisa merambah seluruh kabupaten/kota dan provinsi," kata Juliari dalam rapat bersama Komisi VIII DPR RI, Rabu (1/7/2020).

Baca juga: Sinkronisasi DTKS Berbasis NIK, Mensos Kerja Sama dengan Dukcapil

Juliari mengatakan, dengan anggaran Rp 425 miliar itu, Kemensos hanya dapat melakukan verifikasi dan validasi data penduduk miskin yang memang tercatat sebagai penerima Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT).

Sementara itu, Juliari menuturkan, jika anggaran Rp 1,3 triliun disetujui, maka Kemensos dapat melakukan verifikasi dan validasi data penduduk miskin baik yang sebelumnya terdaftar di DTKS maupun tidak.

"Dengan anggaran ini, kami yakin bisa merambah seluruh kabupaten/kota yang jumlah 514 dan juga 34 provinsi. Ini juga di luar yang penerima manafaat, jadi benar-benar secara masif," ujar dia.

Baca juga: Tahun Ini, Mensos Targetkan DTKS Akan Berbasis pada Nomor Induk Kependudukan

Juliari menjelaskan, pihaknya memang merencanakan perbaikan kualitas DTKS di tahun ini dengan bekerja bersama Ditjen Dukcapil.

Ia menargetkan seluruh individu yang terdaftar dalam DTKS akan berbasis pada Nomor Induk Kependudukan (NIK), agar program bantuan sosial (bansos) yang diberikan pemerintah semakin tepat sasaran.

"Perbaikan NIK tadi sudah saya sampaikan kami bekerja sama erat dengan Ditjen Dukcapil," kata Juliari.