Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Cegah Penularan Covid-19, Pemkot Surakarta Wajibkan Pelaku Usaha Kirim Proposal

Kompas.com - 30/06/2020, 22:19 WIB
Rakhmat Nur Hakim,
Kristian Erdianto

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah Kota (Pemkot) Surakarta mewajibkan pelaku usaha mengirim proposal sebelum memulai aktivitas usahanya.

Hal itu disampaikan Sekretaris Daerah Kota Surakarta Ahyani saat berbincang ihwal upaya pemerintah daerah mengendalikan Covid-19 di masa transisi secara virtual di kanal youtube Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Selasa (30/6/2020).

Baca juga: Pelaku Usaha Perhotelan Terapkan Protokol Kesehatan di Era New Normal

Ahyani mengatakan, hal tersebut dilakukan untuk menghindari potensi penularan Covid-19. Dengan demikian tempat usaha yang berpotensi mengumpulkan orang dapat terpantau oleh Pemkot.

"Ketika tempat jasa dan dagang berkegiatan, harus sampaikan proposal dan nanti Pemkot turunkan tim supervisi dari TNI-Polri dan kesehatan dan ketertiban melakukan supervisi," ujar Ahyani.

Selain itu, Pemkot Surakarta juga meminta pihak yang hendak menyelenggarakan pertemuan, hajatan, dan kegiatan yang mengumpulkan massa juga menyampaikan proposal terlebih dahulu.

Kemudian, Pemkot akan memantau pemberlakuan protokol kesehatan dalam pertemuan tersebut.

Baca juga: Ketua DPR Ingatkan Pemerintah Sosialisasikan Protokol Kesehatan Covid-19

Dengan demikian jika terjadi penambahan kasus Covid-19 secara tiba-tiba, Pemkot bisa melacak penularan dari kerumunan massa yang terdata.

"Kami tetap berupaya agar protokol kesehatan dikawal dengan ketat sehingga nanti sekiranya ada perkembangan negatif, misal ada kasus baru bisa kita lacak darimana sumbernya. Ini yang kita upayakan agar masyarakat tidak terlalu tertekan," lanjut dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Muncul Wacana Cak Imin Maju di Pilgub Jatim, Dewan Syuro PKB: Fokus Kawal MK

Muncul Wacana Cak Imin Maju di Pilgub Jatim, Dewan Syuro PKB: Fokus Kawal MK

Nasional
Seluruh Kantor Imigrasi Kini Layani Pembuatan Paspor Elektronik

Seluruh Kantor Imigrasi Kini Layani Pembuatan Paspor Elektronik

Nasional
KPK Sebut Nasdem Sudah Kembalikan Rp 40 Juta dari SYL

KPK Sebut Nasdem Sudah Kembalikan Rp 40 Juta dari SYL

Nasional
17 Agustus 2024, Paspor RI Ganti Warna

17 Agustus 2024, Paspor RI Ganti Warna

Nasional
Komisi VIII DPR Harap Resolusi Gencatan Senjata di Gaza Akhiri Penderitaan Rakyat Palestina

Komisi VIII DPR Harap Resolusi Gencatan Senjata di Gaza Akhiri Penderitaan Rakyat Palestina

Nasional
PAN Sebut Susunan Kabinet Prabowo Akan Dibahas Usai Gugatan di MK Selesai

PAN Sebut Susunan Kabinet Prabowo Akan Dibahas Usai Gugatan di MK Selesai

Nasional
DPR RI Resmi Sahkan RUU Desa Menjadi UU, Jabatan Kades Kini Jadi 8 Tahun

DPR RI Resmi Sahkan RUU Desa Menjadi UU, Jabatan Kades Kini Jadi 8 Tahun

Nasional
Menko Polhukam Akan Bentuk Tim Tangani Kasus TPPO Bermodus 'Ferienjob' di Jerman

Menko Polhukam Akan Bentuk Tim Tangani Kasus TPPO Bermodus "Ferienjob" di Jerman

Nasional
PAN Yakin Prabowo-Gibran Bakal Bangun Kabinet Zaken

PAN Yakin Prabowo-Gibran Bakal Bangun Kabinet Zaken

Nasional
Puan Lantik 3 Srikandi Anggota PAW dari Fraksi P-Nasdem, PPP, dan PKB

Puan Lantik 3 Srikandi Anggota PAW dari Fraksi P-Nasdem, PPP, dan PKB

Nasional
Jokowi Gelar Bukber di Istana, Wapres Singgung soal Kendalikan Nafsu Saat Berikan Tausiyah

Jokowi Gelar Bukber di Istana, Wapres Singgung soal Kendalikan Nafsu Saat Berikan Tausiyah

Nasional
Misi Kemanusiaan di Palestina, Fadli Zon Harap Kerja Sama Lembaga Zakat Indonesia-UNRWA Segera Dibentuk

Misi Kemanusiaan di Palestina, Fadli Zon Harap Kerja Sama Lembaga Zakat Indonesia-UNRWA Segera Dibentuk

Nasional
Soal Pemilu Ulang Bisa Timbulkan Krisis, Kubu Ganjar-Mahfud: Alasan Mengada-ada

Soal Pemilu Ulang Bisa Timbulkan Krisis, Kubu Ganjar-Mahfud: Alasan Mengada-ada

Nasional
DPR Setujui Perpanjangan Waktu Pembahasan RUU KIA, Puan Ungkap Alasannya

DPR Setujui Perpanjangan Waktu Pembahasan RUU KIA, Puan Ungkap Alasannya

Nasional
Arus Mudik Lebaran 2024 Diperkirakan Melonjak, Komisi V DPR Minta Kemenhub Serius Siapkan Kelaikan Angkutan Umum

Arus Mudik Lebaran 2024 Diperkirakan Melonjak, Komisi V DPR Minta Kemenhub Serius Siapkan Kelaikan Angkutan Umum

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com